KEDIRI – DPRD Kota Kediri menuding
Pemerintah Kota (Pemkot) setempat sengaja memelintir program
pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk kepentingan politik.
Oleh karena itu, kalangan wakil rakyat mendesak agar distribusi BLT
dilakukan paska Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri 29 Agustus
mendatang.
Ketua DPRD Kota Kediri Wara Sundari
Renny Pramana menegaskan, rencana penyaluran BLT terkesan dipaksakan
oleh Pemkot Kediri. Dia curiga tujuan utamannya adalah kepentingan
politik, untuk kampanye calon incumbent. Padahal di lapangan banyak
ditemukan data penerima BLT yang tidak valid alias amburadul. “Di
Kelurahan Ketami kita temukan orang yang sudah pindah tempat, tetapi
masih masuk data penerima BLT. Selain itu, ada orang yang hidupnya
mampu, ternyata juga masih masuk data penerima BLT,” kecam Wara S
Reni Pramana, Minggu (12/5).
DPRD Kota Kediri menghendaki,
distribusi BLT dilakukan paksa Pilwali Kediri, sembari menunggu
proses validasi data penerima. Tetapi, jika Pemkot Kediri ngotot
menyalurkan BLT, maka harus menanggung akibat dari kesalahan data
penerima, termasuk apabila nanti berurusan dengan hukum.
Ketua Komisi C DPRD Hadi Sucipto secara
tegas mengatakan, data penerima BLT tahun ini amburadul alias
asal-asalan. Seharusnya, BLT bisa dinikmati oleh masyarakat yang
benar-benar membutuhkan. “BLT harus diberikan secara tepat sasaran.
Jangan sampai, ada masyarakat mampu yang menerima, atau ada
masyarakat yang menerima dobel. Oleh sebab itu, validasi data itu
penting. Pemkot Kediri harus segera menyelesaikan persoalan data
penerima BLT,” ujar Hadi Sucipto.
Politisi PDI Perjuangan itu
mengultimatum agar Pemkot Kediri netral dalam menjalankan program
pemerintahan. Jangan sampai menjadi alat politik untuk kepentingan
salah satu calon yang hendak maju dalah Pilwali Kediri.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya,
rencana pencairan BLT sempat dibahas dalam rapat antara Komisi
Gabungan (Komisi B dan C) DPRD Kota Kediri dengan pemkot, Kamis (2/5)
lalu. Rapat sempat memanas menyusul usulan dari sejumlah anggota
dewan yang meminta agar pencairan BLT ditunda hingga selesainya
tahapan pemilihan walikota (pilwali) berakhir. Hal ini dilakukan
untuk menghindari masuknya unsur politis dalam pencairan BLT. Namun
rapat tetap berjalan sampai selesai.
Dari rapat itu diketahui, jumlah
penerima BLT tahun ini sekitar 12.000 keluarga dengan besaran Rp
250.000 per keluarga. Jumlah ini mengalami lonjakan dibanding
penerima BLT tahun 2012 yang hanya sekitar 3.000 keluarga. Hal ini
memunculkan dugaan adanya peningkatan jumlah warga miskin di Kota
Kediri.(*)
