Jalin Kebersamaan, Walikota Pesankan Pentingnya Silaturahmi

KEDIRI – Munculnya konflik yang muncul akibat isu SARA, membuat Walikota Kediri, Jawa Timur Samsul Ashar memberikan pesan dihadapan Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama-Penghayat Kepercayaan (PKUB-PK) untuk selalu menghormati sesama dan mengutamakan silaturrahmi.

“Dengan selalu bersilaturrahmi antara umat beragama, masyarakat Kota Kediri akan selalu kondusif, aman, tenteram, sejahtera,” ujarnya saat menghadiri pertemuan rutin Jumat Kliwon PKUB-PK dan FAUB, di gedung Mitra Graha Yayasan Tri Dharma Tjoe Hwie Kiong, Jumat (15/2).

Selain membudayakan silaturrahmi antar umat beragama, Walikota Samsul juga memberikan pesan untuk selalu bersikap senyum, salam, sapa. Dengan budaya tersebut, maka nantinya akan membentuk kepribadian yang baik. “Dimana pun berada budayakanlah senyum, salam dan sapa, karena dengan budaya tersebut, akan muncul ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan Kota Kediri,” pesan Pak Dokter.

Konflik yang terjadi dibeberapa daerah yang diakibatkan isu SARA, menurut Walikota Samsul juga merupakan bentuk kurang komunikasinya antar umat beragama di suatu daerah. Untuk itu, Samsul berharap, pertemuan yang melibatkan antar umat beragama terus berjalan. “Hanya dengan pertemuan-pertemuan inilah, isu-isu SARA bisa kita tekan,” harapnya.

Untuk diketahui, dalam pertemuan rutin FKUB, Jumat malam tersebut, juga dihadiri beberapa Muspida. Diantaranya, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Komandan Kodim 0809, Wakil Walikota dan juga Wakil Ketua DPRD.

Penerima Raskin Susut, Dewan Ingatkan Pendistribusian

KEDIRI – Menyusutnya jatah beras untuk warga miskin (raskin) di Kota Kediri yang mencapai lebih dari 2.000 kepala keluarga dibanding tahun lalu. Kalangan DPRD Kota Kediri mengingatkan kepada para kepala kelurahan mendistribusikan sesuai jatah masing-masing warga.

“Sempat mencuatnya kasus distribusi raskin yang diratakan oleh kepala kelurahan dan menyalahi aturan, kami minta tiap-tiap kelurahan benar-benar melakukan pengawasan agar raskin tepat sasaran,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, Sabtu (16/2).

Namun demikian, jika memang ada masyarakat yang keberatan dengan jatah raskin yang diterima, masyarakat tersebut bisa bekerjasama dengan keluarganya atau warga yang belum menerima. “Dengan catatan, masalah itu biar Si Penerima yang mengatur, lurah atau RT tidak perlu ikut campur,” ujarnya.

Untuk diketahui, sesuai data, penurunan jumlah penerima raskin terjadi di semua wilayah kerja Bulog sub divisi regional V/Kediri yang meliputi Kota/Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Jika pada 2012 total penerima raskin di tiga daerah tersebut mencapai 253.526 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) maka tahun ini jumlah penerima turun menjadi 212.145 RTS-PM.

Khusus untuk Kota Kediri, penurunan jumlah penerima raskin mencapai 16,59 persen. Jika pada 2012, penerima raskin berjumlah 14.020 RTS-PM, maka tahun ini, penerima raskin berjumlah 11.649 RTS-PM. Artinya, jika dibandingkan tahun lalu, maka terjadi penurunan penerima raskin sebanyak 2.326 RTS-PM.

Kabag Humas Pemkot Kediri, Hariadi mengatakan, penurunan jumlah penerima raskin itu sudah disosialisasikan dalam rapat kerja Pemkot Kediri yang dihadiri perwakilan Bulog, Polresta dan para kepala kelurahan. Menurut Hariadi, penurunan ini merupakan salah satu indikasi perbaikan perekonomian di Kota Kediri. Pasalnya, banyak keluarga yang tidak lagi masuk dalam kategori miskin sehingga otomatis tidak mendapat bagian bantuan raskin. “Datanya dari BPS. Ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat perekonomian masyarakat. Dengan kata lain, banyak keluarga yang tidak masuk kategori miskin,” katanya.

Meski begitu, dalam acara sosialisasi tersebut, Walikota Samsul Ashar mengingatkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Kelurahan senantiasa melakukan verifikasi terhadap data penerima raskin. Hal ini dilakukan agar tidak ada warga yang seharusnya menjadi penerima raskin justru terlewat dan tidak mendapat haknya.

Selain itu, seluruh satuan kerja (satker) dan Kepala Kelurahan yang terlibat dalam pembagian raskin diminta untuk bekerja dengan baik. Sebab, raskin merupakan program vital yang sangat dibutuhkan masyarakat. “Walikota berpesan agar penyaluran raskin dilakukan sesuai aturan. Waktu, harga, kualitas, sasaran dan jumlahnya harus tepat. Jangan sampai ada yang menyalahi,” imbuhnya. (rif)

Penyelesaikan Korupsi Jembatan Brawijaya ‘Berjalan Lamban’

KEDIRI – Penyelesaian dugaan kasus korupsi mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri oleh tim Tipikor Polres Kediri Kota tampaknya mulai melamban. Pasalnya, selama proses penyidikan, hingga sekarang baru berjalan sekitar 40 persen. Sehingga kasus yang diduga telah merugikan keuangan Negara hingga puluhan miliar tersebut belum bisa digelar perkara secara terbuka di Polda Jawa Timur.

“Saya rencanakan awalnya minggu depan bisa dilakukan gelar perkara di Polda Jawa Timur, ketika kasus ini sudah berjalan 75 persen. Kalau masih 50 persen, sayang, waktunya masih terbuang. Oleh karena itu, sedang kita lengkapi. Saat ini masih sekitar 40 persen,” kata Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Jumat (15/2).

Untuk mencapai target penyelesaian hingga 75 persen, kata Kapolres, bukan persoalan yang gampang. Banyak kendala yang sedang dihadapi oleh tim penyidik. Terutama, banyaknya jumlah saksi yang harus dimintai keterangan.

Selain itu, sampai kini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ((BPKP) belum juga melakukan proses auditing terhadap proyek bernilai Rp 66 miliar tersebut. Padahal, pihak kepolisian sudah menyurati lembaga pemerintah nonkementerian itu agar segera bertindak.

Disisi lain, proses penyelesaiannya saat ini justru mengalami ‘pengenduran’. Isu yang berkembang menyebutkan, ada pihak luar yang sedang mengintervensi korps berbaju coklat itu.

Seperti hari ini, tidak ada aktivitas pemeriksaan terhadap saksi. Padahal, sebelumnya penyidik Tipikor sangat gencar. Hampir, tiada hari tanpa memeriksa saksi, utamanya dari kalangan pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri.

Kapolres yang memiliki latar belakang intelkam itu menjawab, memang sedang calling down terhadap proses penanganan kasus korupsi Jembatan Brawijaya. Pihaknya sengaja recondisi dengan alasan bagian dari strategi penyidikan.

Akan tetapi, Kapolres tetap memegang komitmennya untuk menuntaskan kasus itu sebelum, Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri yang sudah ditetapkan, pada Agustus mendatang. “Target penyelesaiannya masih bisa diselesaikan. Tetapi tidak cepat seperti yang diharapkan. Banyak pihak yang harus dimintai keterangan. Saya rasa semua ingin kasusnya bisa segera tuntas, untuk bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun, banyak sekali yang harus diperiksa, kini penajaman saksi,” beber lulusan FBI itu

Kapolres juga mengingatkan kepada semua pihak, bahwa semua orang sama dimata hukum. Termasuk, siapa saja yang dimintai keterangan kepolisian. Seperti, anggota dari Sekretaris DPRD setempat, saat proses penggeledahan. Semata-mata dalam upaya menegakkan keadilan. “Perlu dipahami semua pihak, semua tindak pidana, semua orang sama di mata hukum. Penyidik melakukan tindakan penggeledahan, sudah mendapat persetujuan dari Pengadilan. Kita tetap mematuhi etika, kita sudah menyurati Ketua DPRD dan Walikota. Sudah ada kesepakatan elemen bangsa dan semua pihak bisa memahami,” jelas Kapolres.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polres Kediri Kota sudah menetapkan dua orang pejabat sebagai tersangka dugaan korupsi Jembatan Brawijaya Kota Kediri. Mereka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kasenan dan Ketua Panitia Lelang Wijanto.

Penyidik Tipikor Polres Kediri Kota juga melakukan penggeledahan di dua tempat yakni, Balaikota Kediri dan Gedung DPRD setempat. Penggeledahan bertujuan untuk mencari dokumen-dokumen penting berkaitan dengan mega proyek bernilai puluhan miliar itu.

Tetapi tindakan penyidik Tipikor ketika ‘mengobok-obok’ gedung wakil rakyat itu berbuntut. Wakil Ketua DPRD Sholahudin Faturrahman menganggap, polisi sudah bertindak melampuai prosedur dan etika. Sebab, polisi juga membawa anggota Sekretaris DPRD ke Mapolres Kediri Kota untuk dimintai keterangan.

Selain itu, kepolisian juga membeber beberapa dokumen yang dikhawatirkan bisa membocorkan rahasia Negara. Sampai saat ini, pimpinan DPRD tetap berprasangka baik, bahwa kepolisian bertindak masih dalam batasan koridor hukum yang berlaku.

Toko Penjual Burung Dibobol Maling

KEDIRI - Apes menimpa Agus Khoirul (24) Warga Kelurahan Bandar Kota Kediri, Jawa Timur ini. Ia harus menanggung kerugian sekitar Rp 15 juta, setelah usaha jual beli burung yang dirintisnya selama beberapa tahun dirusak dan beberapa dagangan burungnya dibawa oleh orang tidak bertanggung jawab.

Dalam keteranganya kepada petugas, korban menceritakan jika kios burung miliknya di Pasar Setono Betek di bobol maling. Kejadian ini baru diketahui, saat dirinya sedang bermaksud mengecek kios usahanya tersebut. Setibanya dikios Agus Khoirul melihat sangkar burung mililknya berserakan, dilantai. Ketika dicek, ternyata 7 pasang burung love bird, serta 1 burung jalak telah raib. Modusnya pelaku diduga masuk ke kios milik korban, dengan cara merusak pintu belakang. Setelah menerima laporan dari korban, petugas kepolisian langsung meluncur ke lokasi. Sejumlah saksi dimintai keterangan terkait kejadian ini.

Kasubag Humas AKP Surono dikonfirmasi mengatakan sudah melakukan olah TKP dan juga memeriksa saksi dan korban. “Masih kita selidiki,.laporanya sudah masuk,” ujarnya.

Kalender Keluarga Bupati Kediri Beredar

KEDIRI – Trah Mantan Bupati Sutrsino tampaknya akan terus abadi untuk menguasai Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Akhir-akhir ini kalender dengan pose Bupati Kediri Hariyanti, mantan Bupati Kediri, Sutrisno dan Menantunya Yogik tampil bareng dalam sebuah foto kalender.

Menurut Duri Warga Kecamatan Pagu, kabupaten Kediri, dirinya dan warga yang lainnya tidak mengetaui sebelumnya ka nada pembagian kalender dengan gamba keluarga Bupati tersebut. semula Duri pun tidak memperhatikan dengan seksama apa maksudnya. Duri mengaku baru ada yang aneh saat melihat kalnder terseut dirumahnya.

Menurutnya, dalam rapat RT itu tidak membahas hal yang berkaitan dengan pemilihan Bupati atau urusan politik, hanya membahas masalah lingkungan saja. Namun menurut ketua RT Duri, kalender tersebut merupakan paket dari desa yang distribusikan pada masing-masing RT. “Saya tidak tahu apa maksudnya, saat rapat RT kok diberi kalender ini. kata pak RT kalender ini dari pamong desa yang dibagikan pada setiap RT. Saya pikir mhal biasa., tapi saat saya cermati dirumah ternyata kok gambarnya Bupati hariayanti, Mantan Bupati Sutrisno, dan ditengan, poto paling besat malah Menantunya yang bernama Yogi. Ini papa-apaan, apak maunya kabupaten Kediri ini nantinya hanya melik mereka saja?” Tanya Duri.

Menurut Duri, kalender itu dibagikan oleh RT dari pamong desa setempat. Logikanya, kata Duri kalender tersebut dicetak dari pemerintah Kabupaten Kediri. Kalau dicetak oleh pemerintah Kabupaten Kediri, duri mempertanyakan mengapa malah foto menantu Bupati Kediri juga ditampilkan dalam foto ini? kata Duri.

Duri menambahkan, dalam foto kalender tersebut bertuliskan mengabdi dengan hati, sedikit bicara banyak kerja. “maksudnya apa saya juga tidak tahu, memangnya menantu Bupati maunya juga jadi penguasa dan ikut memerintah di Kediri? Kalau itu yang dimau seharusnya ikut pilihan Bupati dulu saja, kalau sekarang tidak sopan,” tambah Duri

Menanggapi hal tersebut, Plt Kabag Humas Pemkab Kediri Edhi Purwanto mengatakan bahwa kelender tersebut milik pribadi keluarga Bupati. Da kalender tersebut dicetak atas biaya sendiri. Menurut Edhi, Pemkab Kediri sudah mencetak kalender sendiri dengan gambar yang tidak pernah mencantumkan foto keluarga Bupati. “Itu milik keluarga Bupati dan dibiayai sendiri, bukan dari anggaran Pemkab. Kalau pemkab sudah mencetak kalender sendiri. Dan tidak ada gambar sebagaimana yang dibilang. Kalau kalender milik pribadi apa salahnya. Boleh saja keluarga lai ikut juga membagi-bag kalender dengan cara yang sama,” ujar Edhi. (*)

Temuan Situs di Kediri Diperkirakan Altar Pemujaan

Kediri - Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, Mojokerto, memperkirakan temuan situs di Desa Tirukidul, Kabupaten Kediri, adalah altar pemujaan berdasarkan ekskavasi (penggalian) di lokasi temuan.

"Ekskavasi ini baru permulaan untuk mendapatkan kepastian pada penemuan benda peninggalan purbakala," kata ketua tim ekskavasi Wicaknoso Dwi Nugroho di Dusun Kemuning, Desa Tirukidul, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, kemarin.

Ia mengatakan, timnya yang terdiri tiga orang arkeolog akan melakukan berbagai penelitian di lokasi temuan situs yang sempat hilang di daerah tersebut. Dari hasil temuan sementara, terdapat sebuah altar candi. Tempat itu biasanya digunakan untuk pemujaan yang tersusun dari batu bata setinggi 30 sentimeter dengan luas sekitar 1,5 meter.

Pihaknya menyebut, titik lokasi temuan berada di bawah lokasi ditemukannya arca yang sudah terpotong menjadi beberapa bagian itu. Dimungkinkan masih ada bangunan lain di sekitar lokasi temuan tersebut.
"Untuk itu, kami masih gali di sekitarnya," ucapnya.

Tentang periode dari situs tersebut, Nugroho mengaku belum bisa memastikan. Dari struktur batu bata yang ditemukan di lokasi situs baru itu, sama dengan batu bata yang banyak ditemukan di sejumlah situs lain yang ada di Kabupaten Kediri.

Namun, lanjut dia, jika dilihat dari arca yang ditemukan berupa arca perwujudan, biasanya arca seperti itu ada pada masa Kerajaan Singosari dan Majapahit, sementara pada masa Kerajaan Kadiri belum ada.

"Saat ini belum bisa di simpulkan keberadaan temuan ini masuk pada periodisasi kapan. Dari arca yang ditemukan, merupakan arca bentuk perwujudan. Bisa jadi yang kita temukan disini dulunya merupakan tempat pemujaan terhadap tokoh tertentu yang dikultuskan," katanya menjelaskan.

Pihaknya menambahkan, dimungkinkan keberadaan situs yang ada di Dusun Kemuning ini merupakan peninggalan masyarakat Kediri yang hidup di zaman Kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, Kediri memiliki tempat yang sangat istimewa. Setiap putra mahkota dari Kerajaan Majapahit di tempatkan di Kediri sebelum dinobatkan menjadi raja.

Beberapa yang menjadi perhatian di antaranya ada banyak puri, yang salah satunya adalah Puri kahuripan. Fungsinya, sebagai tempat pendadaran (pelatihan) bagi putra mahkota. Namun, untuk lebih pastinya, masih akan dilakukan kajian lebih dalam. Proses untuk ekskavasi juga masih dilakukan tiga hari mendatang, dan diharapkan dalam waktu itu sudah ada kesimpulan singkat tentang lokasi temuan.

Sebelumnya, warga menemukan sebuah benda yang diduga peninggalan purbakala di Dusun Kemuning, Kabupaten Kediri. Benda berupa arca itu ditemukan hampir dua pekan lalu oleh sejumlah warga yang menggali tanah di pekarangan milik Subur. Arca itu ditemukan terpendam di dalam tanah dengan kedalaman 2,5 meter. Para pekerja menemukan, ketika mereka menggali pekarangan yang tanahnya digunakan untuk urukan tersebut.

Saat ditemukan arca itu sudah patah menjadi tiga dan ditemukan terpisah. Beberapa arca berada di atas tumpukan batu bata yang masih tertata dengan rapi. Besar batu bata itu sekitar 15 x 30 sentimeter.

Di Kecamatan Gurah, sering ditemukan benda purbakala. Sebelumnya, pada 2007 ditemukan sejumlah arca di Dusun Tondowongso, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Situs yang kemudian dikenal dengan Situs Tondowongso itu luasnya diperkirakan lebih dari satu hektare.

Temuan ini dianggap sebagai penemuan terbesar untuk periode klasik sejarah Indonesia dalam 30 tahun terakhir (semenjak penemuan Kompleks Percandian Batujaya). Penemuan situs ini diawali dari ditemukannya sejumlah arca oleh sejumlah perajin batu bata setempat.