Tanpa Data Penunjang, Pansus LKPJ Walikota Kediri Kurang Maksimal

Anggota Pansus Reza Darmawan

KEDIRI – Pembahasan panitia khusus (pansus) laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Walikota Kediri dr. Samsul Ashar dinilai anggota Pansus kurang maksimal. Pasalnya, dalam agenda pansus yang dilaksanakan selama tiga hari di salah satu Hotel di Malang tersebut tidak disertai data-data penunjang dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) maupun data-data penunjang yang lain.

“Pembahasannya sudah selesai dan tidak ada masalah yang signifikan. Hanya saja, kurang maksimal, karena dalam LKPJ tidak disertai data-data penunjang,” ujar Anggota Pansus Reza Darmawan, Rabu (17/4).

Padahal, dalam pansus pertama yang dilaksanakan pada 22-25 Maret di Hotel Syahid Surabaya, mayoritas anggota pansus kata Reza yang juga ketua Komisi B DPRD Kota Kediri ini sudah mengusulkan agar pembahasan pansus LKPJ disertai data-data penunjang.

Masih kata Reza, dengan tanpa disertai data penunjang tersebut, pembahasan Pansus yang dilaksanakan pada 12-14 April di salah satu hotel di Malang tersebut menjadi tidak efektif. Apalagi, dalam isi LKPJ Walikota, tidak jauh beda dengan LKPJ tahun 2011 yang lalu. “Pembahasan tidak seru, karena materi LKPJ hampir sama dengan LKPJ tahun 2011 yang lalu,” jelasnya.

Terpisah, Kabag Humas Pemkot Kediri Hariadi mengaku akan melaksanakan rekomendasi anggota Pansus tersebut. Pihaknya akan menyertakan data saat pelaksanaan pansus LKPJ mendatang. “Kami terima masukan dari apa yang direkomendasikan dari dewan, adan akan kami laksanakan untuk pemberian data saat pembahasan pansus mendatang,” ujarnya.(*)