Tak Kunjung Terealisasi, Dewan Pertanyakan Pembangunan Kampus UB

KEDIRI - Belum juga terealisasinya pembangunan Universitas Brawijaya (UB) Kediri hingga memasuki pertengahan tahun 2013 ini,  kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri ganti mempertanyakan keseriusan Pemkot Kediri dan UB untuk dimulainya proses pembangunan kampus di kelurahan Mrican.

Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto mengatakan, pihaknya sudah memberikan persetujuan pembangunan kampus yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK) persetujuan, sejak akhir tahun 2012 lalu. “Dulu saat masih proses, pemkot terkesan memprovokasi masyarakat untuk melakukan unjuk rasa mendesak dewan, kali ini ganti kami yang mempertanyakan,” tegasnya, Jumat (10/5).

Bahkan, sejak diserahkan SK persetujuan pembangunan UB di lahan seluas 23 hektar di kelurahan Mrican tersebut, hingga kini belum juga ada titik terang kappa dimulainya pembangunan kampus. “Hingga saat ini belum jelas, kapan dimulainya proses pembangunannya,” ujarnya.

Masih kata Hadi, pihaknya mengingatkan Pemkot Kediri agar jangan sampai menciderai hati nurani masyarakat kota kediri, dengan tidak segera membangun kampus UB. Ia juga berharap, tahun ini pemkot dan UB untuk segera memulai proses pembangunan kampus. “Jangan sampai kepercayaan yang diberikan masyarakat pudar, dengan tidak segera membangun kampus,” ujarnya.

Apalagi, kata Hadi, terkait nasib beberapa mahasiswa UB Kediri yang saat ini terlanjur kuliah di UB Kediri, yang selalu cemas menunggu tempat perkuliahan resmi milik UB.

Terancam Bentrok, Walikota Kediri Minta Mubes Persikmania Diundur

KEDIRI - Walikota Kediri meminta rencana musyawarah besar (mubes) memilih ketua suporter Persik Kediri, pada 12 Mei 2013 diundur. Sebagai pembina persikmania, walikota akan mengumpulkan pengurus Forum Komunikasi Suporter Persik (FKSP) dan seluruh koordinator wilayah (korwil).

“ Perlu duduk bersama-sama, Namanya persikmania, adalah organisasi masyarakat, kalau bentrok yang jangan.  Bagaimana persikmania bersatu, jangan terpecah-pecah. Sebaiknya diundur dulu. Saya akan mengumpulkannya,” ujar  Samsul Ashar, Rabu (08/5)

Walikota berjanji akan segera mengumpulkan pengurus FKSP dan seluruh korwil persikmania, termasuk Tim 9 yang ngotot akan menggelar mubes pada 12 Mei besok. Orang nomor satu di ‘Kota Tahu’ itu berharap tidak ada kelompok tertentu yang sengaja menumpangkan kepentingan pada tubuh suporter.

“ Sudah bukan jamannya lagi ada kepentingan tertentu yang menumpang pada suporter. Malam ini saya ke Surabaya. Mungkin besok atau lusa, akan kita kumpulkan seluruhnya,” imbuh Samsul Ashar.

Terpisah, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro mengaku, telah menerima surat dari FKSP. Pihaknya menyerahkan penyelesaian konflik diantara soporter Persik kepada Walikota. Kapolres berharap, perpecahan antar sesama pendukung tim Macan Putih segera menemukan solusi.

“ Saya sarankan, agar Walikota sebagai pembina Persik melakukan pertemuan dengan semua pihak. Di dalam pertemuan itu, semuanya diajak bicara, bagaimana solusi baiknya. Jangan sampai terjadi konflik,” ungkap AKBP Ratno Kuncoro.

Sebagaimana diberitakan, sekelompok korwil persikmania yang menyebut Tim 9 berencana menggelar mubes pemilihan ketua persikmania, pada 12 Mei mendatang. Mereka beralasan, jabatan Ketua FKSP Mohammad Hanif sudah habis sejak Desember 2012 lalu.

Rencana Tim 9 ini menuai protes dari pengurus FKSP. Mereka merasa telah dilangkahi. FKSP meminta agar rencana itu dibatalkan. Pasalnya, selain menyalahi prosedur pemilihan, juga ditengarai bernuansa politis menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Kediri Agustus mendatang.

FKSP telah menyurati Kapolres Kediri Kota dan Komandan Kodim 0809 Kediri. Isi dari surat itu adalah pernyataan sikap FKSP serta keberatan-keberatan atas rencana terselenggaranya mubes persikmaniapada 12 Mei mendatang. FKSP juga menyampaikan bahwa, jika mubes tetap digelar pada waktu itu, pihaknya tidak menjamin terjadi kericuhan yang berujung pada bentrok fisik.

Ditanya mengenai kemungkinan tetap terselenggaranya mubes persikmania dan kekhawatiran terjadinya bentrok fisik, Kapolres mengaku, sebagai pihak keamanan pihaknya akan berusaha mencegah terjadinya konflik. Kapolres terus mewanti-wanti agar kedua belah pihak dan seluruh elemen yang terlibat mengedepankan komunikasi. (*)

SK PAW Nuruddin Hasan Turun, Segala Fasilitas akan Ditarik

KEDIRI - Proses Pergantian antara waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Kota Kediri Nuruddin Hasan akhirnya segera terlaksana. Pasalnya, surat keputusan (SK) nomor 171.419/133/011/2013 tentang PAW Nuruddin Hasan dari gubernur Jawa Timur telah turun sejak 4 mei lalu.

Sekretaris Fraksi PAN Reza Darmawan membenarkan SK PAW Nuruddin Hasan telah turun, dan saat ini pihaknya masih akan mengusulkan dalam Badan Musyawarah (Banmus) untuk selanjutnya melakukan rapat paripurna khusus. “Kita akan usulkan dalam banmus dulu, baru kemudian dilakukan rapat paripurna khusus,” ujarnya, Selasa (7/5).

Dalam rapat paripurna khusus tersebut, dikatakan Reza, nantinya juga akan dilaksanakan pelantikan pergantian anggota dewan. “Dalam paripurna itu nanti juga akan dilakukan proses pelantikan anggota dewan yang baru menggantikan Nuruddin Hasan,” ujarnya.

Dengan turunnya SK PAW tersebut, dikatakan Reza, sesuai dengan tata tertib DPRD, maka segala fasilitas kedewanan yang dibawa Nurudiin harus dikembalikan ke pemerintah. “Sesuai aturan, jika SK turun, maka semua fasilitas dewan yang dibawa Nuruddin harus dikembalikan ke pemerintah,” jelasnya.

Dalam SK pemecatan tersebut, dijelaskan Reza, Nuruddin Hasan dinilai telah melanggaran Anggaran Dasar / Aanggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Amanat Nasional. “Saudara Nuruddin dinilai sudah melanggar AD/ART partai. Jadi dilakukan pemecatan,” tegasnya.

Masih kata Reza, sesuai data di DPD PAN Kota Kediri, suara terbanyak dari hasil Pileg 2009 lalu, dibawah Nurudin Hasan adalah M. Subketi. Maka, Subekti nantinya yang akan menggantikan Nuruddin Hasan. “Sesuai data kami, suara terbanyak dibawah Nurudin adalah M. Subekti. Jadi, dia nanti yang menggantikan saudara Nuruddin Hasan di DPRD,” jelasnya.

Ribuan Pendukung Eggy Sudjana di Kediri Dicoret

KEDIRI  – Sebanyak 7.370 pendukung pasangan calon gubernur Jawa Timur (Jatim) dari jalur perseorangan Eggy Sudjana-Mohammad Sihat yang ada di Kota Kediri dicoret. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat segera melaporkan ketidak absahan dukungan tersebut ke KPU Provinsi Jatim.

“Kita lakukan verifikasi sampai akhir 12 Mei mendatang. Setelah itu, akan kita laporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur. Kita buatkan berita acara,” ujar Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofiq, Selasa (7/5).

Sebanyak 7.370 dukungan yang telah dicoret tersebut terinci sebagai berikut. Kecamatan Kota sebanyak 1.776, Kecamatan Pesantren 2.127 dan Kecamatan Mojoroto sebanyak 3.667 dukungan.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPUD Kota Kediri terhadap dukungan pasangan Eggy Sudjana-Mohammad Sihat diketahui, banyak dukungan yang berasal dari luar Kota Kediri. Selain itu, banyak pula dukungan yang tidak dilengkapi dengan materai dan tanda tangan dari bakal calon. “Daftar dukungan calon perseorangan dibuat kolektif, harus ada materinya dan tanda tangan dari dua bakal calon. Kebanyakan yang kita temukan tidak ada materinya. Kemudian banyak juga KTP-nya dari luar daerah, luar kediri. Sementara dari Kediri justru sedikit sekali, hanya 398 orang,” terang Agus Rofiq.

LJK Lebih Rumit, Walikota Minta Pengawas Bantu Pengisian

KEDIRI - Rumitnya pengisian lembar jawaban kerja (LJK) dalam pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SD tahun ini, membuat Walikota Kediri Samsul Ashar meminta agar para pengawas ikut membantu dalam mengisi data dalam LJK.

Menurut Samsul, jika ada kesalahan dalam mengisi LJK, maka LJK tidak akan bisa terbaca dalam scan dan hasilnya siswa yang bersangkutan tidak akan mendapatkan nilai. “Dalam unas kali ini semuanya berjalan lancer, hanya saja dalam pengisian LJK, pengawas perlu memberikan pejelasan,” ujarnya, Senin (6/5).

Selain meminta pengawas memberikan penjelasan, Samsul juga meminta agar para pengawas juga meneliti apakah ada kesalahan dalam mengisi LJK atau tidak. “Para pengawas harus memantau siswanya betul-betul benar dalam pengisian data dalam LJK atau belum,” ujarnya.

Dalam sidak tersebut, Walikota Samsul melakukan sidak disejumlah sekolah seperti SD Santoyosep, SD Pawyatan Dhaha 1 dan 2, SD Petra dan juga SDLB.

Sementara itu, Kepala SDLB Putra Asih Samsudin juga mengakui jika pengisian form LJK tahun ini lebih rumit, untuk itu pihaknya juga memantau dan membenarkan jika ada siswanya yang keliru mengisi LJK. “Memang tahun ini lebih rumit, makanya pengawas kami himbau agar mengawal para peserta saat mengisi form identitas peserta di LJK,” ujarnya.

Untuk diketahui, tahun ini ada 5.254 peserta Unas tingkat SD di Kota Kediri yang meliputi SD dan MI baik negeri maupun swasta.

Sementara itu, di Kabupaten Kediri, ujian nasional setingkat SD di Kediri diikuti sekitar 24 ribu siswa dari berbagai ratusan lembaga sekolah. Namun praktek di lapangan terdapat 128 sekolah harus rela mengungsikan siswanya untuk mengikuti ujian nasional di sekolah lain. Alasannya lembaga sekolah tersebut tidak mampu memenuhi kuota penyelenggaraan unas.

Sesuai ketentuan, sekolah yang menjadi penyelenggara unas minimal harus ada 20 siswa. Namun di lapangan seringkali terjadi permasalahan pelik karena sebagian sekolah kurang diminati dan kondisi letak geografis yang cukup terjal sehingga para sekolah banyak yang pindah ke daerah perkotaan.

Kasi Kurikulum TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Wardoyo mengatakan, sejumlah SD dan MI yang dimarger, dianggap tidak memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. Tak hanya persyaratan jumlah, namun sekolah yang bersangkutan harus memenuhi syarat akreditasi untuk bisa menggelar unas.

Untuk diketahui, Jumlah sekolah setingkat SD yang menjadi penyelenggara unas sebanyak 576 lembaga dari 650 SD yang ada di Kabupaten Kediri. Sedang Madrasah Ibtidaiyah yang menjadi penyelenggara unas sebanyak 154 lembaga dari 208 lembaga. Dalam kegiatan unas ini dinas pendidikan telah menerjunkan sekitar 3 ribu pengawas yang diambilkan dari guru SD dan MI yang ada di Kabupaten Kediri.