Pertanyakan Payung Hukum BLSM Pemkot

KEDIRI - Kalangan komisi C DPRD Kota Kediri mempertanyakan payung hukum terkait Program bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) yang digagas Pemkot Kediri. Sebab saat ini pemerintah pusat juga tngah berencana menyalurkan BLSM sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM.

 

Anggota komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan, mengacu pada Permendagri 32 tahun 2011 tentang  hibah dan bansos, pemkot dilarang memberikan hibah secara terus-menerus. “Seperti halnya BLSM yang diberikan secara berturut-turut. Tahun ini dilakukan pada tahun kedua, apakah tidak menyalahi aturan Permendagri, niatnya baik, tapi apakah BPK nanti dalam pemeriksaan bisa mengerti,” tanya Ayub, sapaan Yudi Ayubchan, Kamis (27/6).

 

Selain itu, kata Ayub program BLSM tahun ini juga bersamaaan dengan adany program BLSM dari pemerintah pusat tentang kompensasi kenaikan harga bbm. “Apakah hal ini nannti tidak terjadi tumpang tindih,” kata Ayub.

 

Sementara itu, Kholifi Yunon, angggota komisi C yang lain juga mempertanyakan sistem pendataan dan kriteria penerima dari BLSM. Pasalnya, selama ini berdasarkan laporan, banyak penerima BLSM salah sasaran. “Tidak jarang warga yang menerima dari mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan perangkat atau masuk dalam golongan tertentu,” kata Yunon.

 

Untuk itu, agar dalam sisa pembagian BLSM yang masih ada sekitar 5 ribuan agar lebih transaparan dan terbuka. “Selama ini dalam pembagiaannya kan juga terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak dibagikan di kantor kelurahan, melainkan ditempat salah seorang warga serta adanya pesan-pesan khusus dari Walikota yang juga akan maju kembali dalam pilwali mendatang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemkot Kediri  Budi Siswantoro mengatakan, hibah yang tidak boleh terus menerus adalah hibah kepada suatu lembaga. Sementara untuk BLSM dari pusat sifatnya hanya sementara karena dampak kenaikan harga BBM. “Jadi, tidak ada masalah,  jika nantinya ada satu orang yang bisa menerima 2 bantuan BLSM sekaligus,” jelasnya.

 

Terkait dengan, pendataan yang dinilai kalangan dewan amburadul, pihaknya sudah mengacu pada data BPS yang sudah ada. Penerimanya juga by name by adress. “Selama aturannya jelas dan by name by adress maka sudah menjadi kewajiban kami untuk membagikannya,” jelasnya.

 
Masih kata Budi,  untuk penerimaan BLSM kompensasi kenaikan harga BBM yang menentukan adalah pemerintah pusat. Jika untuk BLSM program dari Pemkot Kediri, tahun 2013 ini ada 12 ribu KK dengan nominal Rp 250 ribu per KK. Sementara untuk penerima BLSM dari pemerintah pusat sebanyak 11.694 KK, dengan nominal Rp 150 ribu per KK.

Ribuan Seniman Meriahkan Parade Budaya Nusantara Kediri

KEDIRI - Sedikitnya 2.500 pelaku seni mengikuti Parade Budaya Nusantara di Kota Kediri. Mereka adu kreasi dalam upaya menyemarakkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1134.

Pertunjukan tari klasik Jawa "Jemparing Gagah" menjadi suguhan pertama dalam acara tahunan. Tari yang menceritakan perjalanan pemerintahan sejak zaman kerajaan itu dibawakan oleh para gadis-gadis cantik Kediri

Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Agus Wahyudi, selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan, maksud dari Parade Budaya Nusantara adalah menyemarakkan Hari Jadi Kota Kediri dan menyembangkan budaya. “Nguri-nguri budaya, sebagai peninggalan yang wajib dilestarikan. Kemudian apresiasi pemerintah terhadap masyarakat dengan menyuguhkan hiburan. Sedangkan, pesertanya sebanyak 2.500 orang berasal dari pelajar, guru, pegawai pemerintah. Dan yang paling spesial adalah grup jaranan," kata Agus Wahyudi, Rabu (19/6).

Peserta Parade Budaya Nusantara 2013 ini diberangkatkan langsung oleh Walikota Kediri Samsul Ashar, dari depan Stadion Brawijaya Kota Kediri. Ritual pecah Kendungo Kusumo menjadi tanda dibukanya acara tersebut. Orang nomor satu di "Kota Tahu" itu membanting kendi dari tanah liat berisi berbagai macam bunga ke aspal.

Setelah itu, peserta pertama yang berangkat dari grup tari kolosal. Tari tersebut mengambil tema kebersihan. Para peserta tari dari pelajar putri di Kota Kediri. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa alat kebersihan berupa sapu.

Tema yang diambil identik dengan penghargaan Piala Adipura dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Kota Kediri menerima Piala Adipura kategori sedang, karena telah berhasil menata kota dengan bersih dan asri.

Peserta urutan kedua berasal dari grup Drum Band Tangkai Mulia SMP Katolik Santa Maria Kediri. Setelah itu, rombongan muspida Kota Kediri. Walikota Samsul Ashar, Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kapolres Kediri Kota, Komandan Kodim, dan pejabat di lingkungan Pemkot Kediri, kecamatan dan kelurahan.

Parade Budaya Nusantara ini menempuh jarak kurang lebih 5 kilometer. Para peserta parade akan finish di Kantor Balaikota Kediri Jalan Basuki Rahmad Kota Kediri. Acara tersebut menyedot antusias masyarakat. Di sepanjang rute, tampak warga berjubel menyaksikan.

Yang menarik, saat dalam perjalanan, Walikota Samsul Ashar sempat membagi-bagi uang. Kontan saja, masyarakat menyerbu untuk mendapatkan. Kendati demikian, tidak membuat perjalanan peserta terganggu, karena petugas keamanan langsung sigap.

Puluhan Mahasiswa Tuntut Mundur DPR RI dari Dapil VI

KEDIRI - Sebanyak 30 orang aktivitas mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri menggeruduk Kantor DPRD Kota Kediri di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri, Rabu (19/6). Puluhan calon guru berunjuk rasa menolak rencana penaikan harga BBM oleh pemerintah.

Sayangnya, mereka gagal menyalurkan aspirasinya. Sebab, tidak satupun wakil rakyat yang datang untuk menemui. Sehingga, para aktivitas mahasiswa terpaksa kembali ke kampusnya dengan hampa.

Rahmad Junaidi, coordinator aksi mengatakan, para wakil rakyat yang duduk di DPRRI harus mundur. Terutama para wakil rakyat yang berangkat dari dapil VI dan ikut menyetujui APBN-P, yang didalamnya menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Copot anggota DPR yang tidak pro rakyat. Khususnya anggota DPR di dapil VI (Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Nganjuk, Tulungagung dan Trenggalek). Mereka sudah seperti paduan suara," teriak Rahmad Junaedi, selaku koordinator aksi.

Mahasiswa menilai, masih banyak alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi Nasional. Salah satunya memotong anggaran belanja dan fasilitas dinas, untuk dialihkan ke subsidi BBM.

Aksi unjuk rasa mahasiswa UNP Kediri ini mendapat kawalan ketat dari ratusan personil kepolisian, Polres Kediri Kota dan polsek jajaran serta Satpol PP dan Skuriti DPRD. Bahkan, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro terjun langsung untuk memantau situasi demo.

Mahasiswa yang mengenakan almamater khas warna biru, sempat meneriaki anggota DPRD, untuk segera datang menemui. Tetapi, karena tidak ada satupun diantara wakil rakyat yang keluar, ada sebagian yang mengumpat.

Sembari menunggu kedatangan anggota dewan, mahasiswa juga menyanyikan lagu "Padamu Negeri" berulang kali. Sampai akhirnya, mereka memilih membubarkan diri dan kembali ke kampus.

Kambing Gembrong, Spesies Langka Di Indonesia

KEDIRI - Kontes kambing tingkat provinsi Jatim 2013 di Pasar Hewan Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar didapatkan salah satu kambing yang tergolong spesies langka di Indonesia. Spesies ini hanya tinggal 20 ekor saja di seluruh Indonesia.

Spesies itu yakni, kambing Gembrong. Kambing Gembrong merupakan Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT)  jumlahnya di seluruh Indonesia  semakin populasi kritis.  Dari World Watch List for domestic animal diversity dilaporkan bahwa pada tahun 1997 populasinya ada 100 ekor dan cenderung terus menurun.

Spesies asli kambing ini berasal dari pulau dewata Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem. Saat ini populasinya nyaris punah, berdasarkan informasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali, pada1970-an kambing ini masih berjumlah sekitar 200 ekor. Pada1996 menurun menjadi 80 ekor. Kemudian pada 1998 tinggal 64 ekor. Kini diperkirakan tinggal 20 ekor.

Untuk mendukung kegiatan pelestarian dan pemanfaatan kambing Gembrong tersebut, peternakan di bawah PT HRL Internasional yang berada di Pacet Mojokerto, jawa Timur mencoba melakukan pelestarian kambing Gembrong. di PT HRL ini saat ii sudah sudah berhasil membiakan spesies ini hingga 20 ekor, 2 ekor diantaranya saat ini masih berupa anakan berusia 4 bulan. “Spesies aslinya memang dari Bali, tepatnya dari Kabupaten Karangasem. Dulu dari satu pasang, kita berhasil mengembangkan hingga 20 ekor,” ujar Heru Prasanta W, saat dikonirmasi menjelang pembukaan kontes kambing. Senin, (10/6).

Menurut Heru, ciri khas dari kambing ini adalah berbulu panjang. Panjang bulu sekitar berkisar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing Gembrong betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Warna tubuh dominan kambing Gembrong pada umumnya putih (61,5%) sebahagian berwarna coklat muda (23,08%) dan coklat (15,38%).

Pola warna tubuh umumnya adalah satu warna sekitar 69,23% dan sisanya terdiri dari dua warna 15,38% dan tiga warna 15,38%. Rataan litter size kambing Gembrong adalah 1,25. Rataan bobot lahir tunggal 2 kg dan kembar dua 1,5 kg. Tingkat kematian prasapih 20%. Tinggi kambing (gumba) 58 - 65 cm, bobot badan kambing dewasa 32-45 kg. Kambing jantan berjumbai pada dahi. Jumbai terkadang menutup mata dan muka kambing.

Heru menambahkan, Kambing ini memiliki relative tahan terhadap penyakit, akan tetapi ketertarikan masyarakat terhadap kambing jenis ini memang sangat minim. Pasalnya, selama ini pemerintah lebih menggalakan spesies impor yang berupa domba dan kambing etawa. Sehingag keberadaan kambing spesies local smakin tersisih dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Heru menyayangkan, upaya pelestarian spesies langka kambing gembrong salaam ini dinilainya setengah hati. Pada hal, menurutnya penyelamatan spesies langka merupakan salah satu tugas pemerintah. “Kita prihatin, pemerintah kita malah cenderung menggalakan spesies luar berupa domba dan kambing etawa. Padahal, seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk penyelamatan plasma nutfah yang tergolong langka ini. Kami berharap pemerintah mulai melastarikan spesies-sepsies langka yang ada agar terhindar dari kepunahan,” pungkasnya.

Satu Pengusung Lepas, Salah Satu Pasalon Pilwali Terancam Dicoret

KEDIRI - Pasangan calon (paselon) walikota dan wakil walikota Kediri pereode 2014-2019 yang diusung Aliansi Lintas Partai (ALP) Harry Muller - Ali Imron (HAI) terancam dicoret dari pencalonan. Pasalnya, kepengurusan salah satu anggota ALP yaitu PBB Kota Kediri diduga telah dibekukan.

”Karena Ketua DPC PBB Kota Kediri Ali Imron berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan mekanisme partai, maka di-careteker. Dalam memberikan dukungan, tidak melalui proses yang sesuai dengan juklak dan juknis,” ujar Humas DPW PBB Jawa Timur Tom Mashudi melalui telepon selulernya, Selasa (11/6)

Dijelaskan Tom Mashudi, dalam mekanisme penjaringan calon hingga pemberian dukungan, sudah seharusnya melibatkan seluruh pengurus baik di tingkat DPW maupun di DPP. Namun yang terjadi, imbuh Tom Mashudi, Ali Imron justru malah mencalonkan diri sebagai wakil, tanpa komunikasi dengan pengurus atasnya (DPW PBB). “Kami sudah mengirimkan surat pembekuan DPC PBB Kota Kediri dan surat penegasan SK DPP PBB per tanggal 17 Mei 2013 ke KPU Kota Kediri. Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat itu ada dua yaitu surat pembekuan di internal DPC PBB dan surat penegasan yang telah diterima KPU,” jelas Tom Mashudi

PBB, kata Tom Mashudi, kemudian mengalihkan dukungan terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota Samsul Ashar - Sunardi (SAS), yang nobatene calon incumbent. Pengalihan dukungan itu, terus Tom Mashudi, murni aspirasi dari bawah. “Sebenarnya komunikasi PBB dengan pak Sunardi sudah lama, sejak beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Kediri 2010 lalu. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga, PBB resmi mendukung pasangan SAS,” tegas Tom Mahsudi.

Apabila PBB keluar dari ALP, maka pasangan HAI dapat dipastikan bakal dicoret oleh KPU. Sebab, dukungan total mereka yang semula 21.434 suara akan berkurang sebanyak 3.499 suara (perolehan suara PBB pada Pileg 2009). Sehingga total dukungan ALP tanpa PBB hanya 17.935 suara. Padahal syarat minimal KPU sebanyak 20.700 suara.

Dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Ketua ALP Nur Ali mengatakan, jika kabar tersebut tidak benar. Dirinya masih yakin, PBB konsisten memberikan dukungan kepada ALP yang telah mengusung pasangan HAI. “KPU Kota Kediri sudah melakukan pengecekan keabsahan dukungan ke DPP PBB. Sehingga, kabar itu jelas tidak benar. Yang punya partai itu DPP bukan DPW. Kepengurusan PBB tetap utuh,” jawab Nur Ali.

Terpisah, Anggota KPU Kota Kediri Zaenal Arifin mengatakan, KPU tetap berpedoman pada Surat Keputusan (SK) yang berasal dari DPP PBB. Hingga saat ini, KPU belum menerima surat adanya pembekuan DPC PBB maupun penegasan pengalihan dukungan.

Perlu diketahui, Harry Muller adalah bekas Direktur PDAM Kota Kediri. Sementara Ali Imron, Ketua DPC PBB Kota Kediri. Keduanya telah resmi mendaftarkan diri ke KPU setempat. Bahkan, mereka juga sudah mengikuti tahapan tes kesehatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.