KEDIRI – Rencana perkuliahan perdana Universitas Brawijaya (UB) Kediri, Jawa Timur membuat kalangan DPRD Kota Kediri bereaksi. Pasalnya, selama ini para wakil rakyat ini tidak pernah dilibatkan dalam pembukaan kuliah perdana kampus yang bermarkas di Malang ini.
“Seharusnya, segala sesuatu yang masuk di Kota Kediri, seperti UB ini tetap harus diketahui DPRD,” kata anggota fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Reza Darmawan.
Menurutnya, selama ini DPRD terkesan tidak dilibatkan dalam proses pembukaan UB di Kediri. Pasahal, berdasarkan aturan, segala kerjasama antara Pemkot dengan pihak swasta harus diketahui dan mendapatkan persetujuan DPRD. “Lembaga legislatif ini ada sebagai lembaga kontrol, salah jika ada kerjasama antara Pemkot dengan pihak swasta tidak melibatkan DPRD,” ujarnya.
Pria yang juga sekretaris Komisi C ini juga sangat menyayangkan dengan sikap Pemkot dengan langsung menyodorkan draf kerjasama antara UB dan Pemkot Kediri. “Harusnya, dalam penyusunannya draf maupun kerjasama tersebut juga melibatkan DPRD, jangan langsung menyodorkan draf MoU untuk kita setujui,” ujarnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Ketua fraksi Kebangkitan Bangsa Muzer Zaidib, menurutnya, UB maupun Pemkot terlalu percaya diri dengan telah menunjuk lokasi di Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. “Pansus-nya saja belum mulai, kok tiba-tiba sudah ramai, jika UB akan di Mrican,” ujarnya.
Dalam pansus nanti, menurut Muzer, belum tentu kampus UB di Mrican, masih ada kemungkinan berpindah tempat. “Menurut saya, kampus UB mau ditempatkan dimana itu, tergantung dari pansus nanti, apalah di Mrican atau tempat lain,” ujarnya.
Ketua DPRD Wara S. Renny Pramana mengatakan, untuk pansus UB nanti, diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Pasalnya, untuk agenda pansus juga akan mendatangkan berbagai pihak, salah satunya perguruan tinggi swasta (PTS) yang ada di Kota Kediri. “Semua akan kami mintai pendapat, dari hasil masukan-masukan itulah, kami bisa mengambil sikap,” ujarnya.
Namun demikian, Renny juga sangat mendukung sekali dengan keberadaan UB Kediri, karena secara otomatis akan mengangkat nama Kota Kediri. Namun demikian, segala proses tetap harus dilalui, apalagi kampusnya nanti akan menempati lahan milik Pemkot dengan sistem jula beli berdasarkan harga Nilai jual objek pajak (NJOP). “Jika didasarkan pada NJOP itu nilainya sangat kecil, kami khawatir, setelah aset dijual, hasilnya tidak jelas dan asetnya melayang, maka dari itu, dalam hal ini, kita juga harus berhati-hati,” ujarnya.
Untuk agenda pembahasan UB dalam panitia khusus (pansus), dijelaskan Renny baru akan dilaksanakan pada 17 Juni nanti. Pansus dilakukan, salah satunya, mengingat UB akan berdiri diatas tanah milik Pemkot Kediri.
Saat disinggung rencana pembukaan kuliah perdana UB Kediri, Renny mengaku juga belum mengetahuinya, karena tidak pernah ada koordinasi, apalagi meminta persetujuan. “Saya mengetahui malah dari surat kabar,” pungkasnya.
Sekadar diketahui, meski masih menjadi polemik, UB Kediri sudah memulai pendaftaran untuk kuliah perdana, dengan menyediakan sembilan program study (Prodi). Prof Harijono selaku ketua tim persiapan pembukaa kampus UB Kediri mengatakan, untuk pendaftarannya, dilakukan secara manual. “Formulir bisa diambil di SMAN 1 Kediri, SMAN 2 Pare, SMAN 2 Jombang dan SMAN 1 Madiun,” jelasnya.
