Delapan Anggota DPRD Diperiksa

KEDIRI – Guna melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi Jembatan Brawijaya (JB) Kediri, Jawa Timur, tim unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Kediri Kota memeriksa delapan anggota DPRD, Kamis (7/3).

Delapan anggota dewan yang menjalani pemeriksaan tim unit tipikor Polres Kediri Kota terdiri anggota badan anggaran, anggota pansus jembatan brawijaya, serta ketua dan anggota komisi pembangunan DPRD.

Dari pantauan dilapangan, sekitar pukul 11 siang, baru enam anggota yang dewan memenuhi panggilan polisi. Yakni Muhaimin, Tamam Mustofa, Sunarko, Kholifi Yunon, Yudi Ayubchan dan Soejoko Adi Purwanto. Sementara Ardian Sayogo dan Hadi Sucipto belum terlihat di Mapolres Kediri Kota.

Muhaimin, ketika ditemui sebelum menjalani pemeriksaan mengaku memenuhi panggilan Polres Kediri Kota sebagai saksi. “Saya ke Polres Kediri kota karena diminta untuk datang, memberikan keterangan sebagai saksi tentang Jembatan Brawijaya,” ujarnya.

Sementara menurut Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro mengatakan, pemeriksaan terhadap delapan anggota dewan, guna mengungkap dugaan penyimpangan proses penganggaran dan persetujuan proyek jembatan brawijaya. Polisi sudah mendapat ijin dari gubernur untuk memeriksa 30 anggota dewan. Namun pemeriksaan hanya dilakukan terhadap sejumlah orang berdasarkan skala prioritas. “Progresnya kami sudah mendapat persetujuan untuk memeriksa anggota DPRD. Namun kami memprioritaskan beberapa anggota dewan yang melihat, mendengar atau mengetahui secara langsung kejadian itu,” ujarnya

Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi jembatan brawijaya, hingga kini masih dalam proses penyidikan polisi. Sejauh ini polisi telah memeriksa puluhan saksi dari pihak rekanan maupun pejabat pemkot kediri dan menyita puluhan kardus berisi dokumen proyek dari PT. SGS, Pemkot maupun DPRD. Proyek jembatan brawijaya, telah menyeret dua orang pejabat Pemkot Kediri sebagai tersangka korupsi. Masing masing Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kasenan dan Ketua panitia lelang proyek Wijanto.

Hemat Klaim Jamkesmas, Pemkot Gandeng Askes

KEDIRI – Guna menekan belanja tidak langsung dalam pembayaran klaim Jaminans Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur terus berupaya, salah satunya menjalin kerjasama dengan PT. Askes Tbk.

Walikota Kediri dr Samsul Ashar mengatakan, pemkot bisa menghemat belanja anggaran hingga Rp 14 miliar per tahun, apabila bermitra dengan Akses. Kerjasama kemitraan itu, kata Samsul, masih dalam proses penjajakan. “Bermitra dengan Askes kita lebih murah. Sebab per kapitanya sama dengan pegawai negeri. Kita membayar dalam bentuk premi. Misalnya, satu tahun itu hanya Rp 10 miliar. Tetapi, saat kita kelola sendiri mencapai Rp 24 miliar,” ujar Samsul, Kamis (7/3).

Secara lebih rinci dijelaskan oleh Plt Kepala Dinkes dr Fauzan Adhima. Menurutnya, pembayaran kartu jamkesmas melalui sistem premi relatif lebih murah dan mudah. Pemkot hanya perlu mengalokasikan anggaran APBD sejumlah warga miskin kepada Askes. Sementara klaim biaya rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan asuransi itu. “Hitungan matematisnya seperti ini. Misalnya, kita bayar premi untuk 15.000 jiwa. Dalam satu tahun 15.000 jiwa X Rp 10.000 (premi) X 12 bulan. Totalnya mencapai Rp 1,8 miliar. Padahal, kemarin klaim jamkesmas di RSUD Gambiran untuk 15.000 jiwa sebanyak Rp 6 miliar. Artinya bisa efisiensi anggaran hingga Rp 7,2 miliar,” terang Fauzan Adhima.

Dokter tim sepakbola Persik Kediri itu menambahkan, kerjasama kemitraan dengan PT Askes masih dalam tahap penjajakan. Askes belum memberikan jawaban karena terkendala persoalan internal. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran premi umum untuk klaim jamkesmas belum ada payung aturan yang menaungi.

Berbeda dengan klaim asuransi kesehatan untuk pegawai negeri. Kerjasama itu berlangsung karena adanya Surat Kerjasama Bersama (SKB) tiga menteri. Tetapi, Fauzan, yakin aturan yang mendasari premi murni kepada masyarakat umum sedang digodog dan segera lahir.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemkot Kediri menambah sebanyak 40.000 kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk warga miskin. Kartu Jamesda untuk mengcover masyarakat tidak mampu yang belum memiliki kartu Jamkesmas. Keluarnya kartu jaminan kesehatan baru itu, tentu semakin membuat pengeluaran pemda bertambah besar. (*)

Karaoke Bawa Parang, Seorang Pemuda Ditangkap Polisi

KEDIRI – Niat hati karaoke untuk menghilangkan stres. Namun seorang pemuda di Kediri, Jawa Timur malah ditangkap Polisi, karena membawa senjata tajam berupa Parang. Ia adalah Hartoyo (32) warga Pucunganyar Desa Bedali, Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Tersangka ditangkap terjaring dalam opersi yang dilakukan oleh petugas Polsek Ngancar dalam operasi rutin yang di lakukan ke lokasi hiburan di wilayah kecamatan Ngancar. Saat operasi di salah satu lokasi hiburan sekitar pikul 16.30 wib, petugas menemukan sebilah parang yang di letakkan di atas jok sepeda motor Yamaha Mio.

Petugas kemudian mencari keberadaan tersangka di lokasi itu, petugas yang menemukan pemilik motor di salah satu ruangan tempat karaoke. Saat di tanya petugas yang bersangkutan mengakui bahwa parang yang berada diatas jok motor itu adalah miliknya.

Petugas kemudian membawa Hartoyo berserta barang bukti sebila parang dan motor Yamaha mio miliknya ke Mapolsek Ngancar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “Kita kawatir tersangka akan membuat onar di tempat hiburan itu, makanya kita amankan ke polsek,” ujar petugas.

Kapolsek Ngancar Muhamad Ridwan mengatakan, tersangka tertangkap oleg petugas saat oprasi rutin yang dilakukan di tempat hiburan di kecamatan Ngancar. Menurut Kapolsek, petugas kawatir tersangka akan membuat keributan di loaksi itu sehingga diamankan petugas. “Ada indikasi bahwa tersangka akan membuat keributan di lokasi itu. sehingga petugas mengamankan tersangka berikut barangg buktinya. Tersangka kita jerat dengan undang-undang darurat no 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” ujar Kasubag Humas Polres Kediri AKP Budi Nurcahyo.