Hearing Program BLT di Kota Kediri, Diwarnai Adu Argumen Antar Dewan

KEDIRI – Dalam hearing (rapat dengar pendapat) gabungan antara Komisi C dan Komisi B membahas program Bantuan langsung tunai (BLT) diwarnai adu argumen. Beberapa dewan ada yang selisih pendapat agar pembagian BLT dibagikan usai Pemilihan Walikota (pilwali), sementara disisi lain menginginkan segera dicairkan.

Untuk diketahui, tahun 2013 ini, Pemkot Kediri mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 milyar untuk program BLT yang dibagikan kepada 12 ribu kepala keluarga (KK). Masing-masing KK mendapatkan Rp 250 ribu.

Beberapa dewan menginginkan, agar pembagian BLT ini diberikan usai pelaksanaan Pilwali, karena muatan politis. “Karena suasana politik, maka saya menginginkan agar pemberian BLT diserahkan usai Pilwali, agar tidak ditunggangi kepentinga-kepentingan politik,” kata anggota Komisi C Kholifi Yunon.

Sementara Wakil ketua Komisi C Muzer Zaidib mengatakan, program BLT mempunyai nilai sosial yang tinggi, untuk itu tidak perlu dilakukan penundaan, karena sudah terencana dalam program. “Jangan dikait-kaitkan masalah sosial dengan politik, program ini sangat baik dan dibutuhkan mereka yang berhak. Jadi, kalau secepatnya diserahkan,” ujarnya.

Mengetahui adanya perbedaan pendapat, Ketua Komisi C Hadi Sucipto berulang kali mengingatkan anggotanya untuk bisa tertib. Akhirnya, untuk menghindari perdebatan yang panjang, politisi PDI Perjuangan ini mengambil langkah untuk dilakukan voting terkait penyaluran BLT. “Untuk menghindari perdebatan dan dewan berasal dari politisi, maka kita lakukan voting saja,” ujarnya.

Pertama kali dimintai pendapat, Anggota Komisi B Sriana mengatakan, agar pencairan BLT ditunda dan divalidkan dulu data-datanya. Hal itu dilakukan untuk menghindari, jika ada temuan BLT yang kurang tepat sasaran. “Datanya divalidkan dulu, jangan asal dibagikan,” ujarnya.

Anggota Komisi B Juwito mengatakan, ada beberapa hal yang perlu verifikasi terelbih dahulu. “Kalau selesai langsung dicairkan,” ujarnya. Muzer Zaidib mengatakan, jika dana siap kenapa kok ditunggu-tunggu.

Sementara anggota Komisi C Yudi Ayubchan juga meminta agar Pemkot Kediri melakukan validitas data terlebih dahulu dan mencermati beberapa mekanisme dan aturan. “Jangan sampai saat pembagian berlangsung timbul permasalahan,” pintanya.

Setelah mendengar beberapa voting yang dilakukan para anggota Komisi C dan B, Ketua Komisi C Hadi Sucipto merekomendasikan, agar pembagian BLT dilakukan setelah dilakukan survey tentang kevaliditasan data penerima BLT tersebut. “Untuk sementara, kita merekomendasikan agar Pemkot melakukan kevalidan data terlebih dahulu, sambil menunggu pencairan dana dari DPPKAD,” ujarnya.  

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri Suprapto mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan jawaban atas saran itu. “Kalau masalah itu, saya belum bisa memberikan kepastian, karena bidang saya hanya perencanaan,” ujarnya.

Disinggung terkait kevalidan data tersebut diragukan, Suprapto mengatakan, data tersebut ia peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011. “Data itu tidak kami rekayasa, dan itu berasal dari BPS,” ujarnya.