“Masalah penanganan kasus korupsi, sama sekali tidak ada keterkaitan dengan penambahan dana pengamanan pilkada. Kami berharap semua pihak menghormati. Masyarakat Kota Kediri mengetahui bahwa keamanan dan keimanan adalah satu satuan yang tidak terpisahkan,” ujar Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Rabu (06/02/2013)
Polres Kediri Kota akan melakukan pengkajian ulang di level internal. Selain itu, juga akan melakukan komunikasi kembali dengan Tim Anggaran Pemerintah Kota Kediri dan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kapolres tidak ingin, penambahan anggaran tersebut nantinya malah menjadi peluang terjadinya pelanggaran hukum. “Pengajuan kita memang seperti itu. Kita ingin pengkajian ulang di level Polres Kediri Kota, untuk melihat bahwa uang itu betul- betul untuk itu, karena akan sangat menentukan dislokasi personil. Dari Polda Jawa Timur juga turun, untuk memback-up kita,” terang Kapolres.
Anggaran pengamanan Pilwali Kediri sebesar Rp 3,9 milyar. Dana tersebut dihibahkan kepada kepolisian dan TNI untuk kegiatan pengamanan selama proses pemilihan walikota yang berlangsung Agustus mendatang. Dana akan diciarikan dalam dua tahap. Tahap awal sebesar Rp 1,5 miliar, sebagaimana tercantum dalam APBD tahun 2013 ini. Sedangkan selebihnya Rp 2,1 miliar akan dianggarkan melalui mekanisme PAK.
Penambahan dana pengamanan Pilwali Kediri ini menurut Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sangat tidak realistis. Sebab, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri tidak memiliki dasar yang kuat dalam rencana penambahan dana tersebut
Ketua F-PAN Kholifi Yunon, yang juga anggota Banggar DPRD Kota Kediri mengaku, tidak pernah diundang untuk mendengarkan paparan tentang rincian penggunaan anggaran pengamanan langsung dari polisi.
Menurutnya, proses penganggaran tambahan dana melalui PAK tersebut tidak relevan. Sebab, paling cepat proses pencairannya bisa sampai Oktober. Padahal, sesuai jadwal pilwali dilaksanakan bulan Agustus mendatang. (*)
No comments:
Post a Comment