Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap Ngendon di Bank

DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Kediri mengakui, ratusan Guru Tidak Tetap (GGT) se-Kota Kediri belum menerima tunjangan fungsional tahun 2012. Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tidak bisa dicairkan karena perubahan sistem mutasi perbankan.

”Mereka (GTT, red) datang kemari menanyakan haknya tentang tunjangan non PNS dari APBN, bukan APBD. Ada 140 GTT yang merupakan penerima dana tunjangan fungsional tersebut. Setelah dikonfirmasi, ternyata masih dalam proses mutasi perbankan,” ujar Kepala Disdik Kota Kediri Gunawan.

Dijelaskan Gunawan, proses mutasi perbankan terjadi dari BRI Surabaya ke BRI Malang. Yang kemudian diteruskan ke BRI Kota Kediri. Apabila proses itu sudah dilalui, Disdik Kota Kediri akan memanggil para GTT penerima untuk proses pembaharuan data.

Diakui Gunawan, sebenarnya jumlah GTT penerima tunjangan fungsional dari APBN tahun 2012 sebanyak 144 orang dari berbagai sekolah. Diantara mereka, sebanyak 13 orang GTT sudah menerima. Disdik beralasan, karena proses pembaharuan data tidak bisa dilakukan secara bersamaan, melainkan perkelompok.

Gunawan berjanji, akan segera memperjuangkan nasib para GTT yang belum menerima tunjangan fungsional. Tetapi, dirinya berharap para GTT bersabar. Karena prosedur pembaharuan data dalam sistem mutasi perbankan memang dilakukan secara teliti dan sesuai nama dan alamat atau by name by address.

Perlu diketehui, sebanyak 144 GTT Kota Kediri penerima tunjangan profesi adalah para guru non PNS diluar penerima tunjangan profesi dari APBD Kota Kediri. Besar dana tunjangan Rp 300 ribu per orang dalam satu bulan.

Sehingga dapat diketahui jumlah total dana tunjangan fungsional GTT Kota Kediri tahun 2012 yang masih mengendap di bank sebesar Rp 504 juta. Dana tersebut seharusnya bisa diterima GTT secara rapel setiap satu semester (enam bulan sekali). (*)

Pemkot Kediri Ngotot Belikan Mobil Jeep Senilai Rp 947 Juta

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Kediri< Jawa Timur tampaknya tetap ngotot menganggarkan dana sebesar Rp 5,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) atau mobil operasional. Dimana, anggaran sebesar itu, salah satunya digunakan untuk pengadaan kendaraan operasional walikota jenis jeep sebesar Rp 947 juta.

Jika sebelumnya, alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2013 melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), setelah mendapatkan teguran dari Gubernur Jawa Timur, anggaran itu dibebankan ke sejumlah satuan kerja (Satker). Atas tindakan ‘nekat’ pemkot, kalangan DPRD setempat akan menindaklanjuti dalam rapat komisi. “Kami menghimbau kepada satker yang bersangkutan, untuk pengadaan mobil dinas mohon untuk ditangguhkan. Dikarenakan, kita belum perlu meremajakan mobil dinas yang sudah ada. Karena kita lihat mobil dinas yang dipakai kelihatannya masih baik,” pinta Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Hadi Sucipto, Senin (4/2)

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, apabila usulan anggaran untuk pengadaan mobdin tersebut direalisasikan, pihaknya berharap akan menjadi bahan dalam rapat kerja komisi yang membidanginya. Dirinya berkeinginan agar anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

Terpisah, Walikota Kediri Samsul Ashar ditemui usai menghadiri Mauludan bersama Polres Kediri kota, tetap bersitegas menolak mobil jeep senilai Rp 947 juta tersebut. Dia meminta anggaran itu dialihkan untuk praktikum di SMK. “Nanti biar dialihkan untuk kegiatan praktikum di SMK saja,” ujarnya.

Selain itu, Dia juga menginstruksikan supaya dana tersebut dialihkan untuk program peningkatan jamkesmas dan BLT melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2013 mendatang. “Yang pasti untuk sementara waktu saya belum butuh mobil baru, biar untuk pos yang lain yang lebih membutuhkan saja,” ujarnya

Seperti yang sudah diberitakan, sesuai rincian data APBD 2013, selain untuk pengadaan mobil operasional walikota yang nilainya hamper satu miliar rupiah, anggaran tersebut juga untuk pengadaan kendaraan operasional jenis Station Wagon sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian Pemkot juga berencana membeli bus yang nilainya mencapai Rp 1,4 milar dan anggaran sebesar Rp 243 juta untuk pengadaan kendaraan roda dua. (rif)

Minim Pendanaan, Persik Kediri Ajukan Kerjasama dengan Pabrik Rokok

GUNA mengikuti kompetisi devisi utama Liga Indonesia, Manajemen Persik Kediri mengajukan kerjasama dalam bentuk sponsor ke perusahaan rokok PT. Gudang Garam Tbk Kediri.

”Kami sedang menjajaki kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Diantara, perusahaan rokok PT. Gudang Garam Kediri. Harapannya bisa terealisasi,” ujar juru bicara Persik Kediri Anang Kurniawan, Senin (4/2).

Pria yang juga menjabat Kabag Umum Pemerintah Kota Kediri itu enggan untuk menyebut nilai pengajuan kerjasama dengan Gudang Garam. Dirinya hanya mengatakan, setara dengan besar kerjasama tahun-tahun sebelumnya.

Persik memang sangat membutuhkan dukungan finansial untuk operasional selama mengarungi kompetisi Divisi Utama PT Liga Indonesia 2013/14. Sambil menunggu suntikan dana yang dijanjikan penyelenggara liga, pihak manajemen gencar mencari dana dari pihak sponsor

Terpisah, Humas PT. Gudang Garam Tbk Kediri Yuki Prasetyo membenarkan usulan kontrak kerjasama dari Persik. Saat ini, pihaknya tengah menunggu persetujuan dari marketing yang ada di Jakarta. “Proposal pengajuan Persik sudah kami terima dan sudah kami sampaikan ke bagian marketing yang ada di Jakarta. Saat ini, belum ada jawaban dari sana,” terang Yuki.

Yuki menyebut, nilai kerjasama yang diajukan Persik ke Gudang Garam kurang lebih Rp 1 milyar, atau setara dengan nilai kontrak kerjasama tahun-tahun sebelumnya. Dirinya belum bisa memastikan, apakah bagian manajemen menyetujui usulan tersebut. “Kalau dilihat dari level yang diikuti Persik, dana ini merupakan bentuk bantuan dan bukan merupakan sponsor,” ujarnya. (*)

Dugaan Penyelewengan Raskin, 46 Lurah akan Diperiksa

KEDIRI - Guna melanjutkan penyelidikan dugaan penyelewengan pendistribusian beras untuk warga miskin (raskin), Petugas Polres Kediri Kota, Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir ini akan memanggil 46 kepala kelurahan yang ada di kota kediri secara bergiliran.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, hingga saat ini polisi telah memeriksa sekitar 15 kepala Kelurahan di Kota Kediri, terkait pembagian Raskin di wilayah Kota Kediri. “Karena jumlah penyidik yang terbatas, maka para kepala kelurahan akan diperiksa secara bergiliran,” ujarnya.

Mereka dipanggil, kata Surono untuk dimintai keterangan tentang pendistribusian raskin selama ini diwilayah mereka masing-masing. “Karena mereka yang mengetahui kondisi di lapangan tentang pendistribusian raskin,” ujarnya.

Surono menambahkan, untuk sementara waktu belum bisa menyimpulkan hasil perkembangan dugaan penyelewengan pendistribusian raskin, karena masih dalam proses penyelidikan tim penyidik. “Karena masih dalam tahap proses penyelidikan, maka kami belum bisa menjelaskannya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, polisi melakukan pengusutan distribusi raskin ini setelah ditemukan ada seorang warga yang nekat mau bunuh diri karena tidak mempunyai beras dan tidak pernah mendapatkan raskin. Bahkan, dalam hal ini, pihak kepolisian juga sudah memintai keterangan RT dan RW se-kota Kediri.

Kota 7 Titik Rawan Banjir, Kabupaten 8 Kecamatan

KEDIRI - Tim Taruna tanggap bencana (Tagana) Kota Kediri, Jawa Timur mencatat ada 7 titik rawan banjir dan longsor, yang tersebar di tiga wilayah kecamatan. 7 titik rawan bencana meliputi kelurahan Kaliombo, Manisrenggo, Bawang, Dandangan, Pakelan, Pocanan, dan kelurahan Ngampel, serta kelurahan Dermo

Sekretaris Tagana Kota Kediri Eko Suprayitno mengatakan, kerawanan banjir terjadi selain karena kiriman air dari dataran lebih tinggi di luar kota kediri, juga disebabkan saluran yang masih kurang maksimal menampung debit air. “Terkadang banyak sampah yang menhambat saluran air, makanya terjadi penyempitan dan mengakibatkan banjir,” ujarnya.

Selain itu, penyempitan saluran air juga disebabkan adanya penanaman kabel yang berada di saluran air serta pemasangan papan reklame. “Banyak juga pondasi papan reklame terkadang juga menghambat saluran air dibawah tanah, serta kabel-kabel yang diletakkan disaluran air,” ujarnya.

Eko menambahkan, selain banjir, bencana lain yang rawan terjadi adalah tanah longsor, puting beliung, hingga kebakaran. Wilayah yang berpotensi tanah longsor di kelurahan Pojok dan Banjarmlati. Sementara rawan puting beliung di kelurahan banaran. Sesuai pemetaan Tagana, kawasan rawan kebakaran adalah daerah yang juga rawan banjir, karena padat penduduk.

Sementara itu di Kabupaten Kediri, Pemerintah Kabupaten Kediri, menyatakan, 8 kecamatan dari 26 kecamatan di kabupaten itu masuk ke wilayah rawan bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir bandang. Kerawanan itu terjadi karena posisinya berada di pegunungan. Kedelapan wilayah itu meliputi Kecamatan Mojo, Semen, Banyakan, Grogol, Tarokan, Kepung, Puncu, serta Kecamatan Kandangan.

Pelaksana Teknis Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kediri, Edy Purwanto mengatakan, saat ini pihaknya terus mengupayakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengetahui tanda-tanda timbulnya bencana alam sebagai deteksi dini. “Peningkatan pengetahuan masyarakat terus kita tingkatkan,” kata Edy Purwanto, Sabtu (2/2).

Selain itu, menurut Edy, pemerintah juga terus melakukan sosialisasi gerakan kesadaran yang bertujuan mendidik masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, terutama lingkungan terkecil, yaitu di sekitar tempat tinggal masing-masing.

Pemerintah, menurutnya, juga menyiapkan dana kebencanaan sebesar Rp 2 miliar yang dianggarkan setiap tahun. “Untuk penggunaan anggarannya disesuaikan kondisi,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tanah longsor longsor di Desa Belimbing, Kecamatan Mojo. Selain menimpa rumah, longsoran itu juga menutup akses jalan sehingga membuat desa tersebut terisolasi. Meskipun tidak ada korban jiwa, kerugian materil diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Selain itu, bencana alam juga menyebabkan Jalur alternativ yang menghubungkan wilayah Kediri, Jawa Timur dengan Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek terputus, karena Jembatan Mondo di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri ambrol. Pihak kepolisian dan dinas terkait melarang kendaraan bertonase besar melintas, sebab jalur transportasi dialihkan ke permukiman warga. (*)