Minta Bertemu Walikota, 10 Mahasiswa Dobrak Pagar Balaikota dan Bakar Sandal

KEDIRI – Sepuluh orang aktivis mahasiswa yang berasal dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kediri nyaris bentrok dengan aparat gabungan Satpol PP dan kepolisian saat berlangsung unjuk rasa di depan Balaikota Kediri, Senin (20/5). Mahasiswa akhirnya meninggalkan balaikota, setelah gagal menemui Walikota.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat gabungan tersebut terjadi ketika mahasiswa dihalang-hali masuk ke balaikota. Mahasiswa yang tersulut amarah kemudian berusaha merobohkan pagar pintu dari besi dengan cara mendorong dan menggoyang-goyangkan secara bersama.

Tetapi usaha mahasiswa gagal. Sebab, jumlah aparat gabungan yang berjaga jauh lebih banyak. Mahasiswa kemudian hanya bisa berorasi di luar balaikota, sambil meneriakkan hujatan kepada orang nomor satu di Kota Kediri serta kepada sejumlah pejabat. “Kawan, kita berdiri di pagar ini. Didalam sana tempat para tikus-tikus. Empat tahun memimpin Kota Kediri, pak Samsul telah gagal. Angka kemiskinan masih tinggi. Angka pengangguran juga sama tingginya,” teriak Mahbuba, dalam orasinya menggunakan pengeras suara.

Mahasiswa tidak kurang akal. Mereka kemudian membakar poster dari keras yang mereka bawa serta sendal milik mereka. Lalu mereka bernyanyi bersama dengan mengibarkan atribut kemahasiswaan. Kobaran api yang menyala itu kemudian mereka tendang ke arah aparat gabungan yang berjaga di pagar.

Saat aparat lengah mengatasi kobaran api, mahasiswa kembali mencoba masuk ke balaikota dengan cara memanjat pagar. Akan tetapi, usaha mereka kembali gagal. Mereka akhirnya pasrah dan melakukan aksi teatrikal di samping balikota.

Aksi teatrikal tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang masih tertindas oleh pemimpin. Masyarakat yang belum menikmati kemerdekaan. Bahkan, mahasiswa juga memerankan figur Walikota Samsul Ashar yang berasal dari kalangan medis atau dokter, yang gagal menyehatkan warganya.  “Kita harus mendatangkan dukun untuk menyehatkan pak dokter. Banyak persoalan-persoalan disini yang belum tuntas. Ini bentuk kegagalan dari kepemimpinan pak walikota selama empat tahun. Kami harus bertemu sekarang juga dengan pak Samsul Ashar,” imbuh Mahbuba.

Kendati telah berorasi dan melakukan aksi teatrikal, tetapi mahasiswa tidak digubris oleh Walikota Samsul Ashar. Bahkan, tidak ada seorang pun pejabat sudi menemui mereka. Sehingga para mahasiswa itu kemudian pergi meninggalkan balaikota dengan kecewa.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan para aktivis mahasiswa tersebut merupakan refleksi peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang jatuh hari ini. Aksi sempat menarik simpatisan para pengguna jalan. Ada sejumlah pengendara yang berhenti untuk melihat aksi mereka. Tetapi, pihak keamanan yang sudah disiagakan, mengatur jalanan arus lalu-lintas agar lancar, selama aksi berlangsung.

Momentum Harkitnas, Walikota Ingatkan Netralitas PNS

KEDIRI – Momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2013 di Kota Kediri menjadi tantangan bagi para PNS sebagai pelayanan masyarakat yang dikekang oleh aturan kedisiplinan. Walikota Kediri kembali mengingatkan mereka untuk selalu menjaga netralitas.

“Namanya PNS sendiri harus netral tidak boleh memihak. Harkitnas sendiri mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang sudah digagas oleh pendahulu kita, PNS sendiri adalah pelayanan masyarakat, tidak boleh terpecah pecah,” ultimatum Walikota Kediri Samsul Ashar usai memimpin Upacara Peringatan Harkitnas di Balaikota Kediri, Senin (20/5).

Peringatan Walikota terhadap netralitas PNS sangat realistis. Pasalnya, Kota Kediri dalam waktu dekat akan memiliki hajat besar memilih pimpinan daerah untuk lima tahun yang akan datang. Walikota tidak ingin euforia Pilkada 23 Agustus 2013 mendatang malah menjadi pemecah belah diantara PNS. “Sekali lagi haketat Harkitnas adalah alat untu mempersatukan bangsa, satu Nusa Satu Bangsa. Kalau ada perbedaaan, maka harus kita selesaikan dengan baik. Kalau jaman dahulu, untuk mengusir penjajah dibutuhkan persatuan dan kesatuan. Sekarang kita memperingatinya bersama dengan mengambil nilai-nilai dan maknanya,” tegas pak Dokter, sebutan akrab Samsul Ashar.

Upacara peringatan Harkitnas di Balaikota Kediri sendiri dikuti oleh seluruh PNS, musyawarah pimpinan daerah (muspida) hingga kalangan pelajar. Walikota sebagai pembina upacara membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring.

Isi dari pidato tersebut mengamanatkan kepada seluruh PNS, pegawai instansi pemerintah untuk bekerja sesuai bidang masing-masing, mengabdi kepada masyarakat.

Jelang Penutupan, 6 Pasangan Cawali Sudah Resmi Mendaftar

Pasangan Bahar dari PDI Perjuangan menyerahkan berkas

KEDIRI – Hingga menjelang 1 hari penutupan pendaftaran pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Kediri, sudah ada enam bakal pasangan calon yang sudah mendaftar. Yakni, Pasangan Kasiadi-Budiraharjo, Imam Subawi – Suparlan, Abdullah Abu Bakar – Lilik Muhibbah, Samsul Ashar – Sunardi, Harry Muler- Ali Imron dan pasangan Bambang Harianto – Hartono.

 

Menurut Ketua KPU Kota Kediri, meski pendaftaran  kurang satu hari, namun pihaknya tetap menyiapkan petugas untuk menerima pendaftaran pasangan calon. “Rencananya, besuk malam pasangan Haryono Budi Pramana – Mandung Sulaksono akan menjadi pasangan calon terakhir yang akan mendaftar,” ujarnya.

 

Untuk diketahui, pada Sabtu (18/5) ada dua pasangan calon yang mendaftar. Yakni, mantan direktur utama PDAM Hari Muller – Ali Imron. Dengan berjalan, dan diiringi kesenian jaranan serta ratusan pendukungnya,  kedatangan Heri Muler – Ali Rohmad (HAI) diterima komisioner dan anggota KPUD.

 

Dalam kesempatan itu, Heri Muler ingin membawa perubahan Kota Kediri menjadi lebih baik dan melanjutkan beberapa program yang dinilai sudah pro rakyat. “Kita akan bawa Kota Kediri ini menjadi lebih baik,” ujarnya.

 

Sementera itu, usai menerima berkas, Ketua KPU Kota Kediri Agus Rofiq langsung memeriksa berkas dukungan 20 partai politik non parlemen yang tergabung dalam Aliansi Lintas Parpol (ALP). Menurut Agus Rofiq, berdasarkan ketentuan, untuk bakal calon walikota yang didukung Partai Politik non parlemen minimal mendapatkan suara sah pada pemilu 2009 sebesar 20.762 suara. Namun parpol pengusung HAI ini jumlah suara sah mencapai 21.344 suara. “Jadi, kami menerima berkas pasangan calon Harry Muler – Ali Imron,” ujarnya.

 

Sementara itu, dari PDI Perjuangan yang mempunyai 5 kursi di DPRD Kota Kediri resmi mencalonkan a Bambang Harianto - Hartono (Bahar) yang juga disebut para simpatisan PDI Perjuangan Kota Kediri sebagai pasangan Jokowi - Ahok. Pasalnya, Hartono yang merupakan Wakabid Infokom DPC PDI Perjuangan ini merupakan keturunan etnis Tionghoa.

"Bahar - Hartono, Jokowi - Ahoknya Kota Kediri," kata simpatisan PDI Perjuangan yang ikut mengantar Bambang Harianto – Hartono (Bahar) mendaftar jadi bakal Calon Walikota Kediri ke KPUD setempat, Sabtu (18/5) siang.

Bahar mengatakan maju menjadi Calon Walikota dengan menggunakan ongkos biaya yang murah. “Niat saya baju menggunakan Bondo nekat (harta sedikit) dan mempunyai target menang,” kata Bahar dalam sambutannya.

Menurut Bahar yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini tidak mempunyai target yang muluk-muluk. “Target saya tidak muluk-muluk, seperti singkatan Bahar, yakni Bahagia bersama rakyat,” ujarnya.

 

Selain diikuti ratusan simpatisan PDI Perjuangan, pendaftaran pasangan Walikota Kediri Bahar juga dihadiri penghanut kepercayaan, pawai kesenian tradisional Jaranan dan Barongsai serta puluhan tukang becak.

Dalam kesempatan itu, Bahar juga diberikan ucapan selamat oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Wara S. Renny Pramana yang telah resmi mendaftar menjadi bakal calon Walikota Kediri.

 

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofiq mengatakan, akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas bakal pasangan calon Bahar dan memeberikan kesempatan perbaikan hingga 16 Juni mendatang.

Bahar - Hartono Disebut Jokowi - Ahoknya Kota Kediri

Bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bambang Harianto - Hartono disebut simpatisan PDI Perjuangan Kota Kediri sebagai pasangan Jokowi - Ahok. Pasalnya, Hartono yang merupakan Wakabid Infokom DPC PDI Perjuangan ini merupakan keturunan etnis Tionghoa.

"Bahar - Hartono, Jokowi - Ahoknya Kota Kediri," kata simpatisan PDI Perjuangan yang ikut mengantar Bambang Harianto – Hartono (Bahar) mendaftar jadi bakal Calon Walikota Kediri ke KPUD setempat, Sabtu (18/5) siang.

Bahar mengatakan maju menjadi Calon Walikota dengan menggunakan ongkos biaya yang murah. “Niat saya baju menggunakan Bondo nekat (harta sedikit) dan mempunyai target menang,” kata Bahar dalam sambutannya.

Menurut Bahar yang merupakan politisi senior PDI Perjuangan ini tidak mempunyai target yang muluk-muluk. “Target saya tidak muluk-muluk, seperti singkatan Bahar, yakni Bahagia bersama rakyat,” ujarnya.

 

Selain diikuti ratusan simpatisan PDI Perjuangan, pendaftaran pasangan Walikota Kediri Bahar juga dihadiri penghanut kepercayaan, pawai kesenian tradisional Jaranan dan Barongsai serta puluhan tukang becak.

Dalam kesempatan itu, Bahar juga diberikan ucapan selamat oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kediri Wara S. Renny Pramana yang telah resmi mendaftar menjadi bakal calon Walikota Kediri.

 

Sementara itu, Ketua KPUD Kota Kediri Agus Rofiq mengatakan, akan melakukan pemeriksaan terhadap berkas bakal pasangan calon Bahar dan memeberikan kesempatan perbaikan hingga 16 Juni mendatang.

Guru Honorer Terancam Kehingangan Job

KEDIRI – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oleh Raga (Disdikpora) Kabupaten Kediri berencana hendak melakukan regrouping (Penggabungan – red) beberapa sekolah yang dinilai tidak memnuhi standart dinas pendidikan. Akan tetapi, pihak Disdikpora belum memberikan solusi terhadap para guru honorer yang berada disekolah yang hendak di regrouping tersebut.

Selain SDN Tugurejo I dan II, KecamatanNgasem yang diastikan terkena program regrouping, beberapa SD lain pun juga akan dilakukan proses regrouping atau penggabungan. Setidaknya ada 6 SDN lain yang akan dimampatkan hanya menjadi 3 SD.

Kasi TK dan SD Disdikpora Kabupaten Kediri Sunaryo mengatakan, beberapa sekolah tersebut antara lain SDN Bangsongan II dan III, Kayenkidul; SDN Ngablak I dan II, Banyakan serta SDN Blimbing II dan III, Tarokan. Disekolah tersebut saat ini sedang dalam proses penjajjakan untuk dilakukan regrouping. Pasalnya, sekolah tersebut memiliki siswa krang dari 100 siswa, sehingga pihak Disdikora menganggap sekolah yang bersangktan tidak memnuhi syarat ketentuan dinas pendidikan. “Ini sedang dalam proses penajajkan, akan tetapi dimungkinkan sedah pasti dilakkan regroupin. Karena sekolah itu tidak memenuhi syarat, yakni siswanya kurang dari 100 anak,” Jelasnya.

Sunaryo mengatakan, selain pertimbangan efektifitas pembelajaran, regrouping yang dilakukan oleh Disdikpora juga bertujuan untuk melakkan efisensi sumberdya manusia, khusunya tenaga pendidik dan eisensi biaya operasional. Pasalnya, dengan jumah siswa yang tidak memenuhi ketentuan yang disayaratkan, sementara sekolah yang bersangkutan masih berdiri, menurut Sunaryo beban biaya operasionalnya dengan sekolah yang memenuhi syarat ketentuan. “Selain itu regrouping ini juga untuk efisensi sumberdaya. Jika sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 100 masih berdiri sendiri, bebena operasionalnya sama dengan sekolah yang masih memenuhi syarat. Makanya kita akan gabung untuk lebih efisien,” tambahnya.

Terkait tenaga guru dari sekolah yang hendak di regrouping,Sunaryo mengatakan, pihaknya akan menempatkannya pada sekolah baru yang diregrouping. Selain itu, pihaknya juga akan menempatkan pada sekolah yang dinilainya kekurangan tenaga pengajar.

Akan tetapi saat dikonfirmasi bagaimana dengan guru honorer yang berada di sekolah yang terkena regrouping, Sunaryo mengatakan menyerahkan kebijakan tersebut pada sekolah masing-masing. Pasalnya, par guru honorer tersebut diangkat oleh pihak sekolah, bukan oleh Disdikpora. “Kaitannya dengan tenaga honorer, kita akan serahkan pada kebijakan sekolah masing-masing. Masalahnya tenaga tersebut diaangkat oleh sekolah yang bersangkutan. Mungkin akan direkomendasi untuk masuk disekolah lainnya, itu taangung jawab sekolah yang bersangkutan,” tegasnya.

Sementara, anggota komisi D DPRD Kabupaten Kediri Choirul Anisa mengatakan, seharusnya sebelum dilakukan regrouping, pihak Dinas terkait sudah memiliki solusi terhadap nasib para guru honorer tersebut. Pasalnya, selama ini Disdikpora sudah menggunakan jasa para guru honorer itu untuk menutupi kekurangan tenaga penagaar yang ada disekolah tersebut. “Ini kesannya habis manis sepah dibuang. Selama ini dinas pendidikan menggunakan tenaga mereka untuk menutup kekurangan tenaga pengajar. Biarpun guru itu diangkat oleh sekolah setempat, secara tidak langsung sudah membantu tugas dinas itu. kok sekarang dibiarkan begitu saja. Harusnya, Disdikora memebrikan solusi terkait hal itu,” tegasnya. (rif)