Takut Cairkan Madin, Pemprov Jatim Berencana Limpahkan ke Pusat

Gus Ipul saat menghadiri Muskercab I PCNU di Kapurejo

KEDIRI – Banyaknya beberapa daerah yang takur mencairkan dana bantuan ke madrasah diniyah (Madin) sangat disesalkan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf. Untuk itu, pihaknya berencana melimpahkan program pemberian dana bantuan itu pada pemerintah pusat, sebagai bentuk kepedulian pemerintah pada pesantren.

“Madin ini sudah ada di tengah masyarakat, dan kami berharap bisa diperlakukan yang sama dengan lembaga pendidikan lainnya. Kami akan limpahkan program ini ke nasional jangan ke bawah (tingkat pemerintah daerah),” katanya ditemui saat Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) I PCNU Kabupaten Kediri di Pondok Pesantren Salafiah Kapu, Kecamatan Pagu, Sabtu, (13/4).

Gus Ipul (sapaan akrab Saifullah Yusuf) mengatakan sudah mengonsultasikan tentang program dana bantuan untuk madin itu ke pemerintah termasuk Presiden dan Menteri Dalam Negeri, dan mereka memberikan apresiasi yang baik. Madin merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Selama ini, lembaga ini tidak begitu diperhatikan. Para guru yang mengajar pun hanya bermodalkan ikhlas, tanpa mengharap materi dari ilmu yang diberikannya selama mengajar.

Untuk itu, ia mengatakan Pemprov Jatim membuat program untuk memberikan bantuan untuk madin itu. Pada 2012 lalu dianggarkan sampai Rp300 miliar yang diberikan kepada seluruh madin di Jatim. Namun, ia mengaku menyesalkan dengan tidak diberikannya anggaran itu pada yang berhak. Banyak pemerintah daerah yang tidak mencairkan anggaran itu, karena takut menyalahi aturan. “Kendala di beberapa pemda, mengaku takut mencairkan anggaran itu,” ujarnya.

Bahkan terkait hal ini, Gus Ipul mengatakan sudah mengonsultasikan masalah ini ke Menteri Dalam Negeri seiring dengan aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana hibah dan menjelaskan tentang pemberian dana bantuan itu, dan ternyata tidak ada masalah. “Ini bukan dana hibah tapi program dan ini perintah dari Undang-Undang. Kami sudah kirim surat ke menteri dan sudah klarifikasi dan Menteri pun oke," jelasnya.

Ia juga menyesalkan jika pemerintah daerah masih takut untuk mencairkan dana itu, karena dana itu bukanlah dana korupsi. Dana itu digunakan untuk keperluan umat. Di Jatim, dana itu sudah dicairkan dan tinggal realisasi di pemda baik di madin yang ada di kota ataupun kabupaten.

Namun, ia juga meminta agar ada kejelasan administrasi dari madin tersebut, agar ke depan tidak ada masalah. Dengan itu, jika dana itu dicairkan mereka lebih mudah untuk memprosesnya.

Pemberian dana madin merupakan salah satu program oleh pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf saat mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur pada 2008 lalu. Pada 2012, program itu direalisasikan dengan menganggarkan sekitar Rp300 miliar di APBD Provinsi Jatim. Namun, belum bisa direalisasikan sampai tingkat pemda hingga kini.

Di Kabupaten Kediri, terdapat sedikitnya 625 lembaga pendidikan madin tersebar di seluruh daerah. Dalam APBD 2012 lalu, dianggarakan sekitar Rp8,8 miliar, tapi kemudian tidak diberikan. Dana itu akhirnya kembali masuk ke kas daerah karena tidak terserap.

Namun, ia mengatakan pemerintah kembali menganggarkan untuk madin pada APBD 2013 ini dan nominalnya lebih kecil, hanya Rp600 juta. Sampai saat ini pun masih belum ada kejelasan kapan anggaran itu akan diberikan pada pengurus madin. (*)