Program BLT Terkesan Dipaksakan untuk 'Kampanye'

KEDIRI – DPRD Kota Kediri menuding Pemerintah Kota (Pemkot) setempat sengaja memelintir program pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, kalangan wakil rakyat mendesak agar distribusi BLT dilakukan paska Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri 29 Agustus mendatang.

Ketua DPRD Kota Kediri Wara Sundari Renny Pramana menegaskan, rencana penyaluran BLT terkesan dipaksakan oleh Pemkot Kediri. Dia curiga tujuan utamannya adalah kepentingan politik, untuk kampanye calon incumbent. Padahal di lapangan banyak ditemukan data penerima BLT yang tidak valid alias amburadul. “Di Kelurahan Ketami kita temukan orang yang sudah pindah tempat, tetapi masih masuk data penerima BLT. Selain itu, ada orang yang hidupnya mampu, ternyata juga masih masuk data penerima BLT,” kecam Wara S Reni Pramana, Minggu (12/5).

DPRD Kota Kediri menghendaki, distribusi BLT dilakukan paksa Pilwali Kediri, sembari menunggu proses validasi data penerima. Tetapi, jika Pemkot Kediri ngotot menyalurkan BLT, maka harus menanggung akibat dari kesalahan data penerima, termasuk apabila nanti berurusan dengan hukum.

Ketua Komisi C DPRD Hadi Sucipto secara tegas mengatakan, data penerima BLT tahun ini amburadul alias asal-asalan. Seharusnya, BLT bisa dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “BLT harus diberikan secara tepat sasaran. Jangan sampai, ada masyarakat mampu yang menerima, atau ada masyarakat yang menerima dobel. Oleh sebab itu, validasi data itu penting. Pemkot Kediri harus segera menyelesaikan persoalan data penerima BLT,” ujar Hadi Sucipto.

Politisi PDI Perjuangan itu mengultimatum agar Pemkot Kediri netral dalam menjalankan program pemerintahan. Jangan sampai menjadi alat politik untuk kepentingan salah satu calon yang hendak maju dalah Pilwali Kediri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, rencana pencairan BLT sempat dibahas dalam rapat antara Komisi Gabungan (Komisi B dan C) DPRD Kota Kediri dengan pemkot, Kamis (2/5) lalu. Rapat sempat memanas menyusul usulan dari sejumlah anggota dewan yang meminta agar pencairan BLT ditunda hingga selesainya tahapan pemilihan walikota (pilwali) berakhir. Hal ini dilakukan untuk menghindari masuknya unsur politis dalam pencairan BLT. Namun rapat tetap berjalan sampai selesai.

Dari rapat itu diketahui, jumlah penerima BLT tahun ini sekitar 12.000 keluarga dengan besaran Rp 250.000 per keluarga. Jumlah ini mengalami lonjakan dibanding penerima BLT tahun 2012 yang hanya sekitar 3.000 keluarga. Hal ini memunculkan dugaan adanya peningkatan jumlah warga miskin di Kota Kediri.(*)