Rawan Politis, Dewan Minta Pembagian BLT Usai Pilwali Kota Kediri

KEDIRI - Dinilai rawan politis sebagai pencitraan Walikota Kediri dr. Samsul Ashar yang maju kembali menjadi walikota pada Pilihan Walikota (pilwali) Kota Kediri akhir Agustus mendatang. Kalangan DPRD Kota Kediri meminta agar pemberian program Biaya Langsung Tunai (BLT) diserahkan usai pelaksanaan pilwali mendatang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto mengatakan, pemberian BLT yang rencananya akan diserahkan menjelang Pilwali, akan menimbulkan keresahan bagi calon walikota yang lain. “Jika diserahkan mendekati pilwali, maka akan menimbulkan keresahan bagi calon lain,” ujaarnya, Jumat (26/4).

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini menghimbau agar pemberian ditunda, sampai pelaksanaan pilwali. “Memang sesuai dengan amanah anggaran tersebut untuk tahun anggaran 2013, alangkah lebih netralnya jika diberikan usai pilwali,” harapnya.

Masih kata Hadi Sucipto, jika memang terpaksa diberikan sebelum pilwali, pihaknya menghimbau, dalam penyerahan BLT, juga didampingi tokoh partai politik, maupun unsur dewan serta wakil walikota Abdullah Abu Bakar, yang diketahui juga maju menjadi calon walikota. “Kalau memang terpaksa diberikan sekarang, semua unsur harus dilibatkan, mulai tokoh partai politik, unsur DPRD maupun wawali sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Kediri Hariadi mengaku, tidak bisa ditunda penyaluran BLT, karena sudah masuk dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA). “Sifatnya mendesak, jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujarnya.

Masih kata Hariadi, pihaknya juga membantah, jika penyaluran BLT tersebut digunakan salah satu kampanye walikota. “Tidak ada unsur politis-politis ini, kegiatannya murni untuk sosial,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemkot Kediri tahun 2013 ini menganggarkan BLT sekitar Rp 3 milyar yang dibagikan untuk 14 ribu kepala keluarga (KK).

Puluhan Siswa di Kediri Pilih Nikah, daripada Ikuti Unas

KEDIRI - Hampir 100 siswa SMP dan sederajat di Kabupaten Kediri, dipastikan tidak lulus sekolah. Mereka memilih menikah usia dini dan bekerja, sehingga tidak mengikuti ujian nasional (UN) kemarin.

 

Kabag Humas Pemkab Kediri, Edhi Purwanto mengatakan, puluhan siswa itu sebetulnya telah tercatat dalam daftar peserta ujian nasional SMP dan sederajat. Tetapi menjelang hari H pelaksanaan unas SMP, mereka mengundurkan diri dengan berbagai alasan. “Awalnya mereka terdata untuk ikut UN, tapi setelah beberapa hari menjelang UN, mereka mengundurkan diri dengan berbagai alasan, ada yang bekerja, menikah atau lain-lain,” ujarnya.

 

Sesuai data, siswa SMP dan sederajat yang tidak mengikuti Unas tahun ini sebanyak 98 anak. Tiga diantaranya harus ikut Unas susulan karena sakit, sedangkan sisanya mundur karena menikah, bekerja dan tanpa keterangan. Unas SMP di Kabupaten Kediri tahun ini diikuti 20 ribu lebih siswa SMP dan Mts Negeri maupun Swasta. (*)

Menjadi Korban Perampokan, Janda Kaya Kediri Rugi Ratusan Juta

KEDIRI -  Mutmainah (75) seorang janda kaya asal Dusun Joho desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur menjadi korban perampokan, Kamis (25/4) petang.

 

Pperistiwa bermula saat korban usai sholat Mahgrib dari masjid masuk ke rumah lalu ke dapur untuk minum kopi. Tiba-tiba dari arah belakang, korban disekap 2 orang tidak dikenal dengan satu memaakai cadar lainnya tidak. Selain menyekap korban, pelaku yang memakai cadar mengancam korban dengan sabit daan mengikat kedua tangan korban dengan kain kerudung yang dibawanya. Kemudian kedua pelaku berhaasil menggasak beberapa perhiasan emas  dan 8 keris pusaka.

 

Kasubag Humas Polres Kediri AKP Budi Nurcaahyo mengatakan, pihaknya sudah melakukan olah TKP serta memeriksa saksi dan korban guna mengungkap pelaku pencurian. “Petugas reskrim sudah melakukan olah TKP serta memeriksa saksi dan korban guna mengejar paara pelaku,” ungkapnya.

 

Sementara itu, akibat peristiwa pencurian tersebut, Mutmainah menderita kerugian mencapai Rp 200 juta. (*)