Dewan Khawatir UB Permainkan Pemkot Kediri

KEDIRI – Kalangan DPRD Kota Kediri khawatir Universitas Brawijaya (UB) Malang sengaja mempermainkan Pemerintah Kota (Pemkot) setempat, terkait rencana pembangunan kampus di Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto. Dewan sudah mengeluarkan surat rekomendasi pemanfaatan aset seluas 23 hektar, tetapi sampai saat ini belum ada planning pembangunan secara pasti.

“Perijinan lahan sudah ada, mahasiswanya juga sudah ada. Jangan sampai Brawijaya hanya memanfaatkan lahan tersebut. Oleh karena itu, kita minta Brawijaya segera melakukan pembangunan kampus di Kota Kediri,” desak Anggota Komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan, Kamis (21/2)

Politisi Partai Demokrat itu kembali mempertanyakan komitmen antara Pemkot dengan Brawijaya ihwal pendirian kampus Brawijaya Kediri. Sebab, sesuai ketentuan, setelah masa peralihan itu, paling lama enam bulan sudah harus ada proses pembangunan. Jangan sampai, kemudian molor dan akhirnya menimbulkan persoalan. “Segera setelah masa peralihan itu, paling tidak enam bulan setelah keputusan walikota harus harus mulai proses pembangunan. Kalau molor, itu tergantung komitmen antara pemerintah kota dengan Brwijaya bagaimana. Kalau ingin segera merealisasikan, seharusnya bangunan fisik sudah ada planningnya,” sindir Yudi

Sebelumnya, Walikota Kediri Samsul Ashar mencukur gundul rambut milik sejumlah tokoh masyarakat di Kelurahan Mrican sebagai bentuk rasa syukur sudah disetujuinya Universitas Brawijaya cabang Kediri di kelurahan setempat oleh DPRD. Ritual pangkas rambut itu berlangsung di Kantor Kelurahan, pada Minggu (10/2) malam lalu


Selain ritual cukur gundul, masyarakat juga menggelar tasyakuran bersama. Warga membuat gunungan tumpeng raksasa dengan aneka hidangan untuk dinikmati bersama. Dalam acara tersebut, masyarakat yang hadir mencapai ratusan orang berasal dari seluruh dusun di kelurahan tersebut

Dalam kesempatan itu, Walikota Samsul Ashar mengatakan, setelah turunnya rekomendasi dari DPRD, langkah selanjutnya adalah menagih janji Universita Brawijaya untuk segera membangun tempat perkuliahan. Pemkot akan mendesak Universitas Brawijaya agar segera merealisasikan janjinya dalam waktu sesegera mungkin. (*)

Program Bedah Rumah Jadi Ajang Pungli

KEDIRI – Program bedah rumah tidak layak huni di Kediri diduga menjadi ajang pungutan liar (pungli). Perolehan dana bedah rumah untuk masyarakat miskin justru dipotong lebih dari 15 persen. Sementara dalih untuk uang keamanan.

Dugaan praktek pungli itu terjadi di Desa Mondo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Masing-masing penerima alokasi dana bedah rumah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri dipaksa setor dana hingga Rp 1 juta kepada oknum perangkat desa. “Satu kepala keluarga (KK) sedianya mendapat alokasi dana sebesar Rp 6 juta. Dana itu cair dalam dua termin. Satu terminnya sebesar Rp 3 juta. Tetapi, kemudian ditarik kembali dengan dalih untuk membayar pajak dan uang keamanan. Setelah dipotong, dana itu diberiikan hanya senilai Rp 2,5 juta per terminnya,” ujar nara sumber yang enggan disebutkan namanya, kamis (21/02/2012)

Nara sumber yang mewanti-wanti supaya namanya dilindungi itu menambahkan, pemotongan dana dengan dalih untuk membayar pajak dan uang keamanan sungguh sangat tidak logis. Sebab, kebutuhan itu semestinya telah dicukupi oleh pemerintah daerah (pemda).

Mengingat, dana tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat ekonomi lemah yang benar-benar sangat membutuhkan. Sehingga, mereka tidak dibebani biaya sepeserpun

Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, jumlah penerima program bedah rumah di Desa Mondo tahun ini sebanyak 53 KK. Hampir semua KK dipastikan mengalami hal yang sama yakni, menjadi korban pungli oleh oknum perangkat yang ingin memperkaya diri sendiri.

Selain menjadi ajang pungli, program yang ditangani Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pemberdayaan Daerah (Bapedda) Kabupaten Kediri itu juga diindikasi tidak tepat sasaran. Banyak masyarakat miskin di desa tersebut yang justru tidak mendapatkan jatah. Tetapi malah diberikan kepada masyarakat mampu

Seperti keluarga Sabar dan Imam. Rumah Sabar di Desa Mondo bagian utara sudah hampir ambruk. Begitu juga dengan rumah milik Imam, tetangganya. Jatah mereka malah diberikan ke sejumlah keluarga kaya. Bahkan, ada satu keluarga yang mendapatkan jatah tiga sampai empat unit rumah.

Praktek pungli pada program bedah rumah tersebut diduga melibatkan banyak pihak. Pasalnya, beberapa rumah milik warga kaya yang mendapat jatah, justru lolos survey dari tim dinas terkait. Bahkan, sampai pada proses penyerahan dana hibah itu ke pihak penerima, tidak ada yang curiga.

Pemkab Kediri belum bisa memberikan statmen resmi terkait persoalan tersebut. Juru bicara Pemkab Edhi Purwanto tidak dapat dihubungi melalui telepon selulernya. (*)

Cium Bau KKN, Warga Gagalkan Pengangkatan Perangkat Desa

KEDIRI – Menciun aroma nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa, warga Desa Tenggerkidul, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, jawa Timur mendatangi kantor kepala desa setempat, Kamis (21/2). Mereka menuntut pengangkatan perangkat desa tersebut ditunda. Namun tuntutan lain yang dirasa aneh, warga menginginkan pengangkatan perangkat desa itu selama 2 tahun kedepan dengan alasan akan di sewakan untuk pembangunan salah satu masjid didesa itu.

Dua jabatan perangkat desa yang habis masa jabatannya yakni, Kepala Urusan (Kaur ) Umum dan Kaur pembangunan. Sutambar, yang dulu menjabat sebagai Kaur pembangunan sudah memasuki masa pension karena usianya telah mencapai 64 tahun. Sedang Sumardiono akan yang kini masih menjabat sebagai Kaur Umum akan memasuki masa pension sekitar bulan Juni yang akan datang.

Namun saat ini Kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sudah membentuk kepanitiaan untuk mengangkat perangkat desa baru menggantikan keduanya. Penagngkatan perangkat desa itu sudah dilakukannya sejak awal bulan januari yang lalu. Hingga kini tahapan pengangkatan perangkat desa tersebut sudah memasuki tahapan penyaringan tahap II.

Masyarakat merasa terdapat unsur nepotisme terdapat dalam penyaringan calon perangkat desa tersebut. pasalnya, calon yang kini ikut dalam pengjaringan hanya terdapat dua orang. Keduamnya dianggap kroni dan nepotisme oleh masyarakat. Kedua calon tersebut yakni anak kandung Kepala Desa dan mantan kader kapala Desa saat pemilihan kepala desa lalu. Nama masing-masing calaon itu adalah Aris Wibowo anak kepala desa yang kini masih menjabat, dan Nurudin, mantan ketua BPD yang juga kader kepala desa saat peilkades lalu. “Masyarakat lainnya sebenarnya banyak yang akan mencalaonkan diri sebagai perangkat desa, nammun selalu dihalang-halangi. Makanya kita meinta pengangkatan perangkat desa harus transparan,” teriak massa yang ikut dalam demo.

Perwakilan demonstran akhirnya di terima oleh kepala desa setempat. Saat berdialog dengan kelpala desa, perwakilan massa yang menunutut pengangkatan perangkat desa ditunda. Mereka mengatakan penundaan pengangkatan perangkat desa itu menurut perwakilan massa menganggap pengangkatan perangkat tersebut dianggap belum begitu penting. Pasalnya,

Seorang perwakilan massa, Samsul mengatakan, saat ini masyarakat menganggap pengankatan perangkat desa itu belum dibutuhkan oleh masyarakat. Pasalnya, tugas dan fungsi kedua perangkat desa yang kini pensiun masih bisa dikerjakan oleh masyarakat sendiri. “Kalau untuk saat ini masyarakat belum merasa perlu untuk mengangkat perangkat desa. Masyarakat bisa mengatasi sendiri tugas dan fungsi kedua perangkat desa. Sebenarnya yang menjadi masalah bagi masyarakat adalah diindikasikan adapraktik nepotisme,” ungkapnya

Sementara, Kepala Desa Tenggerkidul Indro Suroso mangatakan, pihaknya menerima aspirasi yang berikan oleh massa yang tidak terima atas pengangkatan perangkat desa tersebut. Pihaknya akan mengundang perwakilan massa tersebut dalam rapat panitia pengangkatan perangkat desa.

Menyinggung tuntutan warga agar tanah bengkok kedua perangkat itu disewakan untuk pembangunan masjid, Indro mengatakan tuntutan tersebut menurutnya tidak ada kaitannya dengan pengangkatan perangkat desa. “Saya tadi sudah mmenyatakan, menerima aspirasi mereka. Jika saat ini di rasa calon yang ada berbau nepotisme, maka saya akam mendurkan calon yang sudah ada. Kemudian yang berkaitan dengan permintaan mereka untuk menyewakan bengkok untuk pembangunan masjid kami rasa tidak ada hubungannya dengan pengangkatan perangkat desa,” ujar indro. (*)

Ratusan Bonek Dijemur dan Diminta Ucap Ikrar Janji

KEDIRI - Sebanyak 146 suporter pendukung Persebaya Surabaya yang sempat diamankan petugas Polres Kediri Kota, Jawa Timur karena melakukan pengerusakan dan penganiayaan terhadap sopir truk, Kamis (21/02/2013) pagi akhirnya dilepaskan. Tetapi sebelumnya, mereka sempat dijemur di halaman Mapolres serta diminta untuk memberikan hormat pada bendera merah putih.

Selain memberi hormat ke bendera, ratusan bonek, sebutan mereka juga diminta menyanyikan lagu Nasional "Padamu Negeri". Kemudian membacakan ikrar yang dimpimpin oleh Hamim Gimbal, selaku Drijen Bonek Surabaya.

Demikian penggalan isi ikrar tersebut. Kami berjanji tidak akan berbuat anarkis di wilayah hukum Polda Jawa Timur, khususnya Kota Kediri. Kami berjanji akan membawa uang saat memberikan dukungan kepada Persebaya Surabaya yang berlaga ke luar Surabaya.

Setelah menjalani hukuman, kemudian ratusan bonek dipulangkan. Polres Kediri Kota menyediakan sebanyak tiga armada bus untuk mengangkut mereka sampai ke perbatasan wilayah Kediri dengan Kabupaten Jombang, tepatnya di simpang empat Mengkreng, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri.

Polres Kediri Kota juga melakukan koordinasi dengan Polres Jombang untuk mengangkut ratusan bonek ke luar wilayah mereka. Sehingga proses pemulangan bonek dilakukan secara estafet antar jajaran polres yang dilalui bonek.

Hamim Gimbal saat dikonfirmasi mengakui, pelaku pengerusakan truk dan penganiayaan sopir serta kernetnya adalah ulah teman bonek. Tetapi, mereka rombongan sebelumnya yang sudah terlebih dahulu meninggalkan Kediri.

Hamim dan teman-teman bonek berjanji membantu pihak kepolisian meringkus para pelaku utama, dan menyeret ke Polres Kediri Kota. Upaya pencarian oknum bonek yang sudah berbuat kriminal dilakukan melalui koordinator wilayah (korwil) bonek di Surabaya dan sekitarnya. "Saya dan teman-teman ini bukan pelakunya. Mereka adalah kloter sebelumnya. Kami kloter paling belakang. Saya dan teman-teman siap mencari. Kami akui juga bahwa mereka teman-teman dari kami juga," terang Gimbal

Pria dengan model rambut gimbal ini curiga pelaku utama adalah penyusup. Setelah tim Persebaya pecah, keberadaan bonek juga ikut pecah. Itu sebabnya, dia khawatir pelaku merupakan penyusup diantara bonek yang ingin membuat citra bonek buruk. “Kami sudah melakukan koordinasi dengan manajemen tim. Mereka siap untuk ikut bertanggung jawab. Termasuk menanggung biaya perawatan korban dan kendaraan yang sudah dirusak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan bonek ditangkap petugas Polres Kediri Kota setelah melakukan pengerusakan dan penganiayaan sopir serta kernet truk di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Kediri, Rabu (20/02/2013) malam. Mereka baru saja memberikan kepada timnya yang berlaga melawan Perseta Tulungagung diajang kompetisi Divisi Utama KPSI dengan skor imbang 1-1. (*)

Banyak Investor Enggan Dirikan Usaha Di Kabupaten Kediri

KEDIRI – Banyak investor besar enggan berinvestasi di Kabupaten Kediri. Pasalnya, seringkali hendak mendirikan usaha, penguasa di Kabupaten Kediri selalu meminta jatah saham.

Sebagaimana di sampaikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Perijinan Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Kabupaten Kediri Habib yang menyatakan, sejak jaman periode Bupati Sutrisno, yakni 1999 hingga kini, menurutnya para penusaha banyak yang ogah membikin usaha di Kabupaten Kediri. Habib mengatakan, dirinya banyak menerima keluhan dari banyak pengusaha yang mengaku dimintai sahan atas usaha yang hendak dirikan di Kabupaten Kediri. “Kalau saya berani bilang investasi yang ada di Kabupaten Kediri itu tidak ada. Yang ada hanya usaha milik keluarga Bupati saja. Sekarang kita lihat saja, di Simpang Lima Gumul (SLG) hanya water boom. Itu juga hanya milik keluarga Bupati," kata Habib.

Habib mencontohkan, salah seorang pengusaha yang telah melapor pada dirinya untuk membuat usaha kayu di salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri. Penusaha tersebut telah membeli tanah dan peralatan. Namun karena tidak mendapatkan ijin, akhirnya tanahnya dijual kembali. Demikian juga salah satu peusahaan rokok di Desa Bendo, Kecamatan Pare, yang juga mengurungkan niatnya mendirikan usaha setelah dimintai sebagian saham oleh Penguasa di Kabupaten Kediri.

Menurut Habib, modus yang biasanya di lakukan oleh penguasa di Kabupaten Kediri untuk menguasai usaha adalah dengan cara meminta saham. Setelah satelah memiliki saham disebuah usaha itu, penguasa tersebut sedikit demisedikit mulai berusaha mengusai saham lainnya hingga perusahaan tersebut dapat dkuasainya. "Kita lihat beberapa usaha pom bensin yang ada di beberapa lokasi, ada yag dulunya milik koperasi, kemudian sedikit demisedikit sahmnya berpindah tangan. Demikian juga dengan usaha lainnya,” tambah Habib.

Sementra, Kepala Tata Usaha dan Penanaman Modal Pemkab Kediri Nugroho Adi membantah bahwa investor yang msuk di Kabupaten Kediri dimintai sejumlah saham pada usaha yang hendak didirikan. Nugroho mengatakan untuk kelas investor luar negeri dan nasional, perijinan mendirikan usaha ada di pemerintah pusat. Sedang untuk ijin usaha dari pengusaha daeah kewenangan mendirikan jin usaha ada di pemerintah provinsi.

Nugroho menambahkan, pemerintah daerah hanya memiki kewenangan memberikan ijin HO dan ijin bangunan saja. "Jika ada yang mengatakan penguasa disini meminta sahan jelas tidak benar. Masalhnya ijin usaha itu tidak berada di daeah tingkat II. Disini hanya Ijin HO dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) saja," ujar Nugroho

Menurut Nugroho investasi di Kabupaten Kediri meningkat sangat pesat. Peningkatan itu pada tahun 2011 hingga 2012 mengalami peningkatan sebesar 184 persen. Ditahun 2011 investasi yang masuk di Kabupaten Kediri sebanjyak 109 milyar rupiah. Ditahun 2012 jumlah tersebut meningkat hingga mencapai 311 milyar rupiah. (*)