3 Ekor Etawa Dicuri, Rugi Jutaan Rupiah

KEDIRI - sumingan (59) warga Dusun Bakalan Kidul, Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri, Jawa Timur melapor ke polisi setelah menjadi korban pencurian 3 ekor kambing.

Peristiwa tersebut diketahui Sumingan, Jumat (8/3) pagi, saat ia hendak memberi makan kambing ternaknya, dan mengetahui 3 ekor kambing jenis etawa umur 2 tahun telah hilang. Kemudian dilakukan pencarian, hingga ke persawahan dan hanya menemukan tiga buah jerohan kambing. Diduga pelaku mengambil daging dan disembelih di persawahan.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, dari hasil pemeriksaan, pelaku diduga masuk dengan cara merusak pintu kandang. “Dari hasil olah TKP, pelaku masuk kandang dengan cara merusak pintu,” ungkapnya.

Saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan guna penyidikan lebih lanjut. “Beberapa saksi dan korban sudah kita mintai keterangan guna proses penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

Masih kata Surono, pihaknya juga mengamankan 3 buah jeroan (isi perut) kambing sebagai barang bukti. Akibat menjadi korban pencurian, Sumingan menderita kerugian sekitar Rp 4 juta. (*)

Perbaikan 19 Unit Lampu Stadion, Pemkot Butuh Anggaran Ratusan Juta Rupiah

KEDIRI – Terkendalanya pertandingan home Persik Kediri bermain dimalam hari, salah satunya, dikarenakan adanya kerusakan 19 lampu stadion Brawijaya Kediri, Jawa TImur.

Untuk itu, Pemkot kediri akan segera membenahi lampu stadion brawijaya yang mati dan rusak untuk memaksimalkan pertandingan home persik dalam laga divisi utama 2013. Panitia Pelaksana (panpel) Persik sudah berkoordinasi dengan kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan (DTRKP) guna membahas masalah ini.

Ketua Panpel Persik Kediri Triyono Kutut mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan lampu stadion cukup besar hampir mencapai setengah milyar. “Anggarannya cukup besar, karena lampu tersebut harganya cukup mahal,” ujarnya.

Sesuai catatan Panpel, jumlah lampu yang mati sebanyak 19 unit. Sedangkan perbaikan untuk satu unit lampu saja mencapai Rp 25 juta. Menurut Triyono Kutut, perbaikan lampu stadion brawijaya direncanakan secara bertahap. “Ya nanti akan kita perbaiki secara bertahap. Jika langsung, dikhawatirkan akan membebani APBD,” jelasnya.

Triyono Kutut menambahkan, jumlah lampu di stadion brawijaya saat ini ada 24. Jika yang rusak hanya bola lampunya, sebenarnya tidak membutuhkan biaya besar. Tetapi, karena yang rusak termasuk rumah lampunya, biaya yang harus dikeluarkan menjadi cukup besar. (*)

Jumlah Ormas Bertambah, Dana Bansos Naik Rp 3 Milyar

KEDIRI - Dana bantuan sosial (bansos) untuk organisasi masyarakat Kota Kediri, tahun 2013 ini membengkak. Pemkot Kediri tahun ini mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 10, 5 miliar, atau naik Rp 3 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Kediri, Un Ahmad mengatakan, membengkaknya dana bansos karena jumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) bertambah sebanyak 52 lembaga. “Jika tahun lalu jumlah ormas 190 lembaga, saat ini jumlah mencapai 250-an lembaga organisasi masyarakat,” jelasnya.

Masih kata Un Ahmad, Pemkot Kediri saat ini masih menunggu usulan program dari ratusan organisasi masyarakat, yang akan direalisasikan tahun depan. Usulan paling lambat harus sudah masuk pemkot bulan mei mendatang. (*)

Sistem Pelayanan Pembagian E-KTP Amburadul

KEDIRI – Sistem pelayanan pembagian KTP Elektroni (E-KTP) di tingkat Kecamatan di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur dinilai beberapa pihak sangat amburadul. Berbagai isu miring menimpa sistim pelayanan masyarakat ini.

Isu pertama adalah adanya pungutan liar terhadap masyarakat yang hendak mengambil E-KTP yang sudah jadi di tingkat kecamatan. Pungutan tersebut terjadi di Desa Sendang, kecamatan Banyakan. Besaran pungutan tersebut berkisar antara 5 ribu hingga 10 ribu. Pengutan itu di kenakan bagi warga yang KTP lamanya hilang.

Jumlah warga masyarakat yang hendak mengambil E-KTP di desa itu sekitar 2 ribu warga. Sedang warga yang mengaku di minta pengutan oleh perangkat desa setempat sebanyak 300 warga. “Yang diminta pungutan warga yang KTPnya hilang. Oleh perangkat desa di mintai 5 ribu hingga 10 ribu rupiah,” tutur Widodo (40) warga yang mengaku di mintai pungutan oleh salah seorang rangkat desa setempat sebesar 10 ribu. Jum’at, (8/3)

Isu kedua adalah kekeliruan nama desa yang menimpa E-KTP milik seluruh masyarakat Desa Gedangsewu, Kecamatan Pare. Pada E-KTP yang sudah di cetak tersebut bertuliskan Desa GG. Sewu, sehingga hal tersebut membuat masyarakat Desa Gedangsewu hingga kini belum dapat menerima E-KTP yang sudah jadi. “Saya belum mendapat E-KTP sampai saat ini. Seluruh warga juga mengatakatan belum menerima. Katanya KTP tersebut saat ini sebagian kerbawa di salah satu wilayah di Kalimantan,” tutur Ruki, salah seorang warga desa Gedangsewu, Kecamatan Pare.

Isu ketiga adalah pelayanan E-KTP tidak jelas yang terjadi pada masyarakat dusun Tawangrejo, Desa Mukuh, Kecamatan Kayen Kidul. Salah satu korban kesemrawutan pelayanan pengambilan E-KTP itu adalah Erma dan Ibunya. Untuk mengambil E-KTP miliknya Ema beserta ibunya harus mengantri 12 jam. Erma mengaku telah mengantri dari pukul 08.00 wib hingga pukul 20.00 wib di kantor kecamatan Kayen Kidul. Padahal, dirinya mengaku telah mendapatkan nomor urut pemanggilan 4.

Erma mengaku telah mendapat surat panggilan dari pihak kecamatan untuk mengambil E-KTP miliknya yang telah jadi. Namun setelah 12 jam mengantri, E-KTP miliknya tidak kunjung di berikan. Setelah di tanyakan, E-KTP miliknya tersebut dinyatakan masih terselip dan belum di ketemukan. Saat itu dirinya sempt mengeluh pada petuga stentang pelayanan pengambilan E-KTP itu, namun petugas malah balik memarahinya dengan alasan bahwa tidak hanya dirinya saja yang di layani. “Tidak hanya sampean mbak, saya juga disini dari pagi tadi. Ini surat panggilan sampena. KTPnya masih belum ketemu,” tutur Erma menirukan hujatan petugas.

Erma merasa diperlakukan tidak adil dan semena-mena saat pengambilan E-KTP. Menurut Erma hingga kini dirinya belum mendapat kejelasan kapan E-KTPnya bisa diambil. “sudah menunggu, hingga kini saya belum dikasih tahu kapan KTP saya bisa di ambil.” Ujarnya.

Sementara itu, Plt Kabag Humas pamkab Kediri Edhi Purwanto mengatakan, issue terkait dengan pelayanan E-KTP memang diakuinya ada keterbatasan jumlah petugas yang membidangi hal tersebut. sehingga menurut Edhi potensi terjadinya human error sangat mungkin terjadi. “Kaitannya dengan issue pungutan liar saat pengambilan E-KTP, yang jelas pemkab tidak memungut sepeserpun biaya untuk itu, karena sudah di tanggung dngan biaya APBN. Jika ada perangkat desa atau petugas yang meminta pungutan, maka yang bersangkuta harus bisa mempertanggungjawabkan pungutan itu. Terkait kesalahan cetak dan pelayanan yang tidak masimal, kita akan melakukan evaluasi. E-KTP warga yang salah cetak akan kita koordiasikan pada pemerintah pusat untuk diperbaiki,”ujar Edhi. (*)

Ikat Kontrak Dengan PKS, Walikota Diminta Tertibkan Tempat Hiburan Malam

KEDITRI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Kediri akhirnya memutuskan mendukung dan mengusung Walikota Samsul Ashar sebagai calon walikota pada akhir agustus mendatang. Hal itu disampaikan, saat DPD PKS Kota Kediri melakukan penandatanganan kontrak politik antara PKS dan Walikota Samsul Ashar, Jumat (8/3) siang.

Dalam kontrak politik yang terdapat 4 poin penting, diantaranya, walikota Samsul Ashar diminta untuk menertibkan tempat hiburan malam maupun tindakan penyakit masyarakat (pekat), seperti judi dan narkoba.

Ketua DPW PKS Jawa Timur Hami Wahyudiyanto menyatakan mendukung Walikota Samsul dalam Pilwali nanti, karena ada beberapa pertimbangan. Salah satunya adanya kesamaan visi dan misi memerangi perbuatan maksiat di kota kediri dan juga berdasarkan hasil survey internal PKS. “Pak Samsul memang bukan orang PKS, tapi kemiripannya sudah luar biasa,” ujarnya.

Selain itu, kata Hami, berdasarkan survey internal Partai, hanya Samsul Ashar yang mempunyai elektabilitas paling tinggi diantaranya calon lain. “Kami punya survey sendiri, dan hanya beliau yang mempunyai suara paling banyak,” ujarnya.

Terpisah, Samsul Ashar sesumbar, dukungan dari PKS hanyalah langkah awal. Kedepan akan ada kejutan-kejutan dari sejumlah partai membentuk suatu koalisi untuk mendukung pencalonannya. Tetapi, dirinya tetap selektif, hanya akan menerima partai yang membuat kontrak politik sesuai dengan visi dan misinya saja. “Untuk bisa mencalonkan diri melalui jalur partai politik, syarat minimalnya harus diusung partai dengan jumlah kursinya lima. Salah satu yang sudah deklarasi dari PKS, yang lain akan menyusul. Pokoknya supaya ada kejutan-kejutan itu, kita tunggu saja,” tegas Samsul

Samsul mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai politik. Selain itu, dia juga mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan. Namun demikian, Samsul hanya akan mengakomodir mereka yang memiliki satu visi dan misi.

Deklarasi dukungan PKS kepada Samsul Ashar maju sebagai Calon Walikota Kediri dihadiri oleh pengurus DPW PKS Jawa Timur dan DPD PKS Kota Kediri. Selain itu, kader dan simpatisan PKS juga tampak hadir memenuhi ruangan.

Sebelum penyerahan rekomendasi, sempat dibacakan empat kontrak politik antara PKS dengan Samsul Ashar. Antara lain, konsisten dalam perubahan pemerintahan daerah yang bersih sebagai jargon PKS, melanjutkan reformasi birokrasi dalam mensejahterakan masyarakat madani, optimalisasi kekayaan daerah, dan peningkatan moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang Islami. (*)