7 Bacalon Walikota Berebut Rekom Partai Golkar

KEDIRI - Perebutan rekomendasi Partai Golkar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Kediri sangat sengit. Pasalnya, ada tujuh bakal calon yang mengincar untuk berebut rekom dari Partai Golkar.

Tujuh bakal calon walikota dan wakil walikota tersebut, Minggu (5/5) bergantian menyampaikan visi dan misinya di Kantor DPD Partai Golkar Kota Kediri Jalan Super Semar, Kota Kediri. Mereka, Haryono Dwi Pramana (pengusaha), Adi Suwono (bos hotel Bukit Daun Kediri), Mandung Sulaksono (pejabat Pemkot Kediri), Ahmad Subakir (Ketua STAIN Kediri), Gatot Adi Prayoga (Ketua DPD Golkar Kota Kediri), Herry Muler (pensiunan PNS), Tjejep M. Yasin (LSM Komunitas Peduli Kediri).

Para bakal calon walikota, satu per satu memberikan pandangan tentang Kota Kediri, mulai dari segi ekonomi, geografis, dan sejarah. Adi Suwono menginginkan, menggali sejarah dan budaya Kota Kediri yang luar biasa.

Sementara Mandung Sulaksono menginginkan Kota Kediri berkembang senada dengan perkembangan koperasi. "Sebagai kepala Dinas Koperasi dan UMKM sudah sesui dengan visi dan misi partai Golkar dan Partai Hanura," ujarnya.

Sementara Ahmad Subakir, Kota Kediri sudah cukup bagus dalam segala hal, tapi kesejahteraan belum tersentuh masyarakat kalangan bawah. "Masih banyak masyarakat kita yang belum merasakan makna kesejahteraan rakyat," ujarnya sambil mencontohkan adanya kasus percobaan bunuh diri karena kemiskinan.

Gatot Adi Prayoga mengatakan, Kota Kediri sudah cukup, namun ia menginginkan Kota kediri juga mengembangkan wisata kuliner.

Herry Muler menginginkan Kota Kediri mewujudkan Tri Bina Kota. Yakni, pendidikan, kesehatan dan jasa.

Tjejep M. Yasin lebih mengkritisi beberapa kasus yang akhir-akhir mencuat. "Kota kediri menjadi kota purel, kota yang tidak maju, tapi sarang koruptor. Ironisnya, tokoh-tokohnya adem ayem," ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Kediri, Juwito mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk pengenalan bakal calon ke publik. Setelah pengenalan ini, tahap selanjutnya berupa survey elektabilitas yang akan menentukan turunnya rekomendasi dari DPP Partai Golkar. “Istilahnya kami melempar bakal calon ke masyarakat melalui paparan visi - misi. Dari situ akan dilakukan survey elektabilitas. Hasilnya survey itu nantinya yang akan mendasari turunnya rekom,” terang Juwito.

Disinggung tentang ketidakhadiran dr Samsul Ashar, calon incumbent yang sebelumnya santer dikabarkan akan maju lewat Golkar, dengan diplomatis Juwito menjawab bahwa hanya 7 bakal calon yang mengikuti paparan visi - misi. Juwito memastikan tidak akan memberi perlakuan khusus pada siapapun. “Tentunya karena mekanisme ini merupakan koalisi, maka tidak akan ada yang diistimewakan,” imbuhnya.

Sementara itu, usai pengenalan terhadap Kota Kediri, para bakal calon juga diminta menyampaikan rencana ke depan jika menjadi Walikota kediri. Pada Pemilukada Kota Kediri Agustus 2013, partai berlambang Pohon Beringin itu berkoalisi dengan Partai Hanura. Jumlah kursi di parlemen dari dua partai tersebut telah memenuhi standar syarat pencalonan yang ditetapkan KPU Daerah Kota Kediri.

Terjatuh dari Area PG Mritjan Kediri, Tewas

KEDIRI – Naas menimpa Agus Erdiyanto (47). Dia menjemput ajal usai terjatuh dari ketinggian 5 meter area Pabrik Gula (PG) Mritjan Kota Kediri.

Jenasah Agus kini berada di kamar jenasah Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah Kota Kediri. Kasus kecelakaan kerja tersebut dalam penanganan Polres Kediri Kota.

Data yang dihimpun menyebutkan, peristiwa tragis itu berlangsung sekitar pukul 12.30 WIB. Sesuai keterangan Hari kepada polisi, awalnya Agus sebelumnya mengecek tegangan listri yang ada di salah satu tiang listrik PG Mritjan.

Setelah itu, pria asal Watuddakon Desa Kendal Dayak Rt 8 Rw 6 Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang tersebut melepas sabuk pengaman. Setelah itu dia berniat turun

Namun pada saat akan turun kaki korban terpeleset dan terjatuh dari ketinggian sekitar 5 meter. Oleh teman-temannya, langsung dibawa ke RS Muhammadiyah.

Tetapi karena lukanya parah, akhirnya korban meninnggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan medis disebutkan, korban mengalami luka pada bagian kepala belakang sebelah kiri, pipi memar, dan paha kiri patah.

Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya masih menyelidiki dengan memeriksa saksi-saksi.

Hearing Program BLT di Kota Kediri, Diwarnai Adu Argumen Antar Dewan

KEDIRI – Dalam hearing (rapat dengar pendapat) gabungan antara Komisi C dan Komisi B membahas program Bantuan langsung tunai (BLT) diwarnai adu argumen. Beberapa dewan ada yang selisih pendapat agar pembagian BLT dibagikan usai Pemilihan Walikota (pilwali), sementara disisi lain menginginkan segera dicairkan.

Untuk diketahui, tahun 2013 ini, Pemkot Kediri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 milyar untuk program BLT yang dibagikan kepada 12 ribu kepala keluarga (KK). Masing-masing KK mendapatkan Rp 250 ribu.

Beberapa dewan menginginkan, agar pembagian BLT ini diberikan usai pelaksanaan Pilwali, karena muatan politis. “Karena suasana politik, maka saya menginginkan agar pemberian BLT diserahkan usai Pilwali, agar tidak ditunggangi kepentinga-kepentingan politik,” kata anggota Komisi C Kholifi Yunon.

Sementara Wakil ketua Komisi C Muzer Zaidib mengatakan, program BLT mempunyai nilai sosial yang tinggi, untuk itu tidak perlu dilakukan penundaan, karena sudah terencana dalam program. “Jangan dikait-kaitkan masalah sosial dengan politik, program ini sangat baik dan dibutuhkan mereka yang berhak. Jadi, kalau secepatnya diserahkan,” ujarnya.

Mengetahui adanya perbedaan pendapat, Ketua Komisi C Hadi Sucipto berulang kali mengingatkan anggotanya untuk bisa tertib. Akhirnya, untuk menghindari perdebatan yang panjang, politisi PDI Perjuangan ini mengambil langkah untuk dilakukan voting terkait penyaluran BLT. “Untuk menghindari perdebatan dan dewan berasal dari politisi, maka kita lakukan voting saja,” ujarnya.

Pertama kali dimintai pendapat, Anggota Komisi B Sriana mengatakan, agar pencairan BLT ditunda dan divalidkan dulu data-datanya. Hal itu dilakukan untuk menghindari, jika ada temuan BLT yang kurang tepat sasaran. “Datanya divalidkan dulu, jangan asal dibagikan,” ujarnya.

Anggota Komisi B Juwito mengatakan, ada beberapa hal yang perlu verifikasi terelbih dahulu. “Kalau selesai langsung dicairkan,” ujarnya. Muzer Zaidib mengatakan, jika dana siap kenapa kok ditunggu-tunggu.

Sementara anggota Komisi C Yudi Ayubchan juga meminta agar Pemkot Kediri melakukan validitas data terlebih dahulu dan mencermati beberapa mekanisme dan aturan. “Jangan sampai saat pembagian berlangsung timbul permasalahan,” pintanya.

Setelah mendengar beberapa voting yang dilakukan para anggota Komisi C dan B, Ketua Komisi C Hadi Sucipto merekomendasikan, agar pembagian BLT dilakukan setelah dilakukan survey tentang kevaliditasan data penerima BLT tersebut. “Untuk sementara, kita merekomendasikan agar Pemkot melakukan kevalidan data terlebih dahulu, sambil menunggu pencairan dana dari DPPKAD,” ujarnya.  

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Suprapto mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas saran itu. “Kalau masalah itu, saya belum bisa memberikan kepastian, karena bidang saya hanya perencanaan,” ujarnya.

Disinggung terkait kevalidan data tersebut diragukan, Suprapto mengatakan, data tersebut ia peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. “Data itu tidak kami rekayasa, dan itu berasal dari BPS,” ujarnya.

Momentum Hardiknas, Walikota Kediri Siap Perangi Pungutan Liar di Sekolah

KEDIRI – Walikota Kediri Samsul Ashar menegaskan untuk memerangi terhadap praktek pungutan liar (pungli) dengan dalih sumbangan di beberapa sekolah. Hal itu disampaikan usai memimpin upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Balai Kota Kediri, Kamis (2/5).

Menurutnya, setelah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) bubar, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri bakal menyiapkan sekolah bersifat tangguh. Sekolah-sekolah unggulan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan sebagaimana tujuan Pendidikan Nasional. “Setelah RSBI tidak ada, kita harus menyiapkan sekolah unggulan. Kendati demikian, ini bukan persoalan gampang. Ibarat tiada gading yang takretak, setiap bidang pasti ada kelemahannya. Tetapi bukan berarti gagal," ujar Walikota Kediri Samsul Ashar usai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dan Hari Otonomi Daerah (Otoda) di Balai Kota Kediri

Walikota sempat menyinggung terkait pungutan biaya pendidikan yang telah menjadi pembahasan DPRD setempat bersama Dinas Pendidikan dan sejumlah sekolahan. Dirinya mengultimatum agar meniadakan segala bentuk pungutan, terlebih pungutan liar (pungli) yang tidak memiliki dasar aturan. “Komite sekolah hanya mengkoordinir para wali murid untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jangan sampai antara komite dan sekolah saling menyuruh, kemudian terjadi adanya pungutan biaya pendidikan,” tegas Pak Dokter

Masih kata Pak Dokter, pendidikan sebagai vaksinasi untuk mengatasi tiga penyakit sosial di masyarakat yaitu, kemiskianan, ketidaktahunan, dan peradaban. Pendidikan merupakan faktor sosial untuk meningkatkan status sosial.

Sementara tantangan pendidikan kedepan, adalah menyiapkan generasi muda, layanan pendidikan yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, tanpa membedakan-bedakan, sosial, ekonomi dan kewilayahan

Perlu diketahui, upacara peringatan Hardiknas dan Otoda di Kota Kediri diikuti oleh ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri, Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) dan pelajar Kota Kediri. Walikota sebagai pembina upacara menyampaikan sambutan dan pesan langsung dari Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas).

Isinya antara lain, amanat UUD 1945 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semua masyarakat berhak mendapatkan pendidikan dan Negara wajib membiayainya. Pemerintah telah mengalokasikan dana triliunan rupiah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Nasional. Baik nelalui program Biaya Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan Tinggi, serta program lainnya.

LKNU Latih 552 Tenaga Penjangkau untuk Bantu Atasi HIV/Aids di Indonesia

KEDIRI - Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU) bekerjasama dengan Global Fund, Geneva, Swiss, menyelenggarakan pelatihan terhadap tenaga penjangkau dalam upaya mengatasi penyebaran HIV/Aids di Indonesia. Peserta pelatihan nantinya akan diterjunkan untuk mempromosikan perubahan perilaku dan merujuk populasi kunci di kelompok masyarakat beresiko tinggi untuk memeriksakan dirinya.

Sekretaris LKNU Anggia Ermarini, mengatakan pelatihan tenaga penjangkau digelar di Hotel Vini Vidi Vici, Surabaya, sejak tanggal 29 April 2013 hingga lima hari ke depan. "Total tenaga penjangkau yang dilatih ada lima ratus lima puluh dua orang, yang nantinya akan disebar di dua puluh satu provinsi. Untuk pelatihan di Surabaya adalah mereka yang berasal dari Indonesia kawasan timur, dengan total peserta 70 orang," ungkap Anggi.

Anggi menjelaskan, kelompok masyarakat beresiko tinggi yang menjadi target dari tenaga penjangkau meliputi Wanita Penjaja Seks (WPS), Waria, Lelaki yang melakukan hubungan Seksual dengan Lelaki lain (LSL), High Risk Man (HRM), dan Pengguna Narkoba Suntik (IDU). "HRM itu adalah lelaki yang memiliki kebiasaan jajan, salah satunya ke lokalisasi," jelasnya.

Pelatihan tenaga penjangkau ini memiliki tujuan umum meningkatkan keterampilan peserta dalam menjalankan program pencegahan penularan Infeksi Menular Seks (IMS) dan HIV melalui hubungan seksual dan penggunaan Napza suntik, efektifitas peran penjangkau lapangan dalam program PMTS (Pencegahan Melalui Transmisi Seksual) dan pengurangan dampak buruk pada narkoba suntik sesuai dengan kurikulum dan modul yang telah ditetapkan.

"Pelatihan ini juga memiliki tujuan khusus, di antaranya meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan mengenai permasalahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia, dan meningkatkan kemampuan komunikasi dalam melakukan perubahan perilaku," jelas Anggi.

Digelarnya pelatihan tenaga penjangkau untuk membantu mengatasi permasalahan HIV/Aids, masih kata Anggi, merupakan bukti kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap isu-isu kesehatan yang memiliki dampak sosial di masyarakat. "Alhamdulillah, kerjasama antara LKNU dengan Global Fund ini sudah masuk tahun ketiga, dan Insya Allah akan terus berlanjut di waktu mendatang," pungkasnya.