Basis Mas Abu Diserang, Pelaku Gunakan Sajam

KEDIRI - Situasi politik di Kota Kediri semakin bertambah memanas. Basis salah satu pasangan calon (paselon) walikota dan wakil walikota "diserang". Pelaku beraksi dini hari dengan merobek belasan atribut menggunakan senjata tajam (sajam)

Sesuai pantauan, belasan spanduk yang dirusak milik paselon Abdullah Abu Bakal dan Lilik Muhibah. Pengerusakan terbanyak terjadi di sekitar Kelurahan Banjaran, disekitar posko pemenangan Mas Abu, panggilan akrab Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga Kantor DPD PAN Kota Kediri, dan dekat rumah "Mas Abu".

Seperti di perempatan jalan, sebelah timur SMK Dhoho Kediri. Spanduk berukuran besar "Mas Abu" yang bertengger di tepi jalan dirobek. Beberapa spanduk berukuran lebih kecil di sepanjang jalan tersebut juga dalam kondisi yang sama.

Tim Pemenangan Paselon Mas Abu-Ning Lik Reza Darmawan mengatakan pengerusakan atribut paselon Mas Abu-Ning Lik murni bernuansa politik. Pelaku sengaja berupaya menjatuhkan dengan cara licik. "Pasti disengaja, karena jumlah banner dan atribut yang dirusak banyak, tidak mungkin faktor alam. Mereka sepertinya menggunakan alat seperti cuter," ujar Reza Darmawan ditemui di Kantor DPD PAN Kediri, Kamis (27/6/2013) siang.

Pengerusakan atribut paselon Mas Abu-Ning Lik, menurut pria yang juga Anggota DPRD Kota Kediri itu bukti ketidak siapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam mempersiapkan Pilihan Walikota (Pilwali) Kediri 2013. Pihaknya mempertanyakan netralitas dan independen Panwaslu.
"Kami menanyakan panwaslu, bagaimana kesiapan dalam kegiatan besar ini. Kami kecewa atribut kami dirusak, dirobek. Tetapi panwaslu tidak mengetahuinya," ujar Reza, panggilan akrab Reza Darmawan.

Menurut sejumlah relawan Mas Abu, pengerusakan berlangsung sekitar pukul 02.00 WIB. Sebab, satu jam sebelumnya, para relawan melihat atribut baik, spanduk maupun banner masih utuh. Selain di sekitar Kantor DPD PAN, pengerusakan juga terjadi di sejumlah titik tersebar di Kota Kediri. "Jam 01.00 WIB kami patroli keliling masih melihat spanduk dan banner dalam kondisi utuh. Tetapi pagi harinya, kami tahu sudah dalam keadaan robek. Sepertinya mereka beraksi sekitar jam 02.00 WIB. Mereka sepertinya menggunakan cuter, dengan irisan melingkar," kata salah seorang relawan Mas Abu

Terpisah, Anggota Panwaslu Kota Kediri Divisi Pengawasan Mansur mengakui telah menerima aduan pengerusakan atribut paselon Mas Abu-Ning Lik. Tetapi, karena panwaslu menganggar ranah pidana, maka menganjurkan melapor ke pihak kepolisian. "Kami menganjurkan mereka melapor ke pihak kepolisian. Sebab, ini sudah ranah pidana," jawab Mansur.

Satu Pengusung Lepas, Salah Satu Pasalon Pilwali Terancam Dicoret

KEDIRI - Pasangan calon (paselon) walikota dan wakil walikota Kediri pereode 2014-2019 yang diusung Aliansi Lintas Partai (ALP) Harry Muller - Ali Imron (HAI) terancam dicoret dari pencalonan. Pasalnya, kepengurusan salah satu anggota ALP yaitu PBB Kota Kediri diduga telah dibekukan.

”Karena Ketua DPC PBB Kota Kediri Ali Imron berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan mekanisme partai, maka di-careteker. Dalam memberikan dukungan, tidak melalui proses yang sesuai dengan juklak dan juknis,” ujar Humas DPW PBB Jawa Timur Tom Mashudi melalui telepon selulernya, Selasa (11/6)

Dijelaskan Tom Mashudi, dalam mekanisme penjaringan calon hingga pemberian dukungan, sudah seharusnya melibatkan seluruh pengurus baik di tingkat DPW maupun di DPP. Namun yang terjadi, imbuh Tom Mashudi, Ali Imron justru malah mencalonkan diri sebagai wakil, tanpa komunikasi dengan pengurus atasnya (DPW PBB). “Kami sudah mengirimkan surat pembekuan DPC PBB Kota Kediri dan surat penegasan SK DPP PBB per tanggal 17 Mei 2013 ke KPU Kota Kediri. Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat itu ada dua yaitu surat pembekuan di internal DPC PBB dan surat penegasan yang telah diterima KPU,” jelas Tom Mashudi

PBB, kata Tom Mashudi, kemudian mengalihkan dukungan terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota Samsul Ashar - Sunardi (SAS), yang nobatene calon incumbent. Pengalihan dukungan itu, terus Tom Mashudi, murni aspirasi dari bawah. “Sebenarnya komunikasi PBB dengan pak Sunardi sudah lama, sejak beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Kediri 2010 lalu. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga, PBB resmi mendukung pasangan SAS,” tegas Tom Mahsudi.

Apabila PBB keluar dari ALP, maka pasangan HAI dapat dipastikan bakal dicoret oleh KPU. Sebab, dukungan total mereka yang semula 21.434 suara akan berkurang sebanyak 3.499 suara (perolehan suara PBB pada Pileg 2009). Sehingga total dukungan ALP tanpa PBB hanya 17.935 suara. Padahal syarat minimal KPU sebanyak 20.700 suara.

Dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Ketua ALP Nur Ali mengatakan, jika kabar tersebut tidak benar. Dirinya masih yakin, PBB konsisten memberikan dukungan kepada ALP yang telah mengusung pasangan HAI. “KPU Kota Kediri sudah melakukan pengecekan keabsahan dukungan ke DPP PBB. Sehingga, kabar itu jelas tidak benar. Yang punya partai itu DPP bukan DPW. Kepengurusan PBB tetap utuh,” jawab Nur Ali.

Terpisah, Anggota KPU Kota Kediri Zaenal Arifin mengatakan, KPU tetap berpedoman pada Surat Keputusan (SK) yang berasal dari DPP PBB. Hingga saat ini, KPU belum menerima surat adanya pembekuan DPC PBB maupun penegasan pengalihan dukungan.

Perlu diketahui, Harry Muller adalah bekas Direktur PDAM Kota Kediri. Sementara Ali Imron, Ketua DPC PBB Kota Kediri. Keduanya telah resmi mendaftarkan diri ke KPU setempat. Bahkan, mereka juga sudah mengikuti tahapan tes kesehatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Selebaran 'Mas Abu Korupsi', Polresta Surati Seluruh Percetakan di Kediri

KEDIRI - Polres Kediri Kota mengirimkan surat resmi ke seluruh pengusaha percetakan dan fotocopy yang ada di Kota Kediri. Polresta akan menindak tegas mereka yang nekat mencetak atau menggandakan selebaran berisi penistaan.

”Kami menyurati seluruh percetakan, usaha cetak fotocopy, supaya mereka tidak memperbanyak selebaran yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak mengindakan, akan kita tindak secara hukum,” tegas Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Selasa (11/6).

Surat resmi Polres Kediri Kota ke seluruh usaha percetakan dan fotocopy tersebut, menyusul adanya kasus penistaan yang dialami Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, melalui selebaran gelap 'Mas Abu Korupsi'. Polresta telah menerima laporan orang nomor dua di 'Kota Tahun' itu, Senin (10/6) sore kemarin.

Kapolres menambahkan, pihaknya telah menyiapkan pasal 311 KUHP tentang penistaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara untuk para pelaku penyebar selebaran gelap yang menuding Mas Abu terlibat kasus korupsi asuransi pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Namun, sampai kini, belum ada satupun pelaku yang berhasil dibekuk.

Kapolres mengakui, suhu politik di Kota Kediri akan terus meningkat. Pihaknya mengultimatum agar semua pihak dapat menghormati tahapan dan menciptakan suasana yang kondusif. Sebab, polisi berjanji akan menindak tegas mereka yang berbuat onar.

Sebagaimana sudah diberitakan, muncul selebaran 'Mas Abu Korupsi' yang ditempel di sejumlah kantor kelurahan. Seperti di Kantor Kelurahan Banaran, seleberan 'Mas Abu Korupsi' tertempel di pagar dan papan pengumuman pos keamanan.
Selebaran tersebut berupa kertas warna dasar merah dan berisi berita tentang rencana pemeriksaan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar (Mas Abu) sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana asuransi pegawai Pemkot Kediri yang sudah termuat salah satu media cetak harian.

Tulisan teratas pada selebaran itu 'LOH mas ABU kok KORUPSI?. Tulisan tebal itu berwarna putih dan kuning. Sedangkan judul berita dibawahnya 'Persiksa 3 Saksi Perusahaan Asuransi' dan sub judul 'Korupsi Asuransi Pemkot Kediri'.

Dibagian paling bawah terdapat gambar Abdullah Abu Bakar mengenakan kopyah hitam yang disilang garis merah. Diatasnya ada tulisan KORUPTOR. Sementara dibawahnya, 'Tunggu dan nantikan kasus-kasus Abu Bakar yang lain di edisi selanjutnya'

Disamping gambar Mas Abu terdapat tulisan tebal berukuran besar dengan warna font putih OJO KETIPU. ABU BAKAR ORA JUJUR ORA BERSIH. ABU BAKAR KORUPSI..!!! YO KASUS...!!! selebaran ini atas nama RAKYAT cinta KEDIRI.

Selebaran 'Mas Abu Korupsi' itu telah menelan korban. Salah seorang relawan Wawali Abdullah Abu Bakar digebuki empat orang pria penembel selebaran di Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Korban adalah Joko Latif mengalami luka memar-memar di bagian pipi dan rahangnya.

Diserang Selebaran Korupsi, Wawali Lapor Polisi

KEDIRI - Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar akhirnya melaporkan adanya serangan kampanye hitam (black compaign) kepadanya, dengan tudingan korupsi dana asuransi pegawai Pemkot Kediri ke Polres Kediri Kota, Senin (10/6).

Orang nomor dua di 'Kota Tahu' itu datang ke markas Polres Kediri Kota menggunakan mobil dinas AG 4 P. Mas Abu, begitu sapaannya datang bersama dua anggota Fraksi PAN Kota Kediri Kholifi Yunon dan Reza Darmawan.

Mereka langsung disambut oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro. Saat ini, peretemuan diantara ketiganya berlangsung secara tertutup di ruang kerja Kapolres. Sehingga wartawan tidak dapat mengambil gambar.

Usai menemui Kapolres Kediri Kota, Mas Abu dengan membawa 1 sak barang bukti selebaran gelap menuju Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) untuk membuat laporan. “Sebenarnya saya tidak ingin melaporkan selebaran ini. Tapi karena ada rekan kami yang menjadi korban pemukulan karena memergoki seseorang yang menempel. Akhirnya, kami melaporkan kejadian ini,” ditemui disela menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro mengatakan, sesuai dengan ketentuan, laporan tetap diterima dan akan diproses sesuai hokum yang berlaku. “Setelah kami menerima laporan, kami akan langsung memeriksa beberapa saksi yang mungkin ada yang mengetahui siapa orang yang menempel selebaran gelap itu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, selebaran 'Mas Abu Korupsi' ditempel di sejumlah kantor kelurahan di Kota Kediri maupun disejumlah sudut tembok diparkampungan warga. Seperti yang diketahui di Kantor Kelurahan Banaran, seleberan 'Mas Abu Korupsi' tertempel di pagar dan papan pengumuman pos keamanan. Selebaran tersebut berupa kertas warna dasar merah dan berisi berita tentang rencana pemeriksaan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar (Mas Abu) sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana asuransi pegawai Pemkot Kediri yang sudah termuat salah satu media cetak harian.

Tulisan teratas pada selebaran itu 'LOH mas ABU kok KORUPSI?. Tulisan tebal itu berwarna putih dan kuning. Sedangkan judul berita dibawahnya 'Persiksa 3 Saksi Perusahaan Asuransi' dan sub judul 'Korupsi Asuransi Pemkot Kediri'.

Dibagian paling bawah terdapat gambar Abdullah Abu Bakar mengenakan kopyah hitam yang disilang garis merah. Diatasnya ada tulisan KORUPTOR. Sementara dibawahnya, 'Tunggu dan nantikan kasus-kasus Abu Bakar yang lain di edisi selanjutnya'

Disamping gambar Mas Abu terdapat tulisan tebal berukuran besar dengan warna font putih OJO KETIPU. ABU BAKAR ORA JUJUR ORA BERSIH. ABU BAKAR KORUPSI..!!! YO KASUS...!!! selebaran ini atas nama RAKYAT cinta KEDIRI.

Pedagang Pasar Grosir Ngronggo kembali Keluhkan HGB Kios

KEDIRI - Para pedagang di Pasar Grosir Kelurahan Ngronggo resah. Pasalnya, hingga saat ini status kios yang ditempati untuk berjualan tidak jelas. Padahal para pedagang telah menyelesaikan kewajibannya untuk mengangsur pembangunan kios. Kondisi ini membuat para pedagang tidak memiliki kepastian hukum atas kios yang digunakan untuk bertransaksi sehari – hari.



Untuk diketahui, di pasar grosir Ngronggo, terdapat 300 kios. Para pedagang mulai menempati bangunan kios itu sejak November 2005 dan melakukan pembayaran untuk bisa menempati kios tersebut. Namun meski sudah menyelesaikan angsuran, para pedagang belum memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas kios tersebut. Mereka hanya menempati kios dengan status sewa.
Edi, salah satu pedagang mengungkapkan, belum adanya status HGB menimbulkan rasa tidak aman bagi mereka. Sebab, kendati sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar angsuran, tapi status kios tersebut belum jelas. Kondisi ini membuat para pedagang seolah terombang-ambingkan. “Belum adanya status HGB membuat kami merasa tidak aman karena otomatis tidak ada perlindungan tempat jualan,” ujarnya.



Hal senada disampaikan Hardiono, Ketua Koperasi Podo Rukun Makmur yang mewadahi para pedagang di pasar grosir Ngronggo. Menurutnya, para pedagang sudah sering menyampaikan keluhan itu pada pemerintah daerah. Bahkan tuntutan HGB kios juga disampaikan saat aksi unjukrasa para pedagang beberapa waktu lalu. Sebenarnya, lanjut Hardiono, pemerintah daerah telah menanggapi tuntutan tersebut dengan respon positif. Tapi sampai sekarang realisasi pemberian HGB pada pedagang belum terlaksana. “HGB ini menjadi kebutuhan dasar pedagang karena sehari – hari kios dipakai berjualan. Kami sudah menyampaikan hal itu pada pemerintah. Responnya positif tapi belum ada realisasi,” katanya.



Terpisah, pemrakarsa pendirian Pasar Grosir Ngronggo, Bambang Harianto mengaku prihatin dengan keluhan pedagang yang belum memegang HGB atas kiosnya. Seharusnya, kata Bambang Harianto, begitu angsuran selesai maka otomatis HGB diberikan. Untuk itu, mantan Ketua DPRD Kota Kediri yang hendak maju dalam pemilihan walikota (pilwali) akan membantu para pedagang untuk mendapatkan haknya. “Harusnya HGB otomatis diberikan setelah angsuran kios selesai. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tandasnya saat berkunjung ke pasar grosir beberapa waktu lalu.



Begitu juga dengan Hartono, tokoh pengusaha Kediri mengatakan, sertifikat HGB sangat dibutuhkan pedagang. Tidak hanya sekedar sebagai pegangan legal pedagang tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha. Dengan adanya sertifikat itu, pedagang bisa memperoleh suntikan dana untuk sirkulasi usahanya. “Tidak hanya aspek hukum, HGB juga bermanfaat untuk aspek bisnisnya karena bisa untuk dapat modal dan pedagang makin mandiri. Ini yang akan kami upayakan agar pedagang bisa memperoleh HGB,” kata salah satu bakal calon wakil walikota itu.

Ketua DPRD Anggap Aturan KPU Kurang Tegas

KEDIRI - Masih bercokolnya sejumlah anggota DPRD yang sudah hijrah ke partai politik lain mendapat sorotan miring dari Ketua DPRD Kota Kediri Wara S. Renny Pramana. Reny menganggap tidak segera mundurnya sejumlah anggota DPRD tersebut wujud ketidaktegasan aturan KPU.

Selain itu, Reny menganggap sejumlah anggota DPRD itu dianggap tidak gentel dengan tidak mentaati aturan KPU tersebut. Seharusnya menurut Renny, anggota DPRD tersebut memilih mundur sebelum masuk parpol lain. “Seharusnya sejak mendaftar dari ke partai lain, yang bersangkutan harus mundur dulu. Kenyataannya, disini mereka masih saja menjadi anggota dewan. Saya rasa kini karena aturannya kurang tegas,” jelas Reny..

Hal senada juga diungkapkan salah seorang anggota DPRD yang enggan disebut namanya. Dirinya berpendapat, jika anggota DPRD tersebut sudah pasti mendaftar melalui partai lain dan masih menjadi anggota dewan, maka nantinya pasti akan bertentangan dengan hukum. Pasalnya, menurut dia hal tersebut bisa menjadi temuan BPK, karena yang bersangkutan tetap menerima gaji sebagai anggota DPRD sementara sudah pindah ke parpol lain. “Jika seperti itu, pasti BPK akan memberikan teguran dan gaji yang mereka suatu saat pasti akan diminta untuk dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisioner KPUD Kota Kediri Nurul Mamnun mengatakan, sebelum dilakukan penetapan daftar calon sementara (DCS) legislatif 2014 sesuai yang dijadwalkan pada 13 Juni mendatang, pihak KPU Kota Kediri meminta agar para calon yang memang belum memenuhi syarat administrasi untuk segera melengkapi. pencoretan nama DPRD akan dilakukan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). Salah satu persyaratan tersebut yakni surat pengunduran diri dari parpol sebelumnya bagi para caleg yang sebelumnya aktif di parpol lain.

Artinya menurut Nurul Mamnun, KPUD mengakui secara sah yang bersangkutan masuk dan mendaftar ke parpol baru itu sebagai bacaleg dengan memenuhi peryaratan administrasi yang disyaratkan. Nurul Mammnun menjelaskan, KPU tidak memiliki kewenangan untuk menindak bacaleg yang bersangkutan sebelum masa DCT berlaku. “Mundur atau belumnya bacaleg yang bersangkutan sebagai anggota DPRD,itu bukan ranah KPU untuk menindak. KPU hanya bisa mencoret yang bersangkutan jika dalam batas waktu DCT yang bersangkutan tidak bisa melengkapi syarat administrasi,”jelas Nurul Mamnun.

Sebagaimana diketahui, sekitar 4 orang anggota DPRD Kota Kediri hingga saat ini masih aktif. Padahal yang bersangkutan sudah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg di Pemilu mendatang melalui parpol lain. Sebagaimana aturan di KPU, yang bersangkutan seharusnya sudah mundur dari parpol sebelumnya. Secara otomatis, jika dirinya mundur dari parpol tersebut seharusnya mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Keempat anggota DPRD tersebut berasal dari PKNU, PPNUI, PKPB, yang tidak lolos dalan verifikasi untuk pemilu 2014 mendatang.

NU Berjaya Saat Presiden Gus Dur

KEDIRI  - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai masa kejayaan saat Indonesia dipimpin KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ungkapan itulah yang disampaikan Khofifah dihadapan ribuan muslimat se-Kabupaten Kediri, Rabu (5/6).

Selain itu, ketua PP Muslimat NU ini juga menceritakan peran yang saat vital dirinya ketika Gus Dur mencalonkan diri sebagai Presiden RI keempat. Kala itu, Khofifah masih menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI. Dialah satu-satunya orang yang mengetik surat-menyurat berkas pencalonan Gus Dur. Dia pula yang mengantarkan berkas pendaftaran itu di hari terakhir, sebelum penutupan. “Ada surat keterangan tidak sedang pailit yang seharusnya dari Pengadilan Tata Niaga, ada surat keterangan berkelakuan baik dari Kapolres, kemudian ada surat tidak dipidana dari Pengadilan Negeri dan surat keterangan sehat. Tetapi, semuanya itu kita bikin sendiri. Dan Gus Dur yang menandatangani,” ujar Khofifah dihadapan ribuan muslimat NU, dalam acara peringatan harlah Muslimat NU ke-67 di Stadion Chanda Bhirawa Pare, Kabupaten Kediri, Rabu (5/6).

Keempat surat itu tidak berasal dari instansi terkait, melainkan hasil ketikan Khofifah. Semua surat itu ditanda tangani oleh Gus Dur, hari terakhir pencalonan, pada pukul 04.00 WIB. Dan anehnya, hasil sidang MPR RI menyatakan bahwa, berkas sudah lengkap dan Gus Dur memenuhi syarat pencalonan. “Sidang dibuka pada pukul 10.00 WIB. Kemudian ditunda 30 menit untuk verifikasi berkas. Saya meminta tolong agar semua surat itu diurus dari masing-masing instansi terkait. Saya tunggu hingga pukul 10.00 WIB. Ternyata, hingga batas waktu itu, surat belum ada. Namun, hasil sidang, Sekjen MPR RI menyatakan bahwa calon presiden Gus Dur berkasnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat,” beber mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu disambut tepuk tangan oleh ribuan muslimat dari berbagai daerah se-Kabupaten Kediri.

Setelah terpilih, lanjut Khofifah, Gus Dur memintanya untuk membuatkan lima surat calon wakil presiden. Dia pula yang mengetiknya. Kemudian, esok harinya sekitar pukul 04.00 WIB, Gus Dur memberitahu bahwa nama calon wakil presiden itu adalah ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. “Saya menghubungi seluruh teman-teman dari PDI. Saya meminta kelengkapan berkas ibu Megawati. Tetapi tidak ada satupun yang mengasihkan ke saya. Ketika saya daftar, tidak ada satupun orang yang mau mengantarkan. Jadi, yang mengetik saya sendiri, dan yang mengantar juga saya sendiri," terus Khofifah.

Seandainya Megawati tidak pernah menjadi wapresnya Gus Dur, kata Khofifah, maka beliau tidak pernah menjadi presiden. Dalam perjalanan, Gus Dur diturunkan, kemudian Megawati naik untuk menggantikannya. “Andai bu Mega tidak pernah menjadi wapresnya Gusdur, maka beliau tidak menjadi presiden. Dan yang mengusulkan bu Mega adalah satu satunya Fraksi PKB. Mungkin saudara PDI P yang belum tahu cerita ini. Karena saya tidak pernah menulis di artikel atau surat kabar manapun," jelas Khofifah.

Setelah sampai pendaftaran, kata Khofifah, dirinya sempat ditanya, kenapa hanya satu lembar berkas ibu Megawati?. Khofifah menjawab, lampirannya sama dengan milik Gus Dur. Syarat-syarat yang diajukan persis. Dan yang membuatnya terkegum, persyaratan itu diterima dan dinyatakan lengkap. “Maunah Allah kadang-kadang datangnya injuri time. Diantara dzohiron wa batinan, syarit sudah dilakukan. Mudah-mudahan maunah Allah datang disaat doa terus kita panjatkan. Semoga 29 Agustus mendatang, Jawa Timur akan memperoleh Gubernur dari NU," doa sekaligus harapan Khofifah kepada seluruh muslimat NU yang datang.

Dalam acara Harlah Muslimat NU di Stadion Chanda Bhirawa Pare, Kediri, Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar turut hadir. Selain itu, hadir pula pengurus PKB Kabupaten Kediri, dan jajaran pengurus Muslimat NU se-Kabupaten Kediri.

Hindari Pegaulan Bebas, Komisi C Minta Pendidikan Moral Diintensifkan

KEDIRI - Komisi C DPRD Kota Kediri meminta Dinas Pendidikan dan pengelola sekolah baik negeri maupun swasta untuk lebih meningkatkan pendidikan dan pembinaan moral bagi para siswa. Ini menyusul kasus video mesum salah satu siswa SMP swasta di Kota Kediri. Sebelumnya, juga pernah terjadi heboh adegan mesum yang dilakukan di lereng Gunung Klotok diperankan siswi salah satu SMA Negeri di Kota Kediri.

Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto mengatakan, kondisi pergaulan remaja saat ini sangat memprihatinkan karena hubungan seksual sudah dianggap biasa. Menurutnya, adegan mesum siswi SMP baru baru ini yang terekam HP, kemungkinan adalah satu dari sekian kasus yang ada. “Seperti fenomena gunung es, kasus yang lainnya tidak ketahuan. Untuk itu, kami meminta pendidikan agama dan pembinaan moral bagi para siswa harus diperkuat dan lebih ditekankan,” tegas politisi dari PDI Perjuangan ini.

Hadi Sucipto menambahkan, bukan hanya tugas para pendidik dan dinas pendidikan, menjaga dan melindungi pergaulan remaja juga butuh peran dari orang tua. Orang tua seyogyanya harus lebih intens mengawasi dan memantau pergaulan anaknya.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu sebuah video porno yang diperankan salah satunya siswi SMP swasta beredar di kalangan masyarakat. Hingga kini, petugas kepolisian masih memburu pemeran pria yang masih melarikan diri dan juga penyebar video dengan durasi 7 menit itu.

Tujuh Paselon Walikota Kediri Wajib Puasa

KEDIRI - Mulai hari ini, tujuh pasangan calon walikota dan wakil walikota Kediri pereode( 2014-2019) diharuskan berpuasa. Sebab, mereka akan mengikuti tes kesehatan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya.

Anggota Komisioner KPU Kota Kediri Samanhudi mengatakan, tes kesehatan dimulai pada 28 dan 29 Mei 2013. Masing-masing paselon sudah harus mempersiapkan diri sejak hari ini, untuk menahan makan dan minum. “Syarat untuk medical check up ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya harus berpuasa selama 12 jam terlebih dahulu. Sehinggi masing-masing pasangan calon harus berpuasa mulai hari ini,” ujar Samanhudi, Senin (27/5)

Mengenai nomor urut tes kesehatan, pria berlatar belakang hukum itu menjelaskan, KPU maupun pihak rumah sakit memberikan keleluasan. Paselon yang datang lebih dahulu, akan mendapat giliran awal. Oleh karena itu, KPU menghimbau agar seluruh paselon stand by di rumah sakit milik Pemerintah Surabaya itu mulai besok. “Mulai besok, pasangan calon harus sudah stand by di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Medicak check up dilakukan selama dua hari. Jika, ada diantara pasangan calon yang tidak bisa mengikuti, harus ada lasan yang jelas. Mereka harus melampirkan surat keterangan resmi ketidak bisa hadiran,” beber Samanhudi.

Sementara mengenai matari tes, kata Samanhudi, merupakan keputusan pihak rumah sakit. KPU tidak memiliki wewenang untuk mengetahuinya. Masih kata Samanhudi, yang diketahuinya medical check up akan melibatkan 60 dokter. Sedangkan  hasilnya, baru bisa diketahui paling cepat dua minggu setelahnya.

Dijelaskan Samanhudi, hasil tes kesehatan merupakan final. Paselon tidak dapat membuat hasil pembanding dari rumah sakit lain. KPU bersama tim sukses paselon sudah membuat nota kesepakatan bersama ihwal keputusan itu.

Untuk diketahui, tujuh pasangan calon walikota dan wakil walikota Kediri itu antara lain, Kasiadi-Budi Raharjo, Imam Subawi-Suparlan, Harry Muller-Ali Imron, Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibah, Samsul Ashar-Sunardi, Bambang Harianto-Hartono dan Arifuddinsyah-Jatmiko.

41 Dukun Kediri Terawang BaHar Menang dalam Pilwali Kediri

KEDIRI - Pasangan Calon Walikota Kediri dari PDI Perjuangan Bambang Harianto – Hartono (BaHar) diprediksi bakal memenangkan Pemilihan Walikota Kediri yang baru akan digelar bersamaan Pilihan Gubernur Jatim, pada 29 Agustus mendatang.

Ketua tim Pemenangan Bahar Umamul Hoir mengatakan, dari survey yang dilakukan internal PDI Perjuangan oleh puluhan orang dukun alias paranormal. Hasilnya, dari 50 paranormal, sebanyak 41 orang meyakini BaHar bakal menang telak dalam Pilwali Kediri. “Kita melakukan survey terhadap 50 orang dukun. Hasil intervew terhadap mereka cukup mencengankan yaitu, 41 orang dukun memprediksi pasangan BaHar menang Pilwali Kediri,” ujar Umamul Khoir.

Masih kata Wakabid Bappilu ini, ke-41 dukun yang memprediksi kemenangan pasangan BaHar mengemukakan alasan secara spiritualis. Bahkan, mereka bisa menjamin kemenangan besar BaHar dari enam pasangan calon lainnya.

Sementara sembilan dukun lain berpandangan bahwa keenam paselon lain juga memiliki kans kemenangan mereka sangat tetapi tipis. Diantaranya, pasangan Kasiadi-Budi Raharjo, Imam Subawi-Suparlan, Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibah, Samsul Ashar-Sunardi, Herry Muler-Ali Imron dan Arifudin Syah-Jatmiko.

Untuk diketahui, Bambang Harianto merupakan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan dan juga mantan ketua DPRD periode 2004-2009 dan saat ini masih tercatat sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur.. Sedangkan Hartono, merupakan kader partai PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Wakil Kepala Bidang (Wakabid) Infokom DPC PDI Perjuangan Kota Kediri.

Akui Kalah Start, Bahar tetap Optimis Menang

KEDIRI – Meski mengakui kalah start dalam perhelatan pemilihan walikota (pilwali) Kota Kediri, pasangan calon walikota Kediri Bambang Harianto – Hartono (Bahar) tetap optimis menang.

“Tim sudah terbentuk, dan juga beberapa program serta strategi sudah kami persiapkan. Meski saya akui kalah start, tapi kami optimis menang,” kata calon Wakil Walikota Kediri Hartono, Jumat (24/5).

Salah satu yang menjadi prioritas pasangan cawali Bahar, dikatakan Hartono yang juga wakil ketua bidang Infokom DPC PDI Perjuangan ini adalah masalah Pendidikan. Selama ini, masyarakat miskin belum bisa merasakan pendidikan yang lebih tinggi. “Kita akan telusuri, ada masalah apa ini, apa mungkin anggaran yang kurang atau tidak tepat sasaran,” ujarnya.

Selanjutnya, dari segi kebudayaan, pihaknya juga akan menggali lagi  beberapa potensi kebudayaan agar dikenal dimasyarakat luas dan menjadi ikon yang bias dikembangkan untuk objek wisata. “Kita akan menggali beberapa potensi budaya agar lebih dikenal dimasyarakat luas dan menambah PAD dari segi objek wisata. Karena, saya menilai masih banyak kebudayaan Kota Kediri yang perlu digali,” ujarnya.

Dalam segi kesehatan, pihaknya juga akan meningkatkan program kesehatan gratis. Pasalnya, selama ini sering kali terjadi, masyarakat miskin susah berobat di Rumah Sakit yang ditunjuk program Jamkesda, dengan berbagai alasan. “Ini juga menjadi persoalan kita, ada apa dengan program Jamkesda, kok selalu permasalahannya klasik,” ujarnya.

Untuk strategi politik, Hartono mengaku akan menggunakan politik yang murah meriah dengan tidak menghambur-hamburkan uang dan terstruktur. “Kita tidak akan membagi-bagikan uang, tetapi kami akan melakukan pendekatan – pendekatan kekeluargaan dengan bekerja untuk masyarakat. Menang tidak menang, tapi niat kami sudah membantu masyarakat,” ujarnya. (arif)

Profil

Nama : Hartono,

Lahir Kediri 1965,

Pendidikan SE, SH, MH.

Istri : Kristinawati,

Anak:

1. Fedrik Andreanata,

2 Christa Bella

3. Ciendy TH,

4 Billy cuan Alexsander.

Pekerjaan : Wiraswasta .

Pengalaman organisasi :

1.Wakabid Infokom PDI Perjuangan kota Kediri,

2.Ketua KH3,

3  Ketua INKAI,

4. Sekretaris paguyuban Samaria,

5. Majelis Gereja,

6 Kadin kdr

Daftar Paling Akhir, Golkar-Hanura Daftarkan Kader dari Jatim

KEDIRI - Tiga jam jelang penutupan, KPU Kota Kediri menerima pendaftaran dari satu pasangan calon walikota-wakil walikota Kediri. Mereka, Arifudinsyah berpasangan dengan Jatmiko.

Paselon Arifudinsyah-Jatmiko diusung oleh koalisi Partai Golkar dan Hanura. Arifudin merupakan Wakil Ketua Golkar Provinsi Jatim. Sedangkan Jatmiko adalah Sekretaris Hanura Provinsi Jatim.

Arifudinsyah-Jatmiko tiba di KPU Kota sekitar pukul 21.25 WIB. Mereka datang bersama puluhan pendukungnya dari kader maupun simpatisan kedua partai politik (parpol) pengusung. “Berkas kami terima kemudian akan kami teliti, pada saatnya nanti, 19 Juni, KPU akan memberitahukan hasil penelitian. Sesuai ketentuan yang ada, jika ada kekurangan bisa dilakukan perbaikan,” ujar Agus Rofiq, Minggu (19/5).

Arifudinsyah dalam sambutannya berterima kasih kepada kader dan simpatisan partai pengusung. Dia menganggap bahwa, kedatangannya ke KPU merupakan awal niatnya untuk memenangkan Pilwali Kediri 29 Agustus 2013. “Kami sangat berterima kasih kepada KPU yang telah menerima kami. Kami juga berterima kasih kepada kader dan simpatisan partai yang sudah mengantar kami sampai ke KPU ini,” terang Arifudinsyah.

Diakui oleh Arifudinsyah, jika sempat terjadi dinamikan dalam proses pemberian rekomendasi Partai Golkar dan Hanura kepadanya. Tetapi, keputusan tersebut adalah mutlak kewenangan partai. “Partai Golkar tidak bisa memberangkatkan calon. Partai Hanura juga demikian. Akhirnya, koalisi partai menunjuk kami berdua menjadi calon," tambah Arifudinsyah.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Gatot Adi Prayogo mengatakan, ada tuju orang bakal calon yang mendaftar ke koalisi Partai Golkar dan Hanura, tetapi akhirnya partai memutuskan memberikan rekomendasi kepada dua kader partai tingkat Provinsi Jatim. “Partai memiliki mekanisme. Mungkin para calon yang mendaftar belum sesuai keinginan partai. Kami menyerahkan keputusan itu kepada partai," kata Gatot Adi Prayogo.

Ditanya alasan mendaftar paling terakhir dan malam hari, Anggota DPRD Kota Kediri itu mengaku, karena ada sedikit dinamika internal partai. Tetapi kendala itu telah diminimalisir dan ditiadakan.

Sebagaimana diketahui, bursa Pilwali Kediri 2014-2019 diikuti oleh tujuh pasangan calon. Mereka, dua paselon dari jalur perseorangan dan lima pasangan dari jalur parpol. KPU akan menutup pendaftaran pada pukul 24.00 WIB. Selanjutnya KPU bakal melakukan verifikasi persyaratan mereka.

Kirab Adipura Rawan Ditumpangi Kampanye Calon Walikota Kediri

KEDIRI – Pemerintah Kota Kediri optimis kembali meraih Piala Adipura, pada tahun ini. Akan tetapi, kirab adipura sebagai tradisi tahunan rawan muatan politis. Pasalnya, tahun ini ada momentum hajatan Pilwali Kota Kediri

Masyarakat Kota Kediri khawatir para calon walikota dan wakil walikota Kediri pereode 2014-2019 akan menumpangi acara kirab adipura untuk meraih dukungan dan simpatik. Oleh karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menolak para calon ikut dalam kirab. “Jangan sampai pesta kemeriahan atas jerih payah masyarakat, justru dimanfaatkan oleh para calon untuk meraih simpati melalui kampanye. Pemerintah Kota harus tegas melarang mereka ikut,” tegas Daenuri (34) warga Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Senin (20/5)

Kabag Humas Pemkot Kediri Hariadi menjelaskan, Pemkot telah memasuki penilaian P1 dan P2, plus verifikasi. Sehingga, Pemkot semakin percaya diri kembali merengkuh piala adipura. “Sekarang ini dalam tahapan penilaian P1 dan P2. Apabila dalam P1 dan P2 nanti kita masuk nominasi, berarti penerimaan piala adipura akan disampaikan,” tegas Hariadi.

Apabila tahun ini Pemkot Kediri meraih piala adipura, imbuh Hariadi, akan diumumkan pada 4-5 Juni 2013 mendatang. Hariadi menambahkan, sudah barang tentu Pemkot juga akan mengirab piala adipura itu keliling Kota Kediri.

Hariadi menyadari jika momen kirab piala adipura rawan ditumpangi para calon. Untuk itu, pemkot melarang para calon yang ikut memeriahkan kirab mengenakan atribut maupun ajakan untuk memilihnya. “Diharapkan seluruh lapisan masyarakat memeriahkan penyambutan piala adipura. Sementara mengenarai kesempatan itu akan digunakan para calon, harus bisa membedakan. Dimana kita melaksanakan persiapan pilkada, dan dimana saat ini kita menerima hasil dan jerih payah masyarakat dalam bidang kebersihan dan lingkungan,” jelas Hariadi.

Sebagaimana diketahui, Pilwali Kediri akan dihelat pada 29 Agustus mendatang. Ada tujuh pasangan calon yang telah mendaftara KPU Kota Kediri. Dari jumlah itu, dua pasangan calon adalah Walikota Kediri Samsul Ashar dan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. Lainnya, berasal dari kalangan birokrasi, pegawai negeri, politisi, pengusaha, hingga wartawan.

Momentum Harkitnas, Walikota Ingatkan Netralitas PNS

KEDIRI – Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2013 di Kota Kediri menjadi tantangan bagi para PNS sebagai pelayanan masyarakat yang dikekang oleh aturan kedisiplinan. Walikota Kediri kembali mengingatkan mereka untuk selalu menjaga netralitas.

“Namanya PNS sendiri harus netral tidak boleh memihak. Harkitnas sendiri mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang sudah digagas oleh pendahulu kita, PNS sendiri adalah pelayanan masyarakat, tidak boleh terpecah pecah,” ultimatum Walikota Kediri Samsul Ashar usai memimpin Upacara Peringatan Harkitnas di Balaikota Kediri, Senin (20/5).

Peringatan Walikota terhadap netralitas PNS sangat realistis. Pasalnya, Kota Kediri dalam waktu dekat akan memiliki hajat besar memilih pimpinan daerah untuk lima tahun yang akan datang. Walikota tidak ingin euforia Pilkada 23 Agustus 2013 mendatang malah menjadi pemecah belah diantara PNS. “Sekali lagi haketat Harkitnas adalah alat untu mempersatukan bangsa, satu Nusa Satu Bangsa. Kalau ada perbedaaan, maka harus kita selesaikan dengan baik. Kalau jaman dahulu, untuk mengusir penjajah dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Sekarang kita memperingatinya bersama dengan mengambil nilai-nilai dan maknanya,” tegas pak Dokter, sebutan akrab Samsul Ashar.

Upacara peringatan Harkitnas di Balaikota Kediri sendiri dikuti oleh seluruh PNS, musyawarah pimpinan daerah (muspida) hingga kalangan pelajar. Walikota sebagai pembina upacara membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring.

Isi dari pidato tersebut mengamanatkan kepada seluruh PNS, pegawai instansi pemerintah untuk bekerja sesuai bidang masing-masing, mengabdi kepada masyarakat.

Jelang Penutupan, 6 Pasangan Cawali Sudah Resmi Mendaftar

Pasangan Bahar dari PDI Perjuangan menyerahkan berkas

KEDIRI – Hingga menjelang 1 hari penutupan pendaftaran pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Kediri, sudah ada enam bakal pasangan calon yang sudah mendaftar. Yakni, Pasangan Kasiadi-Budiraharjo, Imam Subawi – Suparlan, Abdullah Abu Bakar – Lilik Muhibbah, Samsul Ashar – Sunardi, Harry Muler- Ali Imron dan pasangan Bambang Harianto – Hartono.

 

Menurut Ketua KPU Kota Kediri, meski pendaftaran  kurang satu hari, namun pihaknya tetap menyiapkan petugas untuk menerima pendaftaran pasangan calon. “Rencananya, besuk malam pasangan Haryono Budi Pramana – Mandung Sulaksono akan menjadi pasangan calon terakhir yang akan mendaftar,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, pada Sabtu (18/5) ada dua pasangan calon yang mendaftar. Yakni, mantan direktur utama PDAM Hari Muller – Ali Imron. Dengan berjalan, dan diiringi kesenian jaranan serta ratusan pendukungnya,  kedatangan Heri Muler – Ali Rohmad (HAI) diterima komisioner dan anggota KPUD.

 

Dalam kesempatan itu, Heri Muler ingin membawa perubahan Kota Kediri menjadi lebih baik dan melanjutkan beberapa program yang dinilai sudah pro rakyat. “Kita akan bawa Kota Kediri ini menjadi lebih baik,” ujarnya.

 

Sementera itu, usai menerima berkas, Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq langsung memeriksa berkas dukungan 20 partai politik non parlemen yang tergabung dalam Aliansi Lintas Parpol (ALP). Menurut Agus Rofiq, berdasarkan ketentuan, untuk bakal calon walikota yang didukung Partai Politik non parlemen minimal mendapatkan suara sah pada pemilu 2009 sebesar 20.762 suara. Namun parpol pengusung HAI ini jumlah suara sah mencapai 21.344 suara. “Jadi, kami menerima berkas pasangan calon Harry Muler – Ali Imron,” ujarnya.

 

Sementara itu, dari PDI Perjuangan yang mempunyai 5 kursi di DPRD Kota Kediri resmi mencalonkan a Bambang Harianto - Hartono (Bahar) yang juga disebut para simpatisan PDI Perjuangan Kota Kediri sebagai pasangan Jokowi - Ahok. Pasalnya, Hartono yang merupakan Wakabid Infokom DPC PDI Perjuangan ini merupakan keturunan etnis Tionghoa.

"Bahar - Hartono, Jokowi - Ahoknya Kota Kediri," kata simpatisan PDI Perjuangan yang ikut mengantar Bambang Harianto – Hartono (Bahar) mendaftar jadi bakal Calon Walikota Kediri ke KPUD setempat, Sabtu (18/5) siang.

Bahar mengatakan maju menjadi Calon Walikota dengan menggunakan ongkos biaya yang murah. “Niat saya baju menggunakan Bondo nekat (harta sedikit) dan mempunyai target menang,” kata Bahar dalam sambutannya.

Menurut Bahar yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini tidak mempunyai target yang muluk-muluk. “Target saya tidak muluk-muluk, seperti singkatan Bahar, yakni Bahagia bersama rakyat,” ujarnya.

 

Selain diikuti ratusan simpatisan PDI Perjuangan, pendaftaran pasangan Walikota Kediri Bahar juga dihadiri penghanut kepercayaan, pawai kesenian tradisional Jaranan dan Barongsai serta puluhan tukang becak.

Dalam kesempatan itu, Bahar juga diberikan ucapan selamat oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Wara S. Renny Pramana yang telah resmi mendaftar menjadi bakal calon Walikota Kediri.

 

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofiq mengatakan, akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas bakal pasangan calon Bahar dan memeberikan kesempatan perbaikan hingga 16 Juni mendatang.

Bahar - Hartono Disebut Jokowi - Ahoknya Kota Kediri

Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bambang Harianto - Hartono disebut simpatisan PDI Perjuangan Kota Kediri sebagai pasangan Jokowi - Ahok. Pasalnya, Hartono yang merupakan Wakabid Infokom DPC PDI Perjuangan ini merupakan keturunan etnis Tionghoa.

"Bahar - Hartono, Jokowi - Ahoknya Kota Kediri," kata simpatisan PDI Perjuangan yang ikut mengantar Bambang Harianto – Hartono (Bahar) mendaftar jadi bakal Calon Walikota Kediri ke KPUD setempat, Sabtu (18/5) siang.

Bahar mengatakan maju menjadi Calon Walikota dengan menggunakan ongkos biaya yang murah. “Niat saya baju menggunakan Bondo nekat (harta sedikit) dan mempunyai target menang,” kata Bahar dalam sambutannya.

Menurut Bahar yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini tidak mempunyai target yang muluk-muluk. “Target saya tidak muluk-muluk, seperti singkatan Bahar, yakni Bahagia bersama rakyat,” ujarnya.

 

Selain diikuti ratusan simpatisan PDI Perjuangan, pendaftaran pasangan Walikota Kediri Bahar juga dihadiri penghanut kepercayaan, pawai kesenian tradisional Jaranan dan Barongsai serta puluhan tukang becak.

Dalam kesempatan itu, Bahar juga diberikan ucapan selamat oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Wara S. Renny Pramana yang telah resmi mendaftar menjadi bakal calon Walikota Kediri.

 

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofiq mengatakan, akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas bakal pasangan calon Bahar dan memeberikan kesempatan perbaikan hingga 16 Juni mendatang.

Maju Pilwali Kota Kediri, Bahar Gandeng Hartono

Bambang Harianto

KEDIRI - Setelah resmi rekom PDI Perjuangan untuk pemilihan walikota (pilwali) Kota Kediri jatuh ke Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Bambang Harianto, jajaran DPC PDI Perjuangan langsunng merapatkan barisan.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Yanvi C. Lesmana mengatakan, awalnya untuk pemilihan wakil Walikota mendampingi Bahar - sapaan akrab Bambang Harianto - ada beberapa calon dari luar partai. Akhirnya setelah melalui proses panjang, DPC memutuskan memilih Wakil Ketua Bidang Infokom Hartono. "Daripada mencari kandidat dari luar partai, lebih baik kita angkat kader sendiri," ujar Yanvi ditemui di kantor DPRD Kota Kediri, Jumat (17/5).

Dengan terbentuknya Calon walikota dan wakil walikota Kediri dari PDI Perjuangan, pihaknya langsung menginstruksikan seluruh kader PDI Perjuangan untuk merapatkan barisan. "Tadi malam baru kita putuskan pendamping Pak Bahar, untuk selanjutnya kita akan rapatkan barisan bersama para kader untuk memenangkan pilwali yang dilaksanakan akhir Agustus mendatang," jelasnya.

Sesuai rencana, kata Yanvi, pasangan Calon Walikota Kediri dari PDI Perjuangan Bambang Harianto - Hartono akan mendaftar ke KPU Kota Kediri pada hari terakhir berakhirnya pendaftaran calon walikota kediri, 19 Mei mendatang. "Sesuai rencana awal, kita akan mendaftar ke KPU pada Minggu malam nanti, hari terakhir pendaftaran," jelasnya.

Untuk diketahui, Bambang Harianto merupakan mantan Ketua DPC PDI Perjuangan dan juga mantan ketua DPRD periode 2004-2009 dan saat ini masih tercatat sebagai anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Rekom jatuh ketangan Bahar tersebut setelah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Wara S. Renny Pramana menyatakan pengunduran diri dari penjaringan calon walikota dari PDI Perjuangan. ”Setelah melalui proses dan pemikiran panjang, akhirnya saya memutuskan mundur dari penjaringan bakal calon wali kota,” ujar Renny.

Dalam surat tertanggal 14 Mei tersebut, ada 3 hal yang menjadi alasan Renny mundur. Yakni, mengutamakan soliditas dan keutuhan partai, menghormati Bambang Harianto (Bahar) sebagai senior partai dan ingin lebih konsentrasi pada jabatan yang diemban saat ini, baik sebagai ketua DPRD maupun ketua DPC.

Langkah pengunduran diri dari penjaringan bakal calon wali kota dari PDI Perjuangan, kata Renny, juga bukan hanya karena kepentingan pribadi. “Langkah ini saya lakukan juga untuk keutuhan partai, agar PDI Perjuangan Kota Kediri tetap utuh dan solid,” jelas politisi yang juga Ketua DPRD Kota Kediri tersebut.

Bahkan, langkah mundur ini, diakui Renny juga sempat membuat beberapa pihak kecewa. Salah satunya Pramono Anung adiknya. “Berkali-kali Pak Pram menanyakan kenapa kok mundur, tapi karena saya sudah yakin mundur, akhirnya Pak Pram pun legowo,” kata Renny.

Terkait keputusan ini, Renny langsung memerintahkan Wakabid Bappilu DPC Umamul Hoir untuk berangkat ke kantor DPP PDI Perjuangan menyerahkan surat pengunduran diri tersebut. “Kemarin saya minta Pak Umam untuk menyerahkan surat ini ke DPP,” ungkapnya.

Proses PAW Dilakukan, Nuruddin Langsung Kembalikan Mobdin

KEDIRI - DPRD Kota Kediri akhirnya menggelar rapat paripurna istimewa pergantian antar waktu (PAW) Nurrudin Hassan, Wakil Ketua DPRD. Mantan politisi PAN yang menyeberang ke PKB itu digantikan oleh Mohammad Subekti.

Menurut Ketua DPRD Kota Kediri Wara S. Renny Pramana mengatakan, selain Nurrudin, ada satu anggota DPRD lainnya yang kini dalam proses PAW. Pergantian masih menunggu ijin dari Gubernur Jawa Timur. “Proses PAW dilakukan setelah pengajuan dari Partai Politik, dan disetujui KPU maupun Gubernur Jawa Timur. Setelah semua proses dilalui, maka saya wajib menggelar paripurna istimewa ini,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris DPRD Kota Kediri Siswanto mengatakan, sejak diberhentikan dari wakil ketua DPRD, Nuruddin Hassan sudah tidak boleh menggunakan fasilitas kedewanan. “Yang bersangkutan sudah tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas kedewaan. Salah satunya Mobil Dinas AG 4 AP yang sejak kemarin sudah dikembalikan ke kantor dewan,” ujar Siswanto, Jumat (17/5).

Sementara itu, Subekti mengaku akan menjalankan amanah sebagai wakil rajyat usai dilantik. Salah satunya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan fraksi PAN. “Ya nanti dalam waktu dekat akan koordinasi dengan fraksi dulu untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat ini,” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam proses penghentian dan pengangkatan itu, tidak dihadiri Nuruddin Hasan.

Ribuan Masyarakat Padati Deklarasi Mas Abu – Ning Lik

KEDIRI - Sekitar 1500 waga Kota Kediri dari berbagai kalangan mengikuti deklarasi pasangan calon Walikota-Wakil walikota Kediri Abdullah Abu Bakar dan Lilik Muhibbah di lapangan Pagora Jalan Ahmad Yani Kota Kediri, Kamis (16/5).

Acara yang digelar usai pendaftaran pasangan calon ke KPU Kota Kediri ini berlangsung sederhana, bernuansakan kombinasi tradisi dan modern serta mewakili elemen perempuan Kota Kediri.

Selain itu, untuk melestarikan budaya, dalam acara itu juga ditampilkan kesenian jaranan, hadrah dan gurp band lokal.

Dalam sambutannya pasangan calon Mas Abu dan Ning Lik mengajak masyarakat menata Kota Kediri tanpa korupsi. “Jika masyarakat mengijinkan kami memimpin Kota Kediri, akan kami tata bersama masyarakat, tentunya tanpa korupsi,” tegas Mas Abu.

 
Pasangan yang diusung koalisi PAN, Gerindra, dan PPNUI, juga berjanji akan menggelontor dana tiap RT dan RW sebesar Rp 50 juta untuk program pembangunan di tingkat lingkungan.“Mungkin masyarakat bertanya, mengapa Mas Abu berpasangan dengan Ning Lik. Baiklah, saya merupakan kalangan muda, sedangkan beliau ini senior, mewakili keterwakilan perempuan, khususnya para muslimat,” ungkap Mas Abu.

Acara deklarasi pasangan calon walikota-wakil walikota Kediri Mas Abu dan Ning Lik berlangsung sekitar satu jam. Diakhir acara, pasangan Mas Abu dan Ning lik didamping 49 orang mewakili 46 kelurahan dan tiga kecamatan se Kota Kediri, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, sebagai ungkapan cinta tanah air.

Incumbent Daftar, Kades Kabupaten Kediri Dikerahkan

Mas Abu - Ning Lik

KEDIRI - Ada yang berbeda dalam proses pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Kediri Samsul Ashar-Sunardi (SAS) ke KPU setempat, Kamis (16/5) siang. Sejumlah kepala desa (kades) dari Kabupaten Kediri diduga sengaja dikerahkan untuk ikut menyemarakkan dukungan.

Pengerahan Kades tersebut dipergoki oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Sehingga, fenomena itu menjadi catatan tersendiri bagi panwaslu, untuk dijadikan bahan pembahasan. “Kami menemukan beberapa kepala desa yang dikerahkan dalam acara tadi. Ini menjadi catatan bagi kami,” ujar Ketua Panwaslu Kota Kediri Dian Novia Saka melalui telepon selulernya.

Sebenarnya, selain kades ada sejumlah pelajar di bawah umur dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ikut dalam acara pendaftaran di Kantor KPU Jalan Jaksa Agung Suprapto Kota Kediri itu. Tetapi, menurut panwaslu bukan sebuah pelanggaran. “Kalau mengenai anak-anak atau pelajar, sesuai UU amandemen 32/2004 tidak apa-apa, karena belum cukup umur untuk memilih. Sedangkan PNS karena walaupun ada, tetapi tidak seragam itu dianggap masyarakat biasa,” beber salah dosen Universitas Pawiyatan Dhaha Kediri itu.

Pantauan dilapangan, kedatangan pasangan SAS diantar oleh ratusan massa. Mereka berasal dari kader dan simpatisan partai pengusung, serta elemen pelajar dan masyarakat.

Seni barongsai dan jaranan khas Kediri menjadi pengantar iring-iringan massa. Sementara Samsul Ashar dan Sunardi diarak menggunakan becak.

Pasangan SAS diusung oleh koalisi empat parpol. Diantaranya, PKB dengan perolehan kursi 4 kursi, Partai Demokrat 3 kursi, PKS 1 kursi, PKNU 3 kursi, PDS 1 kursi. Sehingga jumlah total partai yang mendukung sebanyak 12 kursi

Samsul Ashar dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih serta meminta doa restu dari seluruh elemen masyarakat. Dia berjanji akan menciptakan Kota Kediri Sehat dan Cerdas untuk menuju masyarakat sejahtera.

Perlu diketahui, Samsul Ashar adalah Walikota Kediri yang masih aktif. Sedangkan Sunardi, wakilnya adalah Direktur Perusahaan Benih PT Bisi Internasional Tbk Kediri. Pasangan CAS adalah, paselon ketiga yang resmi mendaftar ke KPU

Sementara itu, Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar diikuti ratusan muslimat NU saat mendaftarkan diri menjadi  calon walikota dan wakil walikota Kediri pereode (2014-2019) ke Kantor KPU setempat. Mas Abu-Ning Lilik resmi mendaftar sebagai paselon dari jalur partai politik (parpol)

Pasangan Mas Abu–Ning Lilik tiba di Kantor KPU Jalan Jaksa Agung Suprapto Kelurahan/Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri pukul 08.30 WIB. Mereka berangkat bersama ratusan pendukungnya dari Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Islah Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto. Sesampainya di KPU, mereka langsung diterima oleh jajaran KPU dan Pantia Pengawas Pemilihan Umum (Panwslu) serta pihak kepolisian. “Kami mengucapkan selamat datang kepada pasangan calon walikota dan walikota Kediri mas Abullah Abu Bakar, bu Lilik Muhibah,” ujar Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq, dalam penyambutannya.

Pasangan Mas Abu dan Ning Lilik diusung oleh koalisi tiga parpol antara lain, PAN, Gerindra dan PPNUI. Selain diantar oleh ratusan muslimat NU, mereka juga didampingi langsung oleh tim sukses serta pengurus partai seluruh pengusung hingga tingkat wilayah.

Dalam sambutannya, Mas Abu yang mengenakan baju batik berwarna ungu mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan yang sudah mengantarnya, khususnya ibu-ibu yang rela meninggalkan dapurnya (baca : memasak). Dia berjanji akan mengusung perubahan untuk Kota Kediri lima tahun mendatang. “Kami bertekad membawa perubahan. Sebab, pertama belum maksimal kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas dan amanah masyarakat. Saya sebagai wakil walikota ikut bertanggung jawab. Ingin membawa perubahan lebih baik, tanpa korupsi, tidak ada mutasi jabatan, pemerintah menjalankan tugas pokok fungsi untuk masyarakat Kota Kediri,” janji pria yang menjabat sebagai Walikota Kediri itu.

Mas Abu juga mengucapkan ijin kepada Walikota Kediri Samsul Ashar, dalam melangkah lebih jauh. Keputusannya tersebut, sebagai bentuk jawaban dari keresahan masyarakat terhadap korupsi dan penyalahgunaan anggaran.  “Kami mengawal dana untuk masyarakat tidak main untuk anggaran. Kami akan memberikan anggaran untuk masyarakat. Kami tidak tega melihat anak putus sekolah, lapangan pekerjaan semakin berkurang. Pemuda harus keluar kota, untuk mencari pekerjaan.  Paradikma pembangunan yang top down. Kami menginginkan dari pembangunan kampung ke kampung. Sementara pemerintah hanya mengawal,” terangnya

Mas Abu juga berjanji akan menggelontor dana partisipasi masyarakat tingkat RT/RW. Mas Abu bakal mengucurkan dana hingga Rp 50 juta setiap RT untuk dikelola, tanpa mengurangi beban anggaran.

Setelah melalui serangkaian proses pendaftaran, pasangan Mas Abu-Ning Lilik, kemudian meninggalkan Kantor KPU Kota Kediri bersama ratusan pendukungnya. Mereka mengendari ratusan sepeda motor dan sejumlah mobil.