Bank Indonesia Serahkan Pengatusan dan Pengawasan Keuangan pada OJK

KEDIRI - Bank Indonesia (BI) Kediri melakukan serah terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ballroom lantai V Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) BI Kediri Jalan Basuki Rahmat Kota Kediri, Selasa (31/12/2013).

Serah terima ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen Softcopy (format PDF dengan tanda/watermark) periode 1 Januari 2009 sampai 31 Oktober 2013 milik Bank Indonesia, yang disimpan dalam media ekstenal harddisk.

Penandatanganan BAST pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari BI Kediri ke Kantor Cabang OJK Kediri dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Kediri, Matsisno dan Kepala OJK cabang Kediri Kuswandono.

Seremonial itu disaksikan langsung oleh unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri, pimpinan perbangkan dan seluru stakeholder KPw BI Kediri. “Dengan ditanda tangani BAST pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari KPw BI Kediri ke Kantor Cabang OJK Kediri, maka tanggung jawab dan kewajiban terhadap pengamanan, pengelolaan, pemeliharaan dan pemusnahan dokumen yang diserahkan berada pada Kantor Cabang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kediri,” ungkap Matsisno dalam sambutannya.

Masih katanya, serah terima pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan ban merupakan hari yang bersejarah bagi Republik Indonesia khususnya, di sistem Keuangan Indonesia, sebagaimana amanat UU OJK No.21 tanggal 27 Oktober 2011.

Dimana, fungsi, tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan mikroprudensial bank yang selama ini berada di BI akan beralih ke OJK.  Sehingga fungsi-fungsi yang ada di Bank Indonesia akan lebih mengarah pada pengendalian, pengelolaan moneter dan sistem pembayaran serta makroprudensial sekaligus pengendalian stabilitas sistem keuangan.

Ditemui usai acara, Matsisno mengatakan, meskipun fungsi pengaturan dan pengawasan bank dialihkan ke OJK, namun wewenang secara umum, tidak ada yang berbeda, sebagaimana telah dilakukan BI. Hanya saja, OJK melakukan pengawasi secara luas, tidak hanya pada perbankan, tetapi juga terhadap pasar modal dan asuransi. “Sebelum adanya UU OJK, pengawasan hanya dilakukan oleh BI, dan terpisah-pisah. Kemudian pada saat krisis ekonomi, koordinasinya agak susah. Karena pengawasan berbeda. Dengan OJK pengawasan bersatu. Sebab, kadang-kadang pemilik bank juga pemilik asuransi,” jelas Matsisno.

Karena terbilang baru, diakuinya, persiapan pengalihan pengawasan dari BI ke OJK masih terkendala oleh Sumberdaya Manusia (SDM). Semua tenaga pengawas OJK berasal dari BI, dan kekurangan SDM akan dipenuhi secara bertahap. Oleh sebab itu, dalam jangka pendek, pengawasan baru bisa dilakukan pada perbankan.

Terpisah, Kuswandono, Kepala OJK Kediri mengakui, adanya kekurangan personil pengawas. Untuk menambah, ia akan mengajukan permintaan personil tambahan ke BI Pusat. Sementara, kantor OJK, tetap berada pada Kantor Perwakilan BI Kediri. “Selain mengawasi perbankkan, juga ada satu lagi, melidungi konsumen dan masyarakat. Terkait masyarakat yang drugikan, kami menjadi mediasi. Jangka pendek, kami konsentrasi di perbankan. Berbeda dengan di pusat,” pungkas Kuswandono.

Pertanyakan Payung Hukum BLSM Pemkot

KEDIRI - Kalangan komisi C DPRD Kota Kediri mempertanyakan payung hukum terkait Program bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) yang digagas Pemkot Kediri. Sebab saat ini pemerintah pusat juga tngah berencana menyalurkan BLSM sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM.

 

Anggota komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan, mengacu pada Permendagri 32 tahun 2011 tentang  hibah dan bansos, pemkot dilarang memberikan hibah secara terus-menerus. “Seperti halnya BLSM yang diberikan secara berturut-turut. Tahun ini dilakukan pada tahun kedua, apakah tidak menyalahi aturan Permendagri, niatnya baik, tapi apakah BPK nanti dalam pemeriksaan bisa mengerti,” tanya Ayub, sapaan Yudi Ayubchan, Kamis (27/6).

 

Selain itu, kata Ayub program BLSM tahun ini juga bersamaaan dengan adany program BLSM dari pemerintah pusat tentang kompensasi kenaikan harga bbm. “Apakah hal ini nannti tidak terjadi tumpang tindih,” kata Ayub.

 

Sementara itu, Kholifi Yunon, angggota komisi C yang lain juga mempertanyakan sistem pendataan dan kriteria penerima dari BLSM. Pasalnya, selama ini berdasarkan laporan, banyak penerima BLSM salah sasaran. “Tidak jarang warga yang menerima dari mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan perangkat atau masuk dalam golongan tertentu,” kata Yunon.

 

Untuk itu, agar dalam sisa pembagian BLSM yang masih ada sekitar 5 ribuan agar lebih transaparan dan terbuka. “Selama ini dalam pembagiaannya kan juga terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak dibagikan di kantor kelurahan, melainkan ditempat salah seorang warga serta adanya pesan-pesan khusus dari Walikota yang juga akan maju kembali dalam pilwali mendatang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemkot Kediri  Budi Siswantoro mengatakan, hibah yang tidak boleh terus menerus adalah hibah kepada suatu lembaga. Sementara untuk BLSM dari pusat sifatnya hanya sementara karena dampak kenaikan harga BBM. “Jadi, tidak ada masalah,  jika nantinya ada satu orang yang bisa menerima 2 bantuan BLSM sekaligus,” jelasnya.

 

Terkait dengan, pendataan yang dinilai kalangan dewan amburadul, pihaknya sudah mengacu pada data BPS yang sudah ada. Penerimanya juga by name by adress. “Selama aturannya jelas dan by name by adress maka sudah menjadi kewajiban kami untuk membagikannya,” jelasnya.

 
Masih kata Budi,  untuk penerimaan BLSM kompensasi kenaikan harga BBM yang menentukan adalah pemerintah pusat. Jika untuk BLSM program dari Pemkot Kediri, tahun 2013 ini ada 12 ribu KK dengan nominal Rp 250 ribu per KK. Sementara untuk penerima BLSM dari pemerintah pusat sebanyak 11.694 KK, dengan nominal Rp 150 ribu per KK.

Kambing Gembrong, Spesies Langka Di Indonesia

KEDIRI - Kontes kambing tingkat provinsi Jatim 2013 di Pasar Hewan Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar didapatkan salah satu kambing yang tergolong spesies langka di Indonesia. Spesies ini hanya tinggal 20 ekor saja di seluruh Indonesia.

Spesies itu yakni, kambing Gembrong. Kambing Gembrong merupakan Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT)  jumlahnya di seluruh Indonesia  semakin populasi kritis.  Dari World Watch List for domestic animal diversity dilaporkan bahwa pada tahun 1997 populasinya ada 100 ekor dan cenderung terus menurun.

Spesies asli kambing ini berasal dari pulau dewata Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem. Saat ini populasinya nyaris punah, berdasarkan informasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali, pada1970-an kambing ini masih berjumlah sekitar 200 ekor. Pada1996 menurun menjadi 80 ekor. Kemudian pada 1998 tinggal 64 ekor. Kini diperkirakan tinggal 20 ekor.

Untuk mendukung kegiatan pelestarian dan pemanfaatan kambing Gembrong tersebut, peternakan di bawah PT HRL Internasional yang berada di Pacet Mojokerto, jawa Timur mencoba melakukan pelestarian kambing Gembrong. di PT HRL ini saat ii sudah sudah berhasil membiakan spesies ini hingga 20 ekor, 2 ekor diantaranya saat ini masih berupa anakan berusia 4 bulan. “Spesies aslinya memang dari Bali, tepatnya dari Kabupaten Karangasem. Dulu dari satu pasang, kita berhasil mengembangkan hingga 20 ekor,” ujar Heru Prasanta W, saat dikonirmasi menjelang pembukaan kontes kambing. Senin, (10/6).

Menurut Heru, ciri khas dari kambing ini adalah berbulu panjang. Panjang bulu sekitar berkisar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing Gembrong betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Warna tubuh dominan kambing Gembrong pada umumnya putih (61,5%) sebahagian berwarna coklat muda (23,08%) dan coklat (15,38%).

Pola warna tubuh umumnya adalah satu warna sekitar 69,23% dan sisanya terdiri dari dua warna 15,38% dan tiga warna 15,38%. Rataan litter size kambing Gembrong adalah 1,25. Rataan bobot lahir tunggal 2 kg dan kembar dua 1,5 kg. Tingkat kematian prasapih 20%. Tinggi kambing (gumba) 58 - 65 cm, bobot badan kambing dewasa 32-45 kg. Kambing jantan berjumbai pada dahi. Jumbai terkadang menutup mata dan muka kambing.

Heru menambahkan, Kambing ini memiliki relative tahan terhadap penyakit, akan tetapi ketertarikan masyarakat terhadap kambing jenis ini memang sangat minim. Pasalnya, selama ini pemerintah lebih menggalakan spesies impor yang berupa domba dan kambing etawa. Sehingag keberadaan kambing spesies local smakin tersisih dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Heru menyayangkan, upaya pelestarian spesies langka kambing gembrong salaam ini dinilainya setengah hati. Pada hal, menurutnya penyelamatan spesies langka merupakan salah satu tugas pemerintah. “Kita prihatin, pemerintah kita malah cenderung menggalakan spesies luar berupa domba dan kambing etawa. Padahal, seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk penyelamatan plasma nutfah yang tergolong langka ini. Kami berharap pemerintah mulai melastarikan spesies-sepsies langka yang ada agar terhindar dari kepunahan,” pungkasnya.

Pedagang Pasar Grosir Ngronggo kembali Keluhkan HGB Kios

KEDIRI - Para pedagang di Pasar Grosir Kelurahan Ngronggo resah. Pasalnya, hingga saat ini status kios yang ditempati untuk berjualan tidak jelas. Padahal para pedagang telah menyelesaikan kewajibannya untuk mengangsur pembangunan kios. Kondisi ini membuat para pedagang tidak memiliki kepastian hukum atas kios yang digunakan untuk bertransaksi sehari – hari.



Untuk diketahui, di pasar grosir Ngronggo, terdapat 300 kios. Para pedagang mulai menempati bangunan kios itu sejak November 2005 dan melakukan pembayaran untuk bisa menempati kios tersebut. Namun meski sudah menyelesaikan angsuran, para pedagang belum memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas kios tersebut. Mereka hanya menempati kios dengan status sewa.
Edi, salah satu pedagang mengungkapkan, belum adanya status HGB menimbulkan rasa tidak aman bagi mereka. Sebab, kendati sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar angsuran, tapi status kios tersebut belum jelas. Kondisi ini membuat para pedagang seolah terombang-ambingkan. “Belum adanya status HGB membuat kami merasa tidak aman karena otomatis tidak ada perlindungan tempat jualan,” ujarnya.



Hal senada disampaikan Hardiono, Ketua Koperasi Podo Rukun Makmur yang mewadahi para pedagang di pasar grosir Ngronggo. Menurutnya, para pedagang sudah sering menyampaikan keluhan itu pada pemerintah daerah. Bahkan tuntutan HGB kios juga disampaikan saat aksi unjukrasa para pedagang beberapa waktu lalu. Sebenarnya, lanjut Hardiono, pemerintah daerah telah menanggapi tuntutan tersebut dengan respon positif. Tapi sampai sekarang realisasi pemberian HGB pada pedagang belum terlaksana. “HGB ini menjadi kebutuhan dasar pedagang karena sehari – hari kios dipakai berjualan. Kami sudah menyampaikan hal itu pada pemerintah. Responnya positif tapi belum ada realisasi,” katanya.



Terpisah, pemrakarsa pendirian Pasar Grosir Ngronggo, Bambang Harianto mengaku prihatin dengan keluhan pedagang yang belum memegang HGB atas kiosnya. Seharusnya, kata Bambang Harianto, begitu angsuran selesai maka otomatis HGB diberikan. Untuk itu, mantan Ketua DPRD Kota Kediri yang hendak maju dalam pemilihan walikota (pilwali) akan membantu para pedagang untuk mendapatkan haknya. “Harusnya HGB otomatis diberikan setelah angsuran kios selesai. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tandasnya saat berkunjung ke pasar grosir beberapa waktu lalu.



Begitu juga dengan Hartono, tokoh pengusaha Kediri mengatakan, sertifikat HGB sangat dibutuhkan pedagang. Tidak hanya sekedar sebagai pegangan legal pedagang tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha. Dengan adanya sertifikat itu, pedagang bisa memperoleh suntikan dana untuk sirkulasi usahanya. “Tidak hanya aspek hukum, HGB juga bermanfaat untuk aspek bisnisnya karena bisa untuk dapat modal dan pedagang makin mandiri. Ini yang akan kami upayakan agar pedagang bisa memperoleh HGB,” kata salah satu bakal calon wakil walikota itu.

Cairkan BLSM, Pemkot Dinilai Kesampingkan Urusan Wajib

KEDIRI – Pasca dimulainya program Bantuan Langsung Sementara Miskin (BLSM) di Kota Kediri, kalangan dewan menilai, selain sarat muatan politis, pemkot Kediri juga dianggap mengesampingkan urusan wajib berupa pendanaan pendidikan dan kesehatan gratis karena justru memilih melakukan program insidental seperti itu.

Seperti diketahui, mulai awal bulan ini, program BLSM mulai dicairkan. Tercatat sekitar 12.000 KK yang menerima alokasi BLSM sebesar Rp 250.000 per keluarga. Walikota Kediri, dr Samsul Ashar Sp.PD langsung turun tangan untuk membagikan BLSM pada para penerima. 

Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Hadi Sucipto mengaku terkejut karena program BLSM telah direalisasi. Padahal dalam pertemuan antara komisi gabungan ( Komisi B dan C ) dengan pemkot beberapa waktu lalu, dewan dijanjikan akan memperoleh tembusan data penerima BLSM yang sudah terverifikasi. Nyatanya, hingga BLSM dicairkan, data itu tidak pernah diterima.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, validasi penerima BLSM dipertanyakan. Contohnya, di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren ditemukan adanya warga yang sudah pindah rumah tapi masih tercatat sebagai penerima. “Dulu dijanjikan data akan disampaikan tapi sampai hari ini kami belum memperolehnya. Padahal datanya juga masih amburadul karena banyak kesalahan,” katanya.

Selain itu, Hadi Sucipto juga mempertanyakan komitmen pemkot terkait pelaksanaan urusan wajib pemerintah, misalnya kewajiban untuk mengalokasikan APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan. Hingga saat ini, kata Hadi Sucipto, pemkot baru mengalokasikan 11,5 persen dana APBD untuk pendidikan. Hal ini dinilai sangat memprihatinkan. Pasalnya, pemkot justru mendahulukan program yang sifatnya sementara daripada program wajib yang diatur undang – undang. “Ada apa dengan pemkot ? Yang wajib kok malah tidak segera dipenuhi. Tugas wajib yang harus dijalankan masih banyak yang belum dituntaskan. Harusnya fokus pada masalah – masalah itu lebih dulu. Itu kan juga untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ada permainan uang APBD untuk maksud dan keuntungan pihak tertentu,” tandas Hadi Sucipto.

Ditambahkannya, program peningkatan kesejahteraan pada masyarakat memang sangat baik. Tapi mekanismenya tetap harus sesuai prosedur yang ada. Lebih dari itu, niat pemkot merealisasikan BLSM jangan sampai ditunggangi kepentingan politis.

Sementara itu, Walikota Kediri Samsul Ashar menganggap BLSM merupakan hak warga miskin, sehingga penyalurannya harus dipercepat. “Karena sudah didok dewan berarti sudah sah dan menjadi hak masyarakat, dan harus segera diberikan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membantah jika program ini dimanfaatkan untuk ajang kampanye, sebab belum ada penetapan dari KPU tentang calon walikota. “Menjelang Pilkada apa pun bisa dikaitkan, padahal saya ini Walikota lho, gimana kalau tidak saya sendiri yang mengontrol dan memberikan langsung kepada mereka. Apalagi, KPU juga belum menetapkan daftar calon tetap,” tegasnya.

Untuk diketahui, mulai awal Juni lalu Pemkot kediri sudah mencairkan BLSM atau yang biasa disebut BLT. Anehnya pembagian BLT tidak dilakukan di kantor kelurahan, melainkan di salah satu rumah warga. Kondisi itu memunculkan anggapan, BLT dijadikan alat pencitraan Samsul Ashar yang kembali macung Walikota periode 2014-2019 mendatang. Dalam pembagian BLT, Samsul Ashar langsung terjun ke masyarakat dan minta doa restu untuk pencalonan dirinya pada pilkada mendatang.

Bagikan BLSM, Walikota Sembari Minta Restu

Walikota Kediri Samsul Ashar saat memberikan amplop berisi uang Rp 250 ribu

KEDIRI  - Sempat dipending karena validasi data dianggap amburadul, akhirnya program Bantuan Langsung Sementara Miskin (BLSM) Kota Kediri 2013 terealisasi. Walikota turun langsung untuk membagikan kepada masyarakat pra sejahtera.

“Semoga bantuan ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan panjenengan semuanya. Dan jangan khawatir karena setelah ni, bapak (Walikota, red) juga akan memberikan bantuan kambing bergulir. Bukan bergilir ya. Tetapi setelah kambing itu beranak, ganti dipelihara oleh yang lainnya,” ujar Walikota Kediri Samsul Ashar saat membagi BLSM di salah satu rumah warga di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Kamis (6/6).

Pak Dokter, begitu sapaannya, juga memohon doa restu dalam pencalonannya sebagai walikota Kediri pereode 2014-2019. Dia meminta penerima BLSM 'mendukungnya' pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri, 29 Agustus 2013 mendatang. “Mohon doa serta restunya," kata Walikota sembari membagikan amplop berisi uang BLSM serta bersalaman dengan para penerima. Satu per satu penerima dipanggil oleh petugas secara bergiliran. Setelah menerima, kemudian mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing.

Sesuai pantauan, di Kelurahan Banjarmlati sendiri ada tiga titik tempat pembagian BLSM. Diantaranya, di rumah Ponimin di Lingkungan Gondak. Disini penerima BLSM sebanyak 77 orang. Kemudian di Lingkungan Pulosari sebanyak 133 orang. Dan terakhir di Lingkungan Banjarmlati sebanyak 101 orang. 

Walikota Kediri datang ke setiap titik bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dan Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) setempat. Proses pembagian BLSM dipantau langsung oleh petugas kepolisian dan TNI. 

Sebagaimana telah diberikan, kalangan DPRD Kota Kediri meminta agar distribusi program BLSM 2013 ditunda. Sebab, selain bernuansa politis untuk kepentingan calon incumbent. Sebab, Walikota Samsul Ashar kembali mencalonkan diri sebagai Cawali Kediri bergandengan dengan Sunardi, CEO Persik Kediri. Wakil rakyat khawatir program tersebut dibelokkan untuk kampanye.

Selain itu, sejumlah anggota DPRD menemukan data penerima BLSM yang amburadul. Banyak kesalahan dalam pendataan. Seperti temuan Fraksi PDI Perjuangan, di Kelurahan Ketami ada orang yang sudah pindah tempat, tetapi masih masuk penerima BLSM. Selain itu, ada yang hidupnya mampu tetapi juga masuk data.

Sekadar diketahui, jumlah penerima BLSM tahun ini sekitar 12.000 KK.Jatah dana BLSM untuk setiap keluarga sebesar Rp 250 ribu. Jumlah tersebut mengalami lonjakan dibanding penerima BLSM tahun sebelumnya hanya 3.000 KK.

Ratusan Warga Diberikan Rombong PKL

KEDIRI  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan bantuan rombong Pedagang Kaki Lima (PKL) dan perlengkapan toko pracangan kepada 286 masyarakat pra sejahtera Kota Kediri di Kantor Kecamatan Mojoroto, Selasa (14/5).

Bantuan tersebut diberikan oleh langsung oleh Walikota Kediri Samsul Ashar. Sementara dari Pemprov Jatim diwakili oleh Heri dari Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) Jatim.

Walikota Samsul Ashar dalam sambutannya meminta masyarakat penerima bantuan menjaga dengan hati-hati. Walikota ingin ada yang memindah tangankan atau menjual kepada orang lain. “Tidak boleh dipindah tangankan, atau dijual kepada orang lain. Ini (bantuan, red) dipakai supaya kita tidak soro-soro (susah) ketika krisis ekonomi global melanda. Kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM) berdampak pada meningkatnya harga sembako. Tetapi pemerintah berharap dengan bantuan ini masyarakat prasejahtera menjadi sejahtera,” ungkap Samsul Ashar di depan ratusan masyarakat

Selain meminta agar menjaga bantuan dari Pemprov Jatim, Walikota berpesan supaya masyarakat pra sejahtera tidak terjebak dalam bank titil (rentenir). Untuk meningkatkan modal, janji Walikota, Pemkot Kediri akan segera mengucurkan Bantuan Langsung Sementara Miskin (BLSM). “Jangan pinjam di bang titil. Ada koperasi seperti, Kopwan, Puspita Kencana, dan Bankdes. Kalau kesulitan pinjam, nanti akan difasilitas. Selain itu, nanti akan diberikan BLSM," imbuh Samsul Ashar.

Masyarakat penerima sangat bersyukur. Mereka berjanji akan merawatnya dengan hati-hati. Masyarakat berharap pemerintah bisa memberikan bantuan permodalan untuk menjalankan usaha baru tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Kusiani (56) warga Kelurahan Bandar Lor, Kecamatan Mojoroto. Dirinya akan berjualan juice buah dengan gerobak PKL bantuan. “Alhamdulillah, bersyukur sekali mendapat bantuan ini. Kami akan merawatnya dan menjaganya. Kami tidak akan menjualnya. Gerobak ini akan menjadi lahan pekerjaan kami baru,” ucap Kusiani.

Program BLT Terkesan Dipaksakan untuk 'Kampanye'

KEDIRI – DPRD Kota Kediri menuding Pemerintah Kota (Pemkot) setempat sengaja memelintir program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, kalangan wakil rakyat mendesak agar distribusi BLT dilakukan paska Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri 29 Agustus mendatang.

Ketua DPRD Kota Kediri Wara Sundari Renny Pramana menegaskan, rencana penyaluran BLT terkesan dipaksakan oleh Pemkot Kediri. Dia curiga tujuan utamannya adalah kepentingan politik, untuk kampanye calon incumbent. Padahal di lapangan banyak ditemukan data penerima BLT yang tidak valid alias amburadul. “Di Kelurahan Ketami kita temukan orang yang sudah pindah tempat, tetapi masih masuk data penerima BLT. Selain itu, ada orang yang hidupnya mampu, ternyata juga masih masuk data penerima BLT,” kecam Wara S Reni Pramana, Minggu (12/5).

DPRD Kota Kediri menghendaki, distribusi BLT dilakukan paksa Pilwali Kediri, sembari menunggu proses validasi data penerima. Tetapi, jika Pemkot Kediri ngotot menyalurkan BLT, maka harus menanggung akibat dari kesalahan data penerima, termasuk apabila nanti berurusan dengan hukum.

Ketua Komisi C DPRD Hadi Sucipto secara tegas mengatakan, data penerima BLT tahun ini amburadul alias asal-asalan. Seharusnya, BLT bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “BLT harus diberikan secara tepat sasaran. Jangan sampai, ada masyarakat mampu yang menerima, atau ada masyarakat yang menerima dobel. Oleh sebab itu, validasi data itu penting. Pemkot Kediri harus segera menyelesaikan persoalan data penerima BLT,” ujar Hadi Sucipto.

Politisi PDI Perjuangan itu mengultimatum agar Pemkot Kediri netral dalam menjalankan program pemerintahan. Jangan sampai menjadi alat politik untuk kepentingan salah satu calon yang hendak maju dalah Pilwali Kediri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana pencairan BLT sempat dibahas dalam rapat antara Komisi Gabungan (Komisi B dan C) DPRD Kota Kediri dengan pemkot, Kamis (2/5) lalu. Rapat sempat memanas menyusul usulan dari sejumlah anggota dewan yang meminta agar pencairan BLT ditunda hingga selesainya tahapan pemilihan walikota (pilwali) berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuknya unsur politis dalam pencairan BLT. Namun rapat tetap berjalan sampai selesai.

Dari rapat itu diketahui, jumlah penerima BLT tahun ini sekitar 12.000 keluarga dengan besaran Rp 250.000 per keluarga. Jumlah ini mengalami lonjakan dibanding penerima BLT tahun 2012 yang hanya sekitar 3.000 keluarga. Hal ini memunculkan dugaan adanya peningkatan jumlah warga miskin di Kota Kediri.(*)

Seorang Ibu di Kediri Tega Bunuh Anaknya Sendiri

Jenazah korban saat diperiksa ti identifikasi Polres Kediri

KEDIRI – Paini (46) seorang ibu rumah tangga asal Dusun Brumbung, Desa Sumberejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur nekat membunuh Surani (29) anak kandungnya dengan cara meracuninya menggunakan potassium, Sabtu, (11/5) sore sekitar pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebelum kejadian, tepatnya disiang harinya kedua ibu dan anak ini terdengar bertengkar. Pertengkaran itu lantaran Surani meminta uang sebesar Rp 50 ribu kepada ibunya.  Namun janda 3 orang anak yang hidup tanpa penghasilan tetap ini mengaku tidak memiliki uang.  Dirinya sangat ketakutan dengan anaknya yang marah karena tidak dikasih uang.

Sebelumnya, Surani juga pernah mengamuk gara-gara tidak diberi uang. Ibu dan tetangganya mengakui hal tersebut. ibunya pernah di hajar hingga terluka parah. Dan yang membuat ibu dan para tetangganya takut, Sunari terlihat membawa pisau.  “Surani itu seperti punya kelainan jiwa, itu sepertinya sejak lahir. Ibu dan keluarganyapun adik-adiknyapun juga demikian. Sebagaimana kejadian sebelumnya, acapkalitidak diberi uang oleh ibunya, Surani senantiasa mengamuk, bahkan berkali-kali menghajar ibu kandungnya itu. dan yang mengerikan dia selalu membawa isau,” ujar Kepala Dusun Brumbung Bambang Sutikno (40).

Akibat jengkel dan ketakutan dengan ulah anaknya, sang ibu akhirnya nekat menghabisi anaknya dengan memberinya minum kopi susu yang dia campur dengan potassium. Menurut pengakuan sang ibu, pembunuhan itu sudah dia rencanakan sejak lama sebelum hal tersebut terjadi. Potassium itu dia sembunyikan disebuat tumpukan genting yang terletak di samping rumah.

Potassium itu menurut pengakuan ibunya, dibelinya sehari sebelum kejadian itu dari sebuah toko milik tetangganya seharga 3.500 rupiah. Setelah pertengkaran siang itu, sore harinya sekitar pukul 18.00 wib, tersangka menjalankan niatnya. Diambilnya potas yang telah dia beli, kemudian dia sedu dengan kopi susu dan diletakan dimeja makan yang terletak diujung ruang tamu.

Tidak berapa lama, korban yang tidak curiga langsung meminumnya. Selang beberapa waktu, korban muntah dan tak sadarkan diri. Tersangka kemudian menghubungi perangkat desa setempat. Pada perangkat desa, awalnya tersangka mengatakan anaknya bunuh diri dengan meminum potassium. Perangkat desa itupun kemudin segea mendatangi lokasi dan menghubungi Mapolsek Wates. “Saya datang korban sudah tergelatak diruang tamu dengan posisi tengkrap. Mulutnya mengeluarkan busa,” tambah Bambang.

Saat dikonfirmasi, tersangka mengapa tega mengjhabisi nyawa korban, ibu itu menjawab, bahwa dirinya sudah tidak sanggup lagi hidup dengan anak sulungnya tersebut. ibu itu juga mengaku telah merencanakan sejak lama pembunuhan terhadap anak kandungnya itu. “Dia itu, kemana-mana slalu membawa pisau dan sering mengamuk. Saya beberapa kali dihajar oleh dia, terakhir saya diusir dari rumah karena dia membawa perempuan iyang saya juga tidak kenal sampai sekarang. Makanya saya takut dan kemudaian saya racun saja,” jelas paini.

Kapolsek Wates AKP Edy Subandrio mengatakan, modus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung pada anaknya ini adalah dengan cara member minum kopi susu yang dicampur dengan kopi susu. Kapolsek menjelaskan, hingga kini pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kasus pembunuhan trsebut. Namun Kapolsek mengatakan pihaknya telah mengamankan tersangka berikut barang bukti, diantaranya gelas yang didga digunakan untuk mecampur racun potassium dan bekas muntahan korban .

Untuk mengetahui penyeban pasti kematian korban, jasad korban di bawa ke rumah sakit Bhayangkara Kediri untuk dilakukan otopsi. Sementara tersangka berikut barang buktinya dibaawa ke Mapolres Kediri. “Dugaan sementara, pelku pembunuhan ini tunggal, yakni ibu kandungnya sendiri. Hal ini dipicu dari rasa jengkel tersangka pada korban yang sering menaamuk dan memukuli tersangka. Kini jasad korban sedang kiita otopsi di RS Bhayangkara  Kediri. sedang tersangka berikt baharang bukti sudah kita amankan di Mapolres Kediri,” tegasnya. (*)

Akibat Angin Kencang di Kediri, PLN Rugi Jutaan Rupiah

Sumber Gundi, kabupaten Kediri, Jawa Timur

KEDIRI - Bencana hujan deras, disertai angin topan yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Kediri, jawa Timur Senin (15/04/13) sore lalu, mengakibatkan banyak infrastruktur PLN rusak. Diduga kerugian yang dialami PLN mencapai jutaan rupiah.

Humas PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kediri Hari Siswanto menuturkan, kerugian disebabkan beberapa tiang listrik retak dan harus diganti, kemudian banyak juga kabel yang putus. Belum lagi, karena listrik sempat padam, PLN juga menderita kerugian akibat kehilangan kwh, meski jumlahnya tidak besar mengingat musibah tersebut terjadi di daerah pedesaan. “Akibat kejadian tersebut  jaringan bertegangan sedang dan rendah sempat putus dan seribu pelanggan sempat mengalami pemadaman,”ujarnya.

Hari Siswanto mengaku belum bisa menyebutkan besaran kerugian yang diderita PLN akibat kejadian tersebut. Tetapi menurutnya, kerugian tidak terlalu besar karena tidak ada travo yang rusak. (*)

Antisipasi Penimbunan, Kapolres Sidak SPBU

KEDIRI - Petugas Polres Kediri Kota melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri, Kamis (18/4).

"Kegiatan ini untuk mengantisipasi kerawanan para konsumen saat mengantri mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar di sejumlah SPBU," ujar Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro.

Dalam sidak tersebut, Kapolres mengaku, menemukan antrian panjang kendaraan roda empat yang mengantri di SPBU untuk mendapatkan solar. Selain itu petugas juga mengetahui secara langsung kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU.

Kapolres yang memimpin sidak melakukan pengecekan ke kolam penampungan BBM jenis solar. Hasilnya, stok solar di SPBU Jalan Mayor Bismo hanya tinggal 1,3 ton dari kuota 8 ton.

Sidak petugas kepolisian sebagai bentuk pemantauan atas kondisi sejumlah SPBU di Kota Kediri. Dimana terjadi kebijakan di beberapa SPBU yang membatasi setiap pembelian solar Rp.100.000 hingga Rp.150.000.

Kapolres Kediri Kota juga melakukan dialog dengan sopir secara langsung guna mengetahui keluhan maupun masukkan atas kondisi kelangkaan solar saat ini.

Pantauan di lokasi antrian mobil, truk ataupun kendaraan berbahan bakar solar masih terjadi ketika sidak berlangsung meski solar telah habis sehibgga petugas terpaksa melambaikan tangan tanda isyarat habis serta memasang papan tulisan solar habis.

Terjunkan Puluhan Personil Awasi Antrian Solar

KEDIRI - Polres Kediri Kota menerjunkan puluhan personilnya dibeberapa SPBU untuk memantau mengantisipasi adanya bentrok fisik saat terjadinya antrian pembelian BBM jenis solar. Selain itu, pihak kepolisian juga memantau agar tidak ada penimbunan solar saat mengalami kelangkaan seperti saat ini.

Kasubag humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, sejak Selasa (16/4) sore hingga, Rabu (17/4), pihaknya telah menempatkan petugasnya di beberapa SPBU di Kota Kediri. “Sejak kemarin hingga saat ini, kami sudah menempatkan intelegen untuk mengawasi antrian pembelian solar di SPBU,” ujarnya.

Pihaknya juga menghimbau agar  masyarakat tidak melakukan penimbunan BBM jenis solar, karena jika dilakukan akan diproses hokum. “Kami juga menghimbau kepada masyarakat, agar tidak melakukan penimbunan Solar, karena kalau ketahuan akan kita proses sesuai dengan aturan hokum yang berlaku,” tegasnya.

Untuk diketahui, sesuai pantauan di SPBU Kemuning Kecamatan Mojoroto, sejak Rabu pagi terdapat antrian panjang  kendaraan roda empat yang membutuhkan bahan bakar minyak  jenis Solar. Ada sekitar 50  kendaraan ikut mengantri mulai pukul 06.30 WIB guna mendapatkan bahan bakar jenis Solar.  Mulai dari kendaraan pribadi, angkutan umum maupun mobil-mobil armada sales. (*)

80 Persen Program Benih Ikan di Kediri Salah Sasaran

KEDIRI - Kalangan dewan Kota Kediri, Jawa Timur menilai bantuan benih ikan di Kota Kediri belum tepat sasaran. Pasalnya, selama ini banyak kelompok tani di Kota Kediri yang belum pernah tersentuh program pembenihan ikan oleh Dinas Pertanian Kota Kediri.

 

Anggota Komisi B DPRD Kota Kediri Soejoko Adi Purwanto mengatakan, berdasarkan laporan dari masyarakat, sekitar 80 persen kelompok petani ikan selama ini tidak pernah sama sekali mendapatkan bantuan benih ikan. “Dari banyak kelompok tani, mungkin hanya 20 persen saja yang dapat,” ujarnya saat dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pertanian, Rabu (10/4).

 

Selain itu, menurut politisi PDI Perjuangan ini, Seringkali, petani ikan malah mengaku kesulitan jika mengajukan bantuan pembenihan ikan. Bahkan, sering kali dijumpai masyarakat yang mendapatkan bantuan benih ikan, melainkan bukan dari petani ikan. “Malah saya pernah menjumpai yang mendapat bantuan bukan dari petani ikan, ini kan bisa dinilai salah sasaran. Muncul kelompok-kelompok dadakan,” kata pria yang juga berprofesi sebagai petani ikan ini.

 

Untuk itu, pihaknya meminta dinas pertanian kota kediri melakukan evaluasi tentang program bantuan pembenihan ikan. “Kami minta Dinas Pertanian benar-benar melakukan evaluasi dan pengawasan ketat terkait program ini,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Semeru Singgih mengaku akan melakukan pemantauan langsung jalannya program bantuan pembenihan ikan di Kota Kediri. “Baik, terima ksaih atas masukannya, kami akan melakukan pantauan dan pengawasan langsung dilapangan,” kata Singgih didepan Komisi B

 

Menurutnya, tahun ini ada alokasi anggaran khusus untuk pembenihan ikan yang diberikan pada kelompok tani senilai Rp 900 juta. “Tahun lalu bisa terserap sekitar 300 juta untuk kelompok tani. Mudah-mudahan tahun ini bisa terserap semua,” ujarnya.

 

Masih kata Semeru Singgih, di Kota Kediri saat ini ada sekitar 40-an kelompok petani ikan. Namun sesuai data dari Dinas Pertanian, tahun 2012 lalu hanya sekitar 16 kelompok tani yang mendapatkan bantuan.

Kabel Dipotong Pencuri, Pelanggan PT. Telkom Kecewa

KEDIRI – Ratusan warga di Kota Kediri, Jawa Timur mengeluhkan sering putusnya sambungan telepon yang mereka miliki. Akibatnya, mereka mengadu ke PT. Telkom dan menemukan adanya kabel sepanjang 30 meter milik PT Telkom di Kelurahan Dandangan, Kota Kediri dijarah maling. Pencurian dengan pemberatan itu kini dalam penanganan Polres Kediri.

Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, sudah menerima laporan dari PT. Telkom. Pihaknya masih melakukan serangkaian penyelidikan, untuk mengungkap pelakunya. “Benar telah terjadi pencurian kabel milik PT. Telkom. Kami sedang menyelidikinya. Jika pelakunya tertangkap akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan,” ujar AKP Surono, Selasa (02/04/2013)

Penjarahan kabel PT Telkom itu diketahui dari laporan beberapa warga bahwa sering terjadi gangguan telepon dirumah mereka. Kemudian petugas PT Telkom mengecek jalur sambungan telepon

Hasilnya, petugas menemukan adanya kabel yang terputus sekitar 30 meter yang digunakan 100 pelanggan di jalur rel kereta api di sekitar Kelurahan Dandangan, Kota Kediri

Mengetahui hal tersebut, PT Telkom melalui Siswanto (41) warga Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri melapor ke polisi.

Sementara itu, akibat pencurian kabel telepon ini, pihak PT telkom menderita kerugian sekitar Rp 1,5 juta. (*)

Atasi Harga Cabai, DPRD Akan Panggil Dinas Pertanian

KEDIRI - Komisi B DFPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur berencana memanggil dinas terkait guna memantau langkah pengendalian harga sejumlah komoditas yang melambung khususnya harga cabai. Pasalnya, pemerintah daerah dinilai mempunyai cukup peran untuk melakukan normalisasi harga.

Anggota komisi B DPRD Kabupaten Kediri Muhaimin mengatakan, kenaikan harga cabai dalam beberapa hari terakhir menjadi perhatian banyak pihak. Sebab, komoditas cabai merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi inflasi. “Seharusnya pemerintah kabupaten kediri melalui dinas pertanian melakukan pemetaan produktifitas petani sehingga kenaikan harga bisa diantisipas. Untuk itu dalam waktu dekat kami akan segera menggelar hearing untuk mengetahui sejauhmana langkah yang sudah diambil dinas terkait guna normalisasi harga,” ujarnya.

Untuk diketahui, harga cabai rawit kualitas standar di tingkat petani mencapai Rp 36 ribu per kilo. Sementara di tingkat distributor dan pedagang harganya mencapai sekitar Rp 40 hingga Rp 50 ribu per kilogram. (*)

Pengaruh Cuaca, Produksi Pangan di Kediri Turun

KEDIRI - Target produksi pangan bulog sub divre V Kediri, Jawa TImur tahun ini turun sekitar 6 ribu ton, dibanding tahun lalu. Turunnya target produksi pangan, karena kondisi musim yang kurang mendukung, serta adanya serangan hama di sejumlah daerah pemasok beras.

Kepala seksi analisis pasar bulog kediri, Dwi Santoso mengatakan, sebelumnya target produksi beras tahun ini mencapai 90 ribu ton, tetapi setelah melihat kondisi real dilapangan target diturunkan sesuai hasil koordinasi dengan bulog Jawa Timur. “Tahun ini memang sedikit turun, selain kondisi cuaca, juga produksi petani yang turun,” ujarnya.

Masih menurut Dwi, produksi pangan diwilayah kerja Bulog Kediri meliputi Kota dan Kabupaten Kediri serta Nganjuk, tahun ini di dominasi beras kualitas premium. Sedangkan penyerapan beras hingga kini telah mencapai 2 ribu ton, dan akan bertambah besar saat musim panen raya. Tahun lalu Bulog Kediri mentargetkan produksi beras sebanyak 80 ribu ton lebih, sedangkan tahun ini target diturunkan menjadi 75 ribu ton. (*)

Ribuan Warga Kota Kediri Masih Buta Huruf

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan

KEDIRI - Komisi C DPRD Kota Kediri, Jawa Timur menilai program pengentasan buta huruf masih belum maksimal. Pasalnya, sesuai data dari laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) walikota tahun 2012, dari jumlah penduduk diatas 10 tahun sebanyak 222.948 baru 217.288 atau 97,46 persen yang sudah bisa baca tulis. Dengan demikian, masih ada 5.660 masyarakat Kota Kediri yang tidak bisa baca dan tulis.

Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan, masih adanya masyarakat yang tidak bisa baca dan tulis menunjukkan kinerja dinas terkait belum maksimal. “Padahal Dinas Pendidikan sudah ada program pendidikan non formal, tapi kelihatannya masih belum maksimal. Akibatnya, angka buta huruf masih tinggi,” ujarnya.

Untuk itu, kedepan, pihaknya meminta dinas pendidikan melalui program pendidikan non formal untuk lebih giat melakukan sosialisasi dengan memberantas angka buta huruf di Kota Kediri. “Kami minta kedepan agar ditingkatkan lagi program pemberantasan buta huruf,” ujarnya.

Mash kata Yudi Ayubchan, dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengundang dinas pendidikan untuk dimintai pertanggung jawaban tentang program pengentasan buta huruf di Kota Kediri. (*)

Penanggulangan Kemiskinan Tumpang Tindih

Ketua TKPKD Abdullah Abu Bakar

KEDIRI - Program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri belum sinergi dan dinilai masih tumpang tindih alias  berjalan sendiri - sendiri. Padahal, jumlah keluarga kurang sejahtera alias miskin masih mencapai belasan ribu KK. Hal ini membuat banyak bantuan sosial yang dinilai kurang tepat sasaran. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kediri berupaya agar program penanganan kemiskinan yang dilakukan tiap instansi dapat berjalan lebih terpadu dan tidak terkesan asal - asalan.

Dewan Rekomendasikan Pengelolaan Pasar Diswastanisasikan

KEDIRI - Komisi B DPRD Kota Kediri merekomendasikan pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar diserahkan pada pihak swasta. Dewan menilai di bawah pengelolaan perusahaan daerah, 9 pasar di Kota Kediri tidak memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli daerah (PAD).

Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri Reza Darmawan mengatakan, dalam setahun PD Pasar hanya bisa menyumbang PAD Rp 50 juta. Jumlah ini berbanding jauh dari target pendapatan total PD Pasar selama satu tahun yang mencapai Rp 3,3 milyar. Padahal potensi penghasilan pasar sangat besar termasuk dari sektor parker. “Pengelolaan pasar memang bukan hanya bertujuan mencari keuntungan, namun juga kepentingan social. Tetapi meski diserahkan pada pihak ke tiga nantinya, kepentingan sosial tetap bisa diupayakan,” ujarnya.

Reza juga mengaku sejumlah daerah memang belum ada yang menerapkan sistem pengelolaan pasar dengan menyerahkannya pada pihak swasta. Tetapi jika diterapkan lebih dulu di Kota Kediri dan berdampak positif, justru akan menjadi proyek percontohan daerah lain. (*)

DPRD Pending Proyek Lapangan Tenis Senilai Belasan Milyar

KEDIRI – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri untuk mendirikan lapangan tenis di komplek Gelanggang Olahraga (GOR) Jayabaya Kediri harus bersabar. Pasalnya, DPRD setempat merekomendasikan agar usulan dana sebesar Rp 12,7 miliar untuk pendanaan proyek fisik tersebut dipending.

”Kita menanyakan pembangunan lapangan tenis anggarannya, waktu kita tanyakan sesuai DED. Namun menjadi evaluasi, lebih lanjut. Karena alokasi anggaran miliaran," ujar Ketua Komisi C DPRD Hadi Sucipto, Jumat (22/03)

Politisi PDI Perjuangan Kota Kediri itu menambahkan, DPRD memandang jika proyek tersebut belum begitu diperlukan. Selain itu, dewan khawatir justru akan menuai persoalan hukum di kemudian hari. Sebab, nilai proyek yang diusulkan terlalu besar dan tidak relevan. “Perlu adanya evaluasi kembali. Kami akan mengklarifikasi lebih lanjut ke pihak Pemkot Kediri, kenapa besar anggaran yang diusulkan sampai puluhan miliar. Lebih baik untuk program yang langsung menyentuh ke masyarakat," kata Hadi Sucipto memberikan saran

Perlu diketahui bahwa, proyek pembangunan lapangan tenis tersebut merupakan bagian dari sarana dan prasaranan di area GOR Jayabaya. Proyek tersebut sudah digagas oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kediri sejak tahun 2010 lalu.

Saat itu, Pemkot Kediri berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 31 miliar untuk pembangunan seluruh sarana dan prasarana GOR Jayabay. Pembangunan kolam renang dan lapangan tenis tersebut diharapkan bisa selesai dalam satu tahun.

Kasenan, Kepala Dinas PU dalam pernyataan sebelumnya, proyek sarana dan prasaranan akan menempati lahan di sebelah barat bangunan GOR Jayabaya atau lebih dekat dengan bangunan ruko sebelah selatan.

Dia berharap pengajuan anggaran untuk sarana dan prasarana GOR Jayabaya berupa kolam renang dan lapangan tenis ini disetujui oleh badan anggaran DPRD. Sehingga proyek dapat segera dikerjakan. (*)