Pemkab Janji Secepatnya Perbaiki Jembatan Mondo

KEDIRI - Jembatan Mondo yang menghubungkan dan juga jalur alternatife Kediri-Tulungagung yang ambrol beberapa minggu lalu sampai hari ini belum ada tindakan sama sekali dari pihak terkait, yakni Pemkab Kediri. Pihak Kecamatan juga pihak desa setempat tampaknya juga belum mengupayakan minimal bias di lalui oleh kendaraan roda dua. Seperti yang di tulis beberapa waktu lalu oleh Harian Bangsa dampaknya tidak hanya bagi warga sekitar namun juga bagi para semua pengguna dan pemakai jalan yang melewati jembatan tersebut.

“Dampak tersebut juga berakibat bagi para anak-anak sekolah yang setiap pagi melintasi jalan tersebut,” ujar salah satu tokoh masyarakat sekitar.

Menurut keterangan Camat Mojo Bambang ketika di konfirmasi Harian Bangsa melalui telepon selulernya mengatakan, pihak Kecamatan sudah menyampaikan ke Pemkab Kediri dan untuk tekhnisnya kita serahkan pada Pemkab juga pihak-pihak terkait. “Koordinasi sudah kita lakukan baik dengan pihak Desa ataupun dengan masyarakat dan tentunya dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kediri,” lanjut Bambang.

Bambang menambahkan kalau beberapa waktu yang lalu team dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kediri juga dari pihak Pemkab juga sudah ke lokasi. Mereka memantau langsung ke jembatan yang ambrol. “Jadi ya tinggal menunggu saja kapan pelaksanaan perbaikan akan di mulai.”Saya juga belum mengetahui kapan pastinya jembatan tersebut akan di lakukan perbaikan, itu kan juga perlu pembahsan lebih lanjut secara tekhnis juga biayanya,” imbuhnya.

Terpisah, Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Kediri Edhi Purwanto mengatakan pihak Pemkab akan secepatnya memperbaiki jembatan tersebut. “Secepatnya akan kita perbaiki. Minimal bisa di lalui oleh kendaraan roda dua,” ujarnya, Selasa (26/2).

Di singgung kapan waktunya dilakukan pengerjaan, Edhi hanya mengatakan secepatnya akan diperbaiki. “Secepatnya akan kita perbaiki. Jadi, intinya akan kita perbaiki secepatnya dalam waktu dkat dan minimal bisa di gunakan oleh pengguna kendaraan roda dua,” pungkasnya.

Seperti yang di ketahui sebelumnya Jembatan Mondo yang ambrol di karenakan karena pengerukan pasir di sekitar jembatan tersebut. Pengerukan pasir liar yang konon mendapat persetujuan dari Kepala Desa setempat tersebut akhirnya berdampak pada ambrolnya jembatan tersebut. Padahal, hal tersebut sudah di tentang beberapa tokoh setempat juga bebrpa warga, tapi pengerukan menggunakan alat berat tersebut tetap berjalan. Pengguna jalan khususnya roda empat atau kendaraan berat harus memutar sejauh hamper 4 kilometer memutar, di samping jalan yang sempit juga jalur yang di pakai berkelok. Sehingga memakan waktu lebih lama.

Rumah –rumah di sekiatar kawasan sungai juga sangat mengkhawatirkan apabila terjadi hujan deras. Seperti rumah milik salah satu warga Sayu. Dirinya juga keluarga was-was karena khawatir rumah mereka akan longsor kalau jembatan tidak segera di perbaiki juga dibenahi. “Ya was-was mas kalau tidak segera di perbaiki takut rumahnya longsor,” pungkasnya. (*)

Satpol PP Booking 600 Kamar

KEDIRI - Sebanyak 2600 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se Jawa, Bali tanggal 3 sampai 5 Maret mendatang akan datang ke Kota Kediri untuk memperingati hari jadi Sat Pol PP ke 63 tahun.

Guna mengakomodir ribuan Sat Pol PP yang datang tersebut, panitia penyelenggara Sat Pol PP Kota Kediri selaku tuan rumah telah menyediakan fasilitas sedikitnya 600 kamar, hotel dan penginapan yang ada diwilayah Kota serta Kabupaten. Kasi Transtib Sat Pol PP Kota Kediri Djati Utomo,menjamin semua tamu undangan yang datang di Kediri nantinya tidak akan terlantar. “Jauh hari sebelumnya kita sudah memboking seluruh hotel yang ada di Kota dan Kabupaten, semua kontingen telah kita data.Insyah allah seluruh kontingan tidak ada yang terlewatkan. Mereka akan mendapatkan tempat yang layak untuk istirahat,termasuk konsumsi,” ujar Djati Utomi.

Tidak hanya anggota Sat Pol PP yang datang nantinya, melainkan juga perwakilan dari masing masing kepala Daerah se Jawa Bali termasuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Pelaksanaan kegiatan memperingati hari jadi Sat Pol PP Provinsi Jawa Timur tersebut terpusat di Gelanggang Olah Raga Jaya Baya di Kelurahan Banjar Melati Kota Kediri. Kegiatan diisi dengan pelatihan baris bebaris, kegiatan UMKM, mengundang perwakilan PKL yang ada di Kota Kediri untuk berjualan di GOR, serta ditutup dengan upacara.

Sedikitnya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Hut Sat Pol PP ini menelan biaya puluhan juta rupiah. Terkait permasalahan keamanan, guna mengantisipasi kerawanan gangguan Kamtibmas, Djati Utomo mengaku pihaknya sudah berkordinasi dengan aparat TNI, Polri. “Kita sudah berkordinasi melibatkan ratusan personel kepolisan tni polri,sebagai upaya pengamanan,” pungkas Djati. (*)

* Dugaan Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri, Anggaran Termin Kedua Rp 8 M Diduga Tanpa Persetujuan

KEDIRI – Polres Kediri Kota tampaknya akan mempercepat prosedur pemeriksaan terhadap pimpinan DPRD dan panitia khusus (Pansus) mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri. Polisi mengambil jalur pintas dalam permintaan ijin ke Gubernur Jawa Timur.

“Hari ini surat ijin pemeriksaan anggota DPRD kita kirimkan ke Gubernur. Sesuai prosedur, seharusnya melalui Polda Jawa Timur. Tetapi, kita sudah berkoordinasi dengan Polda, agar proses ini dipercepat,” ujar Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Senin (25/02)

Kapolres belum bisa memastikan kapan turunnya surat ijin dari Gubernur. Tetapi, sesuai ketentuan, paling lama 30 hari. Jika lebih dari batasan waktu tersebut, tim Tipikor akan memanggil secara paksa kalangan dewan untuk diperiksa. “Ketentuannya, apabila lebih dari 30 hari Gubernur tidak memberikan ijin, kita panggil paksa. Tetapi, saya yakin sebelum batasan waktu itu, ijin sudah turun. Sebab, ada instruksi dari Presiden terkait percepakatan proses hukum terhadap tindak pidana korupsi,” tegas Kapolres

Setelah ijin dari Gubernur turun, imbuh Kapolres, pihaknya langsung mengirimkan surat panggilan kepada pimpinan DPRD. Selain mereka, juga seluruh anggota Pansus Jembatan Brawijaya

Keterangan dari unsur pimpinan DPRD dan Pansus, kata Kapolres, sangat penting. Sebab, merekalah yang mengetahui tahapan penganggaran mega proyek bernilai Rp 71 miliar tersebuta. Mulai dari proses perencanaan hingga persetujuan. “Materi pertanyaan yang akan kita ajukan seputar perencanaan hingga persetujuan anggaran untuk Jembatan Brawijaya Kediri. Termasuk juga ada hak-hak angket dewan, dan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) 2010 tentang penyusunan rencana anggaran,” terang Kapolres

Informasi yang didapat, penganggaran Jembatan Brawijaya Kota Kediri diduga bermasalah. Proses penganggaran disinyalir tidak melalui prosedur. Sampai akhirnya, muncul surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD. “Surat mosi tidak percaya kepada pimpinan DPRD itu diantaranya berisi, persoalan tiga proyek besar yaitu, RSUD Gambiran II, Poltek II dan Jembatan Brawijaya. PAN sendiri sempat marah dengan Nurudin Hassan (Wakil Ketua DPRD yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Kediri). Sampai akhirnya muncul Surat Peringatan (SP-2) kepadanya. Gara-garanya, dia tanda tangan persetujuan pada proyek itu,” kata Sekretaris Fraksi PAN Reza Darmawan.

Surat persetujuan penganggaran proyek pembangunan Jembatan Brawijaya sendiri keluar pada tahun 2010. Padahal, pansus selesai membahas, pada tahun 2011, atau satu tahun setelahnya. Sehingga, kucuran anggaran pada termin kedua tahun 2011 sebesar Rp 8 miliar itu meragukan. “Prosedur penganggarannya terbalik. Masak, banggar lebih dahulu daripada pansus. Padahal, sesuai tahapan, seharusnya banmus (badan musyawarah), kemudian pansus lalu banggar (badan anggaran). Yang terjadi banggar terlebih dahulu. Lalu, hampir satu tahun setelahnya baru pansus. Oleh karena itu, Fraksi PAN menolak. Teman-teman lain, ada yang juga menolak,” imbuh Reza.

Proses penganggaran awal tersebut kemudian menjadi polemik. Sampai akhirnya, Ketua DPRD Wara S Reni Prama sempat menjelaskan, jika surat persetujuan anggaran proyek tertanggal 12 November 2010 yang sudah beredar itu palsu. Pihaknya menyatakan, bahwa tanda tangannya di dalam surat terserbut hasil scanner komputer.

Kendati surat itu dinyatakan palsu, tetapi anggaran yang dikucurkan dari APBD Kota Kediri pada termin kedua itu sudah terlanjur dipergunakan. Dana sebesar Rp 8 miliar itu telah dibelanjakan untuk tiang pancang dan gelagar Jembatan Brawijaya.

Disisi lain, Ketua Pansus Jembatan Brawijaya Muzer Zaidib yakin, bahwa prosedur pansus sudah dijalankan sesuai tahapan. Politisi PKB itu juga mengatakan, bahwa semua anggota pansus telah menyetujuinya.

Terkait rencana pemeriksaan terhadap unsur pimpinan DPRD dan pansus Jembatan Brawijaya, Muzer mengaku, sangat siap. Dia akan memberikan keterangan apa adanya untuk membantu kepolisian dalam menuntaskan dugaan korupsi Jembatan Brawijaya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polres Kediri Kota sudah menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan dan Ketua Panitia Lelang Wijanto sebagai tersangka dugaan korupsi Jembatan Brawijaya. Penyidik Tipikor kini tengah menyelidikan proyek pembangunan Poltek II Kediri.

Polisi mensinyalir sudah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek bernilai Rp 88 miliar itu. Indikasi awal, pelaksana proyek adalah PT Surya Graha Semesta (SGS), yang notabene bukan pemenang lelang, serta pelaksana proyek Jembatan Brawijaya. Polisi curiga lelang proyek fiktif dan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat terkait.

Terlibat Judi Bola, 6 Warga Diamankan Polisi

KEDIRI - Polres Kediri Kota, Jawa Timur Minggu (24/2) malam mengamankan 6 tersangka pelaku Judi Bola. Mereka Didik Aringga (27), warga Perum Permata Biru Kota Kediri, Edi Hariyanto (32) warga Kelurahan Bujel Kota Kediri, Ahmad Falah (30) warga Kelurahan Bujel, Febi Sanjaya (26) warga Desa Wates Kabupaten Kediri, Roy Hardianto (34) warga Kelurahan Dandangan Kota Kediri, dan Junaedi (52) warga Kelurahan Lirboyo Kota Kediri.

Penangkapan para pelaku bermula, saat petugas mendapatkan informasi jika di jalan PK Bangsa Kota Kediri sering digunakan transaksi judi bola, khususnya saat hari Sabtu dan Minggu. Kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Didik dan dilakukan pengembangan, hingga mengamankan tersangka lain. Dari Tangan Didik, Petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 unit Hp, 40 lembar sobekan rekapan Judi Bola, 2 buku tulis rekapan, dan uang tunai sebesar Rp 1.338.000.

Kasubag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, petugas masih akan melakukan pengembangan kasus tersebut karena disinyalir masih ada jaringan lain diatasnya. “Kita masih terus melakukan pengembangan, karena disinyalir masih melibatkan Bandar diatasnya,” ungkapnya.

Sementara itu, didik salah satu tersangka mengaku, jika 1 kali putaran mendapatkan fee atau keuntungan 6 persen dari 1 kali penjualan. “Saya mendapatkan keuntungan 6 persen dari setiap tombokan,” akunya.

Akibat perbuatannya, keenam Tersangka akan dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian, dengan ancaman hukuman 10 Tahun penjara. (*)

Full Time, Persik Bidik Poin Penuh

KEDIRI - Para pemain persik yang dalam kondisi full time, saat pertandingan melawan PS Mojokerto Putra, Selasa (26/2) sore di Stadion Brawijaya Kediri, Manajemen Persik Kediri siap mematok raihan poin sempurna.

“Para pemain dalam kondisi full time, jadi besuk bisa diturunkan semua,” kata Manajer Persik Kediri Anang Kurniawan, Senin (25/2).

Masih kata Anan, meski Harianto sempat mengalami cidera hamstring saat di jogja dulu, namun saat melawan Mojokerto Putra ada kemungkinan sudah bisa dimainkan. “Kemarin sempat cedera, namun masih ada kemungkinan Harianto bisa main, melihat kondisinya yang mulai membaik,” ujarnya.

Apalagi, kata Anang, lini depan Persik juga akan dimainkan Machia, pemain asal kamerun yang baru bergabung beberapa hari kemarin. “Machia juga siap mengisi lini depan Persik,” ujarnya.

Masih kata Anang, dengan melihat motovasi para pemain yang saat ini haus kemenangan dan juga mendapatkan dukungan supporter Persik mania, akan memudahkan meraih poin penuh dan mengamankan posisi puncak klasemen grup 5. (*)