Hemat Klaim Jamkesmas, Pemkot Gandeng Askes

KEDIRI – Guna menekan belanja tidak langsung dalam pembayaran klaim Jaminans Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Jawa Timur terus berupaya, salah satunya menjalin kerjasama dengan PT. Askes Tbk.

Walikota Kediri dr Samsul Ashar mengatakan, pemkot bisa menghemat belanja anggaran hingga Rp 14 miliar per tahun, apabila bermitra dengan Akses. Kerjasama kemitraan itu, kata Samsul, masih dalam proses penjajakan. “Bermitra dengan Askes kita lebih murah. Sebab per kapitanya sama dengan pegawai negeri. Kita membayar dalam bentuk premi. Misalnya, satu tahun itu hanya Rp 10 miliar. Tetapi, saat kita kelola sendiri mencapai Rp 24 miliar,” ujar Samsul, Kamis (7/3).

Secara lebih rinci dijelaskan oleh Plt Kepala Dinkes dr Fauzan Adhima. Menurutnya, pembayaran kartu jamkesmas melalui sistem premi relatif lebih murah dan mudah. Pemkot hanya perlu mengalokasikan anggaran APBD sejumlah warga miskin kepada Askes. Sementara klaim biaya rumah sakit akan ditanggung oleh perusahaan asuransi itu. “Hitungan matematisnya seperti ini. Misalnya, kita bayar premi untuk 15.000 jiwa. Dalam satu tahun 15.000 jiwa X Rp 10.000 (premi) X 12 bulan. Totalnya mencapai Rp 1,8 miliar. Padahal, kemarin klaim jamkesmas di RSUD Gambiran untuk 15.000 jiwa sebanyak Rp 6 miliar. Artinya bisa efisiensi anggaran hingga Rp 7,2 miliar,” terang Fauzan Adhima.

Dokter tim sepakbola Persik Kediri itu menambahkan, kerjasama kemitraan dengan PT Askes masih dalam tahap penjajakan. Askes belum memberikan jawaban karena terkendala persoalan internal. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran premi umum untuk klaim jamkesmas belum ada payung aturan yang menaungi.

Berbeda dengan klaim asuransi kesehatan untuk pegawai negeri. Kerjasama itu berlangsung karena adanya Surat Kerjasama Bersama (SKB) tiga menteri. Tetapi, Fauzan, yakin aturan yang mendasari premi murni kepada masyarakat umum sedang digodog dan segera lahir.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Pemkot Kediri menambah sebanyak 40.000 kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) untuk warga miskin. Kartu Jamesda untuk mengcover masyarakat tidak mampu yang belum memiliki kartu Jamkesmas. Keluarnya kartu jaminan kesehatan baru itu, tentu semakin membuat pengeluaran pemda bertambah besar. (*)