Penanggulangan Kemiskinan Tumpang Tindih

Ketua TKPKD Abdullah Abu Bakar

KEDIRI - Program penanggulangan kemiskinan di Kota Kediri belum sinergi dan dinilai masih tumpang tindih alias  berjalan sendiri - sendiri. Padahal, jumlah keluarga kurang sejahtera alias miskin masih mencapai belasan ribu KK. Hal ini membuat banyak bantuan sosial yang dinilai kurang tepat sasaran. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Kediri berupaya agar program penanganan kemiskinan yang dilakukan tiap instansi dapat berjalan lebih terpadu dan tidak terkesan asal - asalan.


Hingga saat ini, jumlah keluarga kurang sejahtera alias miskin di Kota Kediri sebanyak 14.859 KK. Jumlah tersebut berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu dan digunakan sebagai pijakan data TKPKD untuk mengkoordinasikan berbagai program pengentasan kemiskinan. Namun, berbeda dengan pendataan kemiskinan yang dilakukan BPS pada 2008, data terakhir itu tidak secara rinci menyebutkan jumlah kategori keluarga sangat miskin, miskin ataupun hampir miskin. "Data terakhir berdasarkan pendataan BPS tahun 2011 memang sangat global. Tapi karena memang program pengentasan kemiskinan mengacu data BPS, maka kami tetap berpijak pada data tersebut," ujar Wakil Walikota, Abdullah Abubakar yang juga menjadi Ketua TKPKD, Senin (25/3).

Menurut Abdullah Abubakar, selama ini pemerintah daerah telah berupaya maksimal untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan sehingga harkat dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Namun diakuinya, jalannya program pengentasan kemiskinan seringkali terkendala masalah koordinasi. Pasalnya, masing - masing satuan kerja kerap berjalan sendiri - sendiri. Akibatnya, program yang kebanyakan berupa pemberian bantuan sosial sering kurang tepat sasaran. Hal ini diketahui setelah banyak bermunculan keluhan dari masyarakat. Padahal, semestinya program - program tersebut dikoordinasikan melalui TKPKD.

Meski begitu, kata Abdullah, pihaknya akan terus berupaya membenahi pola koordinasi sehingga masalah tersebut dapat diatasi. Pembenahan koordinasi itu diharapkan dapat lebih meningkatkan efektifitas program pengentasan kemiskinan. "Kesannnya memang masih jalan sendiri - sendiri. Tapi saya yakin jika dilakukan pembenahan pola koordinasi maka program akan lebih efektif. Misalnya, pemberian bantuan sesuai kebutuhan riil atau daerah mana yang belum menerima bantuan. Artinya program pengentasan kemiskinan akan lebih merata," imbuh Abdullah.

Selain membenahi pola koordinasi, dalam waktu dekat, TKPKD juga akan berkoordinasi dengan BPS terkait pendataan terbaru masalah kemiskinan. Pendataan tersebut dibutuhkan agar diketahui tingkat kemiskinan terkini dan strategi yang paling tepat untuk pengentasan kemiskinan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. (*)