Pejabat Masih Status Plt, Warga Kesulitan Perpanjang Jamkesmas

KEDIRI - Sejumlah masyarakat miskin yang tinggal di Kota Kediri, Jawa TImur kesulitan memperpanjang kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Padahal, kartu berobat gratis itu sangat mereka perlukan secara mendesak.

Banyak warga miskin yang gagal memperpanjang. Akhirnya mereka harus menghutang kesana-kemari untuk biaya berobat ke rumah sakit. Mereka berharap pemerintah mempermudah proses perpanjangan kartu Jamkesmas.

Walikota Kediri Samsul Ashar memaklumi kesulitan yang dialami warganya. Sebab, proses perpanjangan kartu Jamkesmas terkendala jabatan Kepala Dinas Kesehatan yang baru yaitu, dr Fauzan Adhima.

Mantan dokter kesehatan Persik Kediri itu masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan. “Memang waktu ini masih Plt (Kepala Dinas Kesehatan, red), tidak ada kewenangan itu. Maka akan kita limpahkan ke asisten. Sudah kita buatkan SK-nya,” ujar Walikota Samsul Ashar, Senin (4/3).

Masih kata walikota dari kalangan medis itu, dr Fauzan Adhima masih berstatus Plt, karena golongan kepegawaiannya belum mencukupi. Sehingga belum bisa didefinitifkan. Walikota sudah memerintahkan asisten satu bidang pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan itu.

Kendati demikian, Walikota Samsul Ashar menjamin, seluruh masyarakat miskin Kota Kediri tercover kartu jaminan kesehatan. Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri kini telah mengeluarkan sebanyak 40.000 kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), tujuannya untuk menanggulangi masyarakat miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesmas

Kartu Jamkesmas bisa dimanfaatkan untuk berobat ke tiga rumah sakit yaitu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit Kusta. Sedangkan Kartu Jamkesda hanya untuk dua rumah sakit yaitu, RSUD Gambiran dan RS Bhayangkara.