Kota 7 Titik Rawan Banjir, Kabupaten 8 Kecamatan

KEDIRI - Tim Taruna tanggap bencana (Tagana) Kota Kediri, Jawa Timur mencatat ada 7 titik rawan banjir dan longsor, yang tersebar di tiga wilayah kecamatan. 7 titik rawan bencana meliputi kelurahan Kaliombo, Manisrenggo, Bawang, Dandangan, Pakelan, Pocanan, dan kelurahan Ngampel, serta kelurahan Dermo

Sekretaris Tagana Kota Kediri Eko Suprayitno mengatakan, kerawanan banjir terjadi selain karena kiriman air dari dataran lebih tinggi di luar kota kediri, juga disebabkan saluran yang masih kurang maksimal menampung debit air. “Terkadang banyak sampah yang menhambat saluran air, makanya terjadi penyempitan dan mengakibatkan banjir,” ujarnya.

Selain itu, penyempitan saluran air juga disebabkan adanya penanaman kabel yang berada di saluran air serta pemasangan papan reklame. “Banyak juga pondasi papan reklame terkadang juga menghambat saluran air dibawah tanah, serta kabel-kabel yang diletakkan disaluran air,” ujarnya.

Eko menambahkan, selain banjir, bencana lain yang rawan terjadi adalah tanah longsor, puting beliung, hingga kebakaran. Wilayah yang berpotensi tanah longsor di kelurahan Pojok dan Banjarmlati. Sementara rawan puting beliung di kelurahan banaran. Sesuai pemetaan Tagana, kawasan rawan kebakaran adalah daerah yang juga rawan banjir, karena padat penduduk.

Sementara itu di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, menyatakan, 8 kecamatan dari 26 kecamatan di kabupaten itu masuk ke wilayah rawan bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir bandang. Kerawanan itu terjadi karena posisinya berada di pegunungan. Kedelapan wilayah itu meliputi Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Grogol, Tarokan, Kepung, Puncu, serta Kecamatan Kandangan.

Pelaksana Teknis Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri, Edy Purwanto mengatakan, saat ini pihaknya terus mengupayakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengetahui tanda-tanda timbulnya bencana alam sebagai deteksi dini. “Peningkatan pengetahuan masyarakat terus kita tingkatkan,” kata Edy Purwanto, Sabtu (2/2).

Selain itu, menurut Edy, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi gerakan kesadaran yang bertujuan mendidik masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, terutama lingkungan terkecil, yaitu di sekitar tempat tinggal masing-masing.

Pemerintah, menurutnya, juga menyiapkan dana kebencanaan sebesar Rp 2 miliar yang dianggarkan setiap tahun. “Untuk penggunaan anggarannya disesuaikan kondisi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tanah longsor longsor di Desa Belimbing, Kecamatan Mojo. Selain menimpa rumah, longsoran itu juga menutup akses jalan sehingga membuat desa tersebut terisolasi. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Selain itu, bencana alam juga menyebabkan Jalur alternativ yang menghubungkan wilayah Kediri, Jawa Timur dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek terputus, karena Jembatan Mondo di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ambrol. Pihak kepolisian dan dinas terkait melarang kendaraan bertonase besar melintas, sebab jalur transportasi dialihkan ke permukiman warga. (*)

Dewan Anggap Anggaran PAM Pilwali Rp 3,6 M Tak Wajar

KEDIRI - Pemerintah (Pemkot) Kediri memastikan akan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengamanan agenda pemilihan walikota (pilwali) yang akan berlangsung pada Agustus mendatang sebesar Rp 3,6 miliar.

Tahap awal, anggaran hibah yang akan dicairkan sebesar Rp 1,5 miliar. Nilai itu tercantum dalam APBD 2013. Sedangkan sisanya sebesar Rp 2,1 miliar akan dianggarkan melalui mekanisme perubahan anggaran keuangan (PAK).

Sekretaris Daerah Kota Kediri, Agus Wahyudi mengungkapkan, perhitungan anggaran pengamanan tersebut telah sesuai evaluasi kebutuhan. Alokasi anggaran itu juga sudah memperoleh persetujuan dari gubernur. Begitu juga dengan kalangan DPRD Kota Kediri sudah menyetujui besaran dana itu. Apabila masih terdapat sisa, kata Agus, maka tentunya akan dikembalikan ke kas daerah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). “Kebutuhannya memang sebesar itu karena personel polisi yang dikerahkan juga banyak. Ini sudah sesuai evaluasi dan ada persetujuannya,” katanya.

Kebijakan pemkot ini memantik reaksi keras dari kalangan anggota dewan. Salah satunya anggota badan anggaran (Banggar), Kholifi Yunon. Politisi PAN itu mempertanyakan sikap pemkot yang akan menambah alokasi dana hibah pengamanan pilwali melalui PAK. Bahkan dengan tegas, Yunon menganggap penjelasan Sekkota Agus Wahyudi tidak berdasar. “Itu pernyataan ngelantur,” ujarnya.

Menurutnya, nilai anggaran pengamanan pilwali sebesar itu sangat tidak masuk akal. Apalagi selama ini pemkot tidak pernah menyampaikan proposal kebutuhan riil pengamanan pilwali dari kepolisian. Sebagai anggota banggar, pihaknya juga tidak pernah diundang untuk mendengarkan paparan tentang rincian penggunaan anggaran pengamanan langsung dari polisi. “Saya tidak pernah mendapat penjelasan itu. Proposalnyapun tidak pernah ada. Yang tahu persis riil pengamanan itu ya polisi, bukannya pemkot,” imbuh Ketua Fraksi PAN ini.

Terkait proses penganggaran tambahan dana melalui PAK, Yunon juga menilai hal itu mengada – ada. Pasalnya, pembahasan PAK tidak semudah membalik telapak tangan. Prosesnya lama dan tahapannyapun rumit. Misalnya dibutuhkan pembahasan nota PAK hingga evaluasi gubernur. Selain itu, ia mempertanyakan pula aturan yang membolehkan penambahan dana hibah sebagaimana yang akan dijalankan oleh pihak eksekutif. “Proses pencairannya bisa sampai Oktober. Itu kan berarti sudah melampaui tahapan pilwali. Lalu dasar aturannya apa sampai tambahan hibah bisa masuk PAK,” tambah Yunon.

Untuk itu Yunon berharap, pemkot bisa memberikan penjelasan gamblang terkait hal ini. Pasalnya, persoalan tersebut sudah diketahui masyarakat. Penjelasan itu juga untuk mencegah kemungkinan adanya penyimpangan anggaran.

Pejabat Diperiksa, Dewan Panggil Dinas PU

KEDIRI - Komisi C DPRD Kota Kediri yang membidangi pembangunan berencana memanggil kepala dinas pekerjaan umum (PU) Kasenan, Senin (4/2) depan.



Pemanggilan tersebut dilakukan, karena dalam beberapa hari terakhir pejabat Pemkot Kediri dipanggil unit tindak pidana korupsi (tipikor) Polres Kediri Kota terkait dugaan korupsi jembatan brawijaya.



Wakil ketua komisi C Muzer Zaidib mengatakan dengan mengundang dinas PU, pihaknya juga akan mengetahui, memang sudah sesuai atau belum proses pembangunan brawijaya tersebut. “Makanya kenapa kok sampai di periksa Polres Kediri Kota, kita sebagai wakil rakyat juga ingin mengetahuinya. Sudah sesuai prosedur apa memang ada kesalahan,” ujar Muzer, Sabtu (2/2).



Selain mengundang pihak terkait tentang pembangunan jembatan brawijaya, nantinya komisi C juga akan meninjau lokasi pembangunan jembatan brawijaya. “Kita juga akan sidak ke lokasi jembatan brawijaya, sejauh mana proses pembangunannya,” imbuh ketua Fraksi PKB ini.



Masih kata Zaidib, pihaknya juga mendukung upaya kepolisian mengusut dugaan korupsi pada pembangunan jembatan brawijaya. Namun demikian, jika nantinya tidak ditemukan kesalahan, kepolisian juga harus terbuka kepada masyarakat, bahwa tidak ditemukan penyelewengan pada pembangunan jembatan brawijaya. “Jika nantinya dalam proses penyelidikan tidak ditemukan pelanggaran ataua penyelewengan, maka polisi juga harus menjelaskan ke masyarakat,” ujarnya.



Untuk diketahui, beberapa hari terakhir, para pejabat Pemkot dimintai keterangan di unit tipikor polres kediri kota. Mereka kepala Dinas PU kasenan dan stafnya serta panitia lelang pada proses pembangunan jembatan brawijaya yang nilainya mencapai Rp 66 milyar. (rif)

Seorang Pelajar Dianiaya Anggota ‘Genk’ Wanita

KEDIRI - Erma Aprilina (18) seorang pelajar asal Jalan Kademangan Kelurahan Lirboyo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, Jawa Timur melapor ke Polisi setelah menjadi korban penganiayaan oleh anggota ‘genk’ wanita yang juga masih temannya sendiri.

Kejadian bermula saat Erma dijemput Tiwi temannya dan diajak kerumah Ika Maya (18) seorang pelajar warga Kelurahan Bujel Kota Kediri. Saat berada didalam Kamar Ika, sudah ditunggu 4 teman Ika. Kemudian, secara beramai- ramai, mereka memangkas rambut Erma, serta menampar pipi dan mulut Erma.

Tidak hanya itu, Erma juga disuruh melepas baju, dan selanjutnya difoto oleh Ika. Puas dengan perbuatannya, Ika kemudian mengantar Erma Pulang. Sesampainya dirumah Ika menangis dan ditanya oleh Mujiati (42) ibunya. Tidak terima anaknya menjadi korban penganiayaan, Mujiati langsung melapor ke Polisi.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, pihaknya masih memintai keterangan beberapa saksi dan korban. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang dilakukan pada korban. “Kita sudah memeriksa saksi dan korban, dan dalam waktu dekat juga akan memanggil para pelaku untuk dimintai keterangan,” ujarnya.

jika terbukti bersalah, Ika bersama teman temannya akan dikenakan Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman hukuman maksimal 12 Tahun Penjara.

Puluhan Rumah Di Perum Bumiasri Terendam Air

KEDIRI – Sekitar 90 rumah warga yang ada di kompleks Perumahan Bumi Asri, Kecamatan Kota, Kediri, tergenang banjir sampai lutut orang dewasa yang diduga akibat drainase yang kurang bagus.

Anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kediri Eko Prayitno, mengatakan banjir itu terjadi setelah hujan yang turun cukup deras dan dalam waktu yang lama. “Hujan mulai siang tadi sampai sekarang belum reda. Hujan ini membuat debit air di sungai sekitar perumahan naik, dan drainase pun juga tidak mampu menampung air,” katanya.

Pihaknya menyebut, ketinggian banjir yang melanda kompleks perumahan yang dihuni puluhan warga ini sampai lutut orang dewasa. Air bahkan sampai masuk ke dalam rumah warga, dan membuat barang-barang mereka terendam.

Hingga, Kamis (31/1) pagi tim Tagana Kediri lainnya masih di lokasi perumahan, memantau kondisi banjir, termasuk jika harus ada upaya evakuasi warga. Air dimungkinkan akan naik lebih tinggi lagi, mengingat cuaca pagi ini masih mendung. “Saluran drainase tidak mampu menampung air di perumahan, dan saat ini hujan belum reda. Kami bersiap, jika ada yang harus dievakuasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar mengatakan banjir yang terjadi di perumahan itu dimungkinkan karena lokasi yang lebih rendah. Dulu, daerah itu adalah areal persawahan yang diubah menjadi kompleks perumahan. “Kemungkinan dulu developer saat menguruk tidak menyesuaikan dengan tingginya daerah sekitar. Tempat itu dulu adalah persawahan. Jika lebih rendah (dari daerah sekitar) air mengalir ke sana,” katanya.

Selain itu, Wawali menyebut adanya penyempitan saluran air dibawah rel kereta api yang berada di barat perumahan. “Tadi saya cek adanya penyempitan saluran drainase dibawah rel kereta api,” ujarnya ditemui saat sidak banjir, Rabu (30/1) malam.

Untuk itu, Kamis (31/1) pihaknya mengundang beberapa pihak terkait, serta petugas stasiun kereta api untuk bersama-sama mencari solusi. “Kita siapkan alat berat untuk melakukan pelebaran saluran drainase, terutama dibawah rel kereta api. Karena disana ada penyempitan saluran air,” ujarnya.

Banjir yang terjadi di kompleks perumahan warga ini bukan yang pertama terjadi. Hamper setiap tahun selalu mengalami banjir diperumahan tersebut. “Kalau pas hujannya deras, kadang sudah pasti masuk rumah,” ujar Khodar warga setempat.

Untuk diketahui, banjir sebelumnya juga pernah melanda kompleks Perumahan Wilis Indah, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Bahkan, banjir yang terjadi saat itu sampai pinggang orang dewasa.

Di Kota Kediri banyak developer yang mengembangkan kompleks perumahan, termasuk vila. Wali Kota Kediri Samsul Ashar pernah menegaskan akan memperketat proses pendirian izin bangunan terutama untuk perumahan. Namun, sampai saat ini perumahan di Kediri juga masih berkembang. Bahkan, pemkot pun berencana mendirikan hotel di kawasan kota