Satpol PP Terjunkan Perahu Ski Board

KEDIRI - Aktivitas pertambangan pasir liar di Sungai Brantas wilayah Kota Kediri kembali marak. Bahkan, para penambang kini sudah berani mengeruk pasir di sekitar Jembatan Semampir, yang notabene milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Ironisnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri justru kesulitan memberantas mereka. Para penambang beraksi menggunakan perahu. Mereka nekat mengeruk pasir di tengah sungai yang membelah 'Kota Tahu' itu menjadi dua. 

“Kemarin kita melakukan rasia, namun hasilnya tidak maksimal. Penambang berhasil kabur menggunakan perahunya. Sehingga, kita hanya mengamankan sebuah perahu dengan sebuah mesin disel. Perahunya telah kita tenggelamkan. Sedangkan mesin diselnya kita copot, kemudian kita serahkan ke Polres Kediri Kota,” ujar Kasi Trantib Satpol PP Kota Kediri, Djati Utomo, Jumat (28/6)

Diakui Djati Utomo, para penambang pasir menggunakan perahu telah berani mengeruk pasir di dekat Jembatan Semampir. Menurut laporan yang diterima Satpol PP dari masyarakat, para penambang justru berasal dari luar Kota Kediri. 

Guna mengantisipasi aktivitas pertambangan pasir liar berikutnya, Satpol PP telah menerjunkan perahu jenis ski board lengkap dengan peralatan. Para petugas penegak peraturan daerah (perda) itu akan menggunakan ski board untuk patroli dan mengejar para penambang. “Mulai hari ini kita harus patroli. Kita sudah siapkan peralat ski board untuk pengejaran. Kita akan menangkan mereka, untuk diproses,” ancam Djati Utomo. 

Puluhan petugas gabungan dari Satpol PP Kota Kediri dan Polres Kediri Kota, Kamis (27/6) pagi melakukan rasia pertambangan pasir liar Sungai Brantas. Sialnya, hanya berhasil mengamankan sebuah perahu yang ditinggalkan penambang. Sementara dua penambang berperahu kayu lainnya berhasil kabur.

Merasa Diadu Domba, Bacawali PDIP Geram

KEDIRI - Dua bakal pasangan calon (paselon) walikota dan wakil walikota Kediri menjadi korban politik adu domba. Pelaku dipastikan berasal dari kelompok yang menghendaki mereka berseteru, demi kemenangan timnya.

Korban politik adu domba tersebut adalah paselon Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibah, yang diusung koalisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra dengan Bambang Harianto-Hartono (BaHar) yang diusung PDI Perjuangan. Relawan BaHar kini telah melapor ke panitia pengawas pemilihan umum (panwaslu) dan pihak kepolisian. “Tim pemenangan pasangan calon BaHar minta klarifikasi panwaslu. Pengerusakan atribut milik Mas Abu, bukan dilakukan oleh tim BaHar,” ujar Anggota Panwaslu Kota Kediri Divisi Pengawasan Mansur, Jumat (28/6)

Dari belasan reklame milik 'Mas Abu' yang dirusak, ada satu reklame yang sengaja ditempeli daun waru merah, yang identik dengan simbol cinta milik paselon BaHar. Itu ditemukan di daerah pemilihan (dapil) pesantren, tepatnya di dekat BaHar Center. 

Kamera CCTV di tempat pemenangan BaHar merekam seluruh aksi pengerusakan dan penempelan itu. Pelaku berjumlah dua orang. Mereka mengendarai sepeda motor. Kemudian merusak atribut milik Mas Abu, yang juga Wakil Walikota Kediri, kemudian menempelkan simbol milik BaHar.

Supriyadi, salah satu relawan BaHar langsung mendatangi kantor Panwaslu Kota Kediri. Pria yang juga berprofesi sebagai advokat tersebut melaporkan indikasi adu domba, dan menyerahkan bukti rekaman CCTV.

Namun, panwaslu menganjurkan agar tim BaHar melapor ke kantor Polsek Pesantren. Sebab, kejadian tersebut sudah memasuki ranah pidana. Selain itu, saat ini belum memasuki tahap penetapan paselon dan nomor urut paselon. “Ada indikasi mengadu domba, atau keinginan memperkeruh situasi. Pelaku jelas orang yang tidak bertanggung jawab. Kemarin, laporannya sudah masuk ke kepolisian. Pelapor membawa rekaman CCTV sebagai bukti,” terang Mansur.

Namun, Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan mengaku, belum menerima laporan dari tim pasalon BaHar terkait pengerusakan atribut dan praktek adu domba itu. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan polsek jajaran. 

Diberitakan sebelumnya, belasan atribut milik paselon Mas Abu-Ning Lik dirusak. Pengerusakan yang dilakukan pada dini hari itu, terbanyak di basis 'Mas Abu' di Kelurahan Banjaran, dekat dengan Kantor DPD PAN Kota Kediri, yang juga digunakan sebagai posko pemenangan 'Mas Abu'. Selain itu, juga dekat dengan rumah milik orang nomor dua di 'Kota Tahu' itu.

Polres Kediri Kota akan Tindak Penggunaan Sirine Dan Rotator Dijalanan

KEDIRI – Penggunaan sirine dan rotator dijalanan oleh para pengendara umum dinilai menyalahi undang-undang. Terkait persoalan tersebut, Polres Kediri kota akan bersikap tegas terhadap para pendara tersebut.

Kasub Bag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono mengatakan, penggunaan sirine dan rotator dijalanan oleh para pengendara umum menyalahi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. jika ditemukan pelanggaran terkai jhal tersebut, menurut Surono dapat diancam dengan hukuman pidana maksimal satu bulan dengan denda sebesar 250 ribu rupiah. “Penggunaan sirine dan rotator dijalanan oleh pengendara umum jelas menyalahi undang – undang. Makanya kita akan tindak tegas, karena penggunaanya semakin marak di Kota Kediri,” ujar Surono, Jum’at, (28/6).

Surono menjelaskan, dalam ketentuan undang-undang tersebut di telah diatur penggunaan sirine dan rotator dijalanan. Sesuai Undang-undang Penggunaan lampu isyarat dan sirene Lampu isyarat warna biru dan sirene, digunakan untuk mobil petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sedang lampu isyarat warna merah dan sirene, digunakan untuk mobil tahanan, pengawalan Tentara Nasional Indonesia(TNI), pemadam kebakaran (PMK), ambulans, palang merah,  dan mobil jenazah. Untuk lampu isyarat warna kuning tanpa sirene, digunakan untuk mobil patroli jalan tol, pengawasan sarana dan Prasarana Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, mobil derek Kendaraan, dan angkutan barang khusus.

Menurut Surono, pengunaan sirine dan rotator dijalanan di Kota Kediri marak ditenui oleh para pengendara umum, baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Surono menambahkan, maraknya penggunaan sirine dan rotator dijalanan dapat ditemui terutama pada malam minggu oleh clup-clup kendaraan bermotor maupun mobil. “Kita lihat saja saatmalam minggu, banyak clup-clup kencaraan bermotor maupun mobil menggunakan sirine dan rotator dijalanan. Tapi jelas kita tidak akan pandang bulu, semua akan kita tindak sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Surono.

Basis Mas Abu Diserang, Pelaku Gunakan Sajam

KEDIRI - Situasi politik di Kota Kediri semakin bertambah memanas. Basis salah satu pasangan calon (paselon) walikota dan wakil walikota "diserang". Pelaku beraksi dini hari dengan merobek belasan atribut menggunakan senjata tajam (sajam)

Sesuai pantauan, belasan spanduk yang dirusak milik paselon Abdullah Abu Bakal dan Lilik Muhibah. Pengerusakan terbanyak terjadi di sekitar Kelurahan Banjaran, disekitar posko pemenangan Mas Abu, panggilan akrab Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga Kantor DPD PAN Kota Kediri, dan dekat rumah "Mas Abu".

Seperti di perempatan jalan, sebelah timur SMK Dhoho Kediri. Spanduk berukuran besar "Mas Abu" yang bertengger di tepi jalan dirobek. Beberapa spanduk berukuran lebih kecil di sepanjang jalan tersebut juga dalam kondisi yang sama.

Tim Pemenangan Paselon Mas Abu-Ning Lik Reza Darmawan mengatakan pengerusakan atribut paselon Mas Abu-Ning Lik murni bernuansa politik. Pelaku sengaja berupaya menjatuhkan dengan cara licik. "Pasti disengaja, karena jumlah banner dan atribut yang dirusak banyak, tidak mungkin faktor alam. Mereka sepertinya menggunakan alat seperti cuter," ujar Reza Darmawan ditemui di Kantor DPD PAN Kediri, Kamis (27/6/2013) siang.

Pengerusakan atribut paselon Mas Abu-Ning Lik, menurut pria yang juga Anggota DPRD Kota Kediri itu bukti ketidak siapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalam mempersiapkan Pilihan Walikota (Pilwali) Kediri 2013. Pihaknya mempertanyakan netralitas dan independen Panwaslu.
"Kami menanyakan panwaslu, bagaimana kesiapan dalam kegiatan besar ini. Kami kecewa atribut kami dirusak, dirobek. Tetapi panwaslu tidak mengetahuinya," ujar Reza, panggilan akrab Reza Darmawan.

Menurut sejumlah relawan Mas Abu, pengerusakan berlangsung sekitar pukul 02.00 WIB. Sebab, satu jam sebelumnya, para relawan melihat atribut baik, spanduk maupun banner masih utuh. Selain di sekitar Kantor DPD PAN, pengerusakan juga terjadi di sejumlah titik tersebar di Kota Kediri. "Jam 01.00 WIB kami patroli keliling masih melihat spanduk dan banner dalam kondisi utuh. Tetapi pagi harinya, kami tahu sudah dalam keadaan robek. Sepertinya mereka beraksi sekitar jam 02.00 WIB. Mereka sepertinya menggunakan cuter, dengan irisan melingkar," kata salah seorang relawan Mas Abu

Terpisah, Anggota Panwaslu Kota Kediri Divisi Pengawasan Mansur mengakui telah menerima aduan pengerusakan atribut paselon Mas Abu-Ning Lik. Tetapi, karena panwaslu menganggar ranah pidana, maka menganjurkan melapor ke pihak kepolisian. "Kami menganjurkan mereka melapor ke pihak kepolisian. Sebab, ini sudah ranah pidana," jawab Mansur.

Razia Setengah Hati, Satpol PP Hanya Teriaki Penambang Pasir

KEDIRI - Razia tambang pasir liar Sungai Brantas yang digelar petugas gabungan Satpol PP Kota Kediri dan Polres Kediri Kota, Kamis (27/6) terkesan setengah hati. Puluhan personil yang diterjunkan gagal meringkus seorang pun penambang.

"Saat petugas datang, dua orang penambang kabur menggunakan perahu ke arah utara. Tidak ada petugas yang mengejarnya," kata Darmaji, salah seorang warga ditemui di lokasi razia, Kelurahan Semampir, Kota Kediri, tepatnya di sebelah utara Eks Lokalisasi Semampir.

Dua penambang yang kabur menggunakan perahu kayu ukuran sedang dengan mesin disel. Menurut keterangan sejumlah warga, mereka sebelumnya mengeruk pasir di tengah sungai. Pasir hasil kerukan kemudian ditaruh pada perahu mereka. Keduanya langsung kabur, begitu melihat kedatangan petugas.

Petugas hanya mampu mengamankan sebuah perahu dengan mesin disel yang sudah berada di tepi sungai. Perahu tersebut sepertinya baru digunakan untuk memuat pasir hasil kerukan dari dasar sungai. Sebab, di dalam perahu masih ada sisa pasir yang basah.

Menurut keterangan salah seorang petugas, perahu tambang yang diamankan belum diketahui pemiliknya. Penambang sudah terlebih dahulu kabur, sebelum akhirnya petugas tiba di lokasi.

Belum ada keterangan resmi dari pihak Satpol PP maupun Polres Kediri Kota terkait razia gabungan yang digelar kali ini. Petugas masih melakukan penyisiran di tepi sungai, untuk menemukan penambang maupun perahu serta peralatan penyedot pasir.

Razia gabungan tambang pasir liar tersebut disaksikan puluhan warga setempat. Mereka keluar dari rumah untuk melihat secara langsung kegiatan itu.

Pertanyakan Payung Hukum BLSM Pemkot

KEDIRI - Kalangan komisi C DPRD Kota Kediri mempertanyakan payung hukum terkait Program bantuan lansung sementara masyarakat (BLSM) yang digagas Pemkot Kediri. Sebab saat ini pemerintah pusat juga tngah berencana menyalurkan BLSM sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM.

 

Anggota komisi C DPRD Kota Kediri Yudi Ayubchan mengatakan, mengacu pada Permendagri 32 tahun 2011 tentang  hibah dan bansos, pemkot dilarang memberikan hibah secara terus-menerus. “Seperti halnya BLSM yang diberikan secara berturut-turut. Tahun ini dilakukan pada tahun kedua, apakah tidak menyalahi aturan Permendagri, niatnya baik, tapi apakah BPK nanti dalam pemeriksaan bisa mengerti,” tanya Ayub, sapaan Yudi Ayubchan, Kamis (27/6).

 

Selain itu, kata Ayub program BLSM tahun ini juga bersamaaan dengan adany program BLSM dari pemerintah pusat tentang kompensasi kenaikan harga bbm. “Apakah hal ini nannti tidak terjadi tumpang tindih,” kata Ayub.

 

Sementara itu, Kholifi Yunon, angggota komisi C yang lain juga mempertanyakan sistem pendataan dan kriteria penerima dari BLSM. Pasalnya, selama ini berdasarkan laporan, banyak penerima BLSM salah sasaran. “Tidak jarang warga yang menerima dari mereka yang mempunyai hubungan dekat dengan perangkat atau masuk dalam golongan tertentu,” kata Yunon.

 

Untuk itu, agar dalam sisa pembagian BLSM yang masih ada sekitar 5 ribuan agar lebih transaparan dan terbuka. “Selama ini dalam pembagiaannya kan juga terkesan sembunyi-sembunyi dan tidak dibagikan di kantor kelurahan, melainkan ditempat salah seorang warga serta adanya pesan-pesan khusus dari Walikota yang juga akan maju kembali dalam pilwali mendatang,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Asisten Pemkot Kediri  Budi Siswantoro mengatakan, hibah yang tidak boleh terus menerus adalah hibah kepada suatu lembaga. Sementara untuk BLSM dari pusat sifatnya hanya sementara karena dampak kenaikan harga BBM. “Jadi, tidak ada masalah,  jika nantinya ada satu orang yang bisa menerima 2 bantuan BLSM sekaligus,” jelasnya.

 

Terkait dengan, pendataan yang dinilai kalangan dewan amburadul, pihaknya sudah mengacu pada data BPS yang sudah ada. Penerimanya juga by name by adress. “Selama aturannya jelas dan by name by adress maka sudah menjadi kewajiban kami untuk membagikannya,” jelasnya.

 
Masih kata Budi,  untuk penerimaan BLSM kompensasi kenaikan harga BBM yang menentukan adalah pemerintah pusat. Jika untuk BLSM program dari Pemkot Kediri, tahun 2013 ini ada 12 ribu KK dengan nominal Rp 250 ribu per KK. Sementara untuk penerima BLSM dari pemerintah pusat sebanyak 11.694 KK, dengan nominal Rp 150 ribu per KK.

Ribuan Seniman Meriahkan Parade Budaya Nusantara Kediri

KEDIRI - Sedikitnya 2.500 pelaku seni mengikuti Parade Budaya Nusantara di Kota Kediri. Mereka adu kreasi dalam upaya menyemarakkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Kediri ke-1134.

Pertunjukan tari klasik Jawa "Jemparing Gagah" menjadi suguhan pertama dalam acara tahunan. Tari yang menceritakan perjalanan pemerintahan sejak zaman kerajaan itu dibawakan oleh para gadis-gadis cantik Kediri

Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Agus Wahyudi, selaku ketua panitia dalam laporannya mengatakan, maksud dari Parade Budaya Nusantara adalah menyemarakkan Hari Jadi Kota Kediri dan menyembangkan budaya. “Nguri-nguri budaya, sebagai peninggalan yang wajib dilestarikan. Kemudian apresiasi pemerintah terhadap masyarakat dengan menyuguhkan hiburan. Sedangkan, pesertanya sebanyak 2.500 orang berasal dari pelajar, guru, pegawai pemerintah. Dan yang paling spesial adalah grup jaranan," kata Agus Wahyudi, Rabu (19/6).

Peserta Parade Budaya Nusantara 2013 ini diberangkatkan langsung oleh Walikota Kediri Samsul Ashar, dari depan Stadion Brawijaya Kota Kediri. Ritual pecah Kendungo Kusumo menjadi tanda dibukanya acara tersebut. Orang nomor satu di "Kota Tahu" itu membanting kendi dari tanah liat berisi berbagai macam bunga ke aspal.

Setelah itu, peserta pertama yang berangkat dari grup tari kolosal. Tari tersebut mengambil tema kebersihan. Para peserta tari dari pelajar putri di Kota Kediri. Mereka mengenakan pakaian serba hitam dan membawa alat kebersihan berupa sapu.

Tema yang diambil identik dengan penghargaan Piala Adipura dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baru saja diterima oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Kota Kediri menerima Piala Adipura kategori sedang, karena telah berhasil menata kota dengan bersih dan asri.

Peserta urutan kedua berasal dari grup Drum Band Tangkai Mulia SMP Katolik Santa Maria Kediri. Setelah itu, rombongan muspida Kota Kediri. Walikota Samsul Ashar, Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Kapolres Kediri Kota, Komandan Kodim, dan pejabat di lingkungan Pemkot Kediri, kecamatan dan kelurahan.

Parade Budaya Nusantara ini menempuh jarak kurang lebih 5 kilometer. Para peserta parade akan finish di Kantor Balaikota Kediri Jalan Basuki Rahmad Kota Kediri. Acara tersebut menyedot antusias masyarakat. Di sepanjang rute, tampak warga berjubel menyaksikan.

Yang menarik, saat dalam perjalanan, Walikota Samsul Ashar sempat membagi-bagi uang. Kontan saja, masyarakat menyerbu untuk mendapatkan. Kendati demikian, tidak membuat perjalanan peserta terganggu, karena petugas keamanan langsung sigap.

Puluhan Mahasiswa Tuntut Mundur DPR RI dari Dapil VI

KEDIRI - Sebanyak 30 orang aktivitas mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI (UNP) Kediri menggeruduk Kantor DPRD Kota Kediri di Jalan Mayor Bismo, Kota Kediri, Rabu (19/6). Puluhan calon guru berunjuk rasa menolak rencana penaikan harga BBM oleh pemerintah.

Sayangnya, mereka gagal menyalurkan aspirasinya. Sebab, tidak satupun wakil rakyat yang datang untuk menemui. Sehingga, para aktivitas mahasiswa terpaksa kembali ke kampusnya dengan hampa.

Rahmad Junaidi, coordinator aksi mengatakan, para wakil rakyat yang duduk di DPRRI harus mundur. Terutama para wakil rakyat yang berangkat dari dapil VI dan ikut menyetujui APBN-P, yang didalamnya menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga BBM. “Copot anggota DPR yang tidak pro rakyat. Khususnya anggota DPR di dapil VI (Kota dan Kabupaten Kediri, Kota dan Kabupaten Blitar, Nganjuk, Tulungagung dan Trenggalek). Mereka sudah seperti paduan suara," teriak Rahmad Junaedi, selaku koordinator aksi.

Mahasiswa menilai, masih banyak alternatif yang dapat diambil oleh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi Nasional. Salah satunya memotong anggaran belanja dan fasilitas dinas, untuk dialihkan ke subsidi BBM.

Aksi unjuk rasa mahasiswa UNP Kediri ini mendapat kawalan ketat dari ratusan personil kepolisian, Polres Kediri Kota dan polsek jajaran serta Satpol PP dan Skuriti DPRD. Bahkan, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro terjun langsung untuk memantau situasi demo.

Mahasiswa yang mengenakan almamater khas warna biru, sempat meneriaki anggota DPRD, untuk segera datang menemui. Tetapi, karena tidak ada satupun diantara wakil rakyat yang keluar, ada sebagian yang mengumpat.

Sembari menunggu kedatangan anggota dewan, mahasiswa juga menyanyikan lagu "Padamu Negeri" berulang kali. Sampai akhirnya, mereka memilih membubarkan diri dan kembali ke kampus.

Kambing Gembrong, Spesies Langka Di Indonesia

KEDIRI - Kontes kambing tingkat provinsi Jatim 2013 di Pasar Hewan Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar didapatkan salah satu kambing yang tergolong spesies langka di Indonesia. Spesies ini hanya tinggal 20 ekor saja di seluruh Indonesia.

Spesies itu yakni, kambing Gembrong. Kambing Gembrong merupakan Sumber Daya Genetik Ternak (SDGT)  jumlahnya di seluruh Indonesia  semakin populasi kritis.  Dari World Watch List for domestic animal diversity dilaporkan bahwa pada tahun 1997 populasinya ada 100 ekor dan cenderung terus menurun.

Spesies asli kambing ini berasal dari pulau dewata Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem. Saat ini populasinya nyaris punah, berdasarkan informasi dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Bali, pada1970-an kambing ini masih berjumlah sekitar 200 ekor. Pada1996 menurun menjadi 80 ekor. Kemudian pada 1998 tinggal 64 ekor. Kini diperkirakan tinggal 20 ekor.

Untuk mendukung kegiatan pelestarian dan pemanfaatan kambing Gembrong tersebut, peternakan di bawah PT HRL Internasional yang berada di Pacet Mojokerto, jawa Timur mencoba melakukan pelestarian kambing Gembrong. di PT HRL ini saat ii sudah sudah berhasil membiakan spesies ini hingga 20 ekor, 2 ekor diantaranya saat ini masih berupa anakan berusia 4 bulan. “Spesies aslinya memang dari Bali, tepatnya dari Kabupaten Karangasem. Dulu dari satu pasang, kita berhasil mengembangkan hingga 20 ekor,” ujar Heru Prasanta W, saat dikonirmasi menjelang pembukaan kontes kambing. Senin, (10/6).

Menurut Heru, ciri khas dari kambing ini adalah berbulu panjang. Panjang bulu sekitar berkisar 15-25 cm, bahkan rambut pada bagian kepala sampai menutupi muka dan telinga. Rambut panjang terdapat pada kambing jantan, sedangkan kambing Gembrong betina berbulu pendek berkisar 2-3 cm. Warna tubuh dominan kambing Gembrong pada umumnya putih (61,5%) sebahagian berwarna coklat muda (23,08%) dan coklat (15,38%).

Pola warna tubuh umumnya adalah satu warna sekitar 69,23% dan sisanya terdiri dari dua warna 15,38% dan tiga warna 15,38%. Rataan litter size kambing Gembrong adalah 1,25. Rataan bobot lahir tunggal 2 kg dan kembar dua 1,5 kg. Tingkat kematian prasapih 20%. Tinggi kambing (gumba) 58 - 65 cm, bobot badan kambing dewasa 32-45 kg. Kambing jantan berjumbai pada dahi. Jumbai terkadang menutup mata dan muka kambing.

Heru menambahkan, Kambing ini memiliki relative tahan terhadap penyakit, akan tetapi ketertarikan masyarakat terhadap kambing jenis ini memang sangat minim. Pasalnya, selama ini pemerintah lebih menggalakan spesies impor yang berupa domba dan kambing etawa. Sehingag keberadaan kambing spesies local smakin tersisih dan ditinggalkan oleh masyarakat.

Heru menyayangkan, upaya pelestarian spesies langka kambing gembrong salaam ini dinilainya setengah hati. Pada hal, menurutnya penyelamatan spesies langka merupakan salah satu tugas pemerintah. “Kita prihatin, pemerintah kita malah cenderung menggalakan spesies luar berupa domba dan kambing etawa. Padahal, seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk penyelamatan plasma nutfah yang tergolong langka ini. Kami berharap pemerintah mulai melastarikan spesies-sepsies langka yang ada agar terhindar dari kepunahan,” pungkasnya.

Satu Pengusung Lepas, Salah Satu Pasalon Pilwali Terancam Dicoret

KEDIRI - Pasangan calon (paselon) walikota dan wakil walikota Kediri pereode 2014-2019 yang diusung Aliansi Lintas Partai (ALP) Harry Muller - Ali Imron (HAI) terancam dicoret dari pencalonan. Pasalnya, kepengurusan salah satu anggota ALP yaitu PBB Kota Kediri diduga telah dibekukan.

”Karena Ketua DPC PBB Kota Kediri Ali Imron berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan mekanisme partai, maka di-careteker. Dalam memberikan dukungan, tidak melalui proses yang sesuai dengan juklak dan juknis,” ujar Humas DPW PBB Jawa Timur Tom Mashudi melalui telepon selulernya, Selasa (11/6)

Dijelaskan Tom Mashudi, dalam mekanisme penjaringan calon hingga pemberian dukungan, sudah seharusnya melibatkan seluruh pengurus baik di tingkat DPW maupun di DPP. Namun yang terjadi, imbuh Tom Mashudi, Ali Imron justru malah mencalonkan diri sebagai wakil, tanpa komunikasi dengan pengurus atasnya (DPW PBB). “Kami sudah mengirimkan surat pembekuan DPC PBB Kota Kediri dan surat penegasan SK DPP PBB per tanggal 17 Mei 2013 ke KPU Kota Kediri. Jadi, sekali lagi kami tegaskan surat itu ada dua yaitu surat pembekuan di internal DPC PBB dan surat penegasan yang telah diterima KPU,” jelas Tom Mashudi

PBB, kata Tom Mashudi, kemudian mengalihkan dukungan terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota Samsul Ashar - Sunardi (SAS), yang nobatene calon incumbent. Pengalihan dukungan itu, terus Tom Mashudi, murni aspirasi dari bawah. “Sebenarnya komunikasi PBB dengan pak Sunardi sudah lama, sejak beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Kediri 2010 lalu. Dan itu berlanjut hingga sekarang. Sehingga, PBB resmi mendukung pasangan SAS,” tegas Tom Mahsudi.

Apabila PBB keluar dari ALP, maka pasangan HAI dapat dipastikan bakal dicoret oleh KPU. Sebab, dukungan total mereka yang semula 21.434 suara akan berkurang sebanyak 3.499 suara (perolehan suara PBB pada Pileg 2009). Sehingga total dukungan ALP tanpa PBB hanya 17.935 suara. Padahal syarat minimal KPU sebanyak 20.700 suara.

Dikonfirmasi melalui telepon genggamnya, Ketua ALP Nur Ali mengatakan, jika kabar tersebut tidak benar. Dirinya masih yakin, PBB konsisten memberikan dukungan kepada ALP yang telah mengusung pasangan HAI. “KPU Kota Kediri sudah melakukan pengecekan keabsahan dukungan ke DPP PBB. Sehingga, kabar itu jelas tidak benar. Yang punya partai itu DPP bukan DPW. Kepengurusan PBB tetap utuh,” jawab Nur Ali.

Terpisah, Anggota KPU Kota Kediri Zaenal Arifin mengatakan, KPU tetap berpedoman pada Surat Keputusan (SK) yang berasal dari DPP PBB. Hingga saat ini, KPU belum menerima surat adanya pembekuan DPC PBB maupun penegasan pengalihan dukungan.

Perlu diketahui, Harry Muller adalah bekas Direktur PDAM Kota Kediri. Sementara Ali Imron, Ketua DPC PBB Kota Kediri. Keduanya telah resmi mendaftarkan diri ke KPU setempat. Bahkan, mereka juga sudah mengikuti tahapan tes kesehatan di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

Selebaran 'Mas Abu Korupsi', Polresta Surati Seluruh Percetakan di Kediri

KEDIRI - Polres Kediri Kota mengirimkan surat resmi ke seluruh pengusaha percetakan dan fotocopy yang ada di Kota Kediri. Polresta akan menindak tegas mereka yang nekat mencetak atau menggandakan selebaran berisi penistaan.

”Kami menyurati seluruh percetakan, usaha cetak fotocopy, supaya mereka tidak memperbanyak selebaran yang tidak bertanggung jawab. Kalau tidak mengindakan, akan kita tindak secara hukum,” tegas Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, Selasa (11/6).

Surat resmi Polres Kediri Kota ke seluruh usaha percetakan dan fotocopy tersebut, menyusul adanya kasus penistaan yang dialami Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, melalui selebaran gelap 'Mas Abu Korupsi'. Polresta telah menerima laporan orang nomor dua di 'Kota Tahun' itu, Senin (10/6) sore kemarin.

Kapolres menambahkan, pihaknya telah menyiapkan pasal 311 KUHP tentang penistaan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara untuk para pelaku penyebar selebaran gelap yang menuding Mas Abu terlibat kasus korupsi asuransi pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Namun, sampai kini, belum ada satupun pelaku yang berhasil dibekuk.

Kapolres mengakui, suhu politik di Kota Kediri akan terus meningkat. Pihaknya mengultimatum agar semua pihak dapat menghormati tahapan dan menciptakan suasana yang kondusif. Sebab, polisi berjanji akan menindak tegas mereka yang berbuat onar.

Sebagaimana sudah diberitakan, muncul selebaran 'Mas Abu Korupsi' yang ditempel di sejumlah kantor kelurahan. Seperti di Kantor Kelurahan Banaran, seleberan 'Mas Abu Korupsi' tertempel di pagar dan papan pengumuman pos keamanan.
Selebaran tersebut berupa kertas warna dasar merah dan berisi berita tentang rencana pemeriksaan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar (Mas Abu) sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana asuransi pegawai Pemkot Kediri yang sudah termuat salah satu media cetak harian.

Tulisan teratas pada selebaran itu 'LOH mas ABU kok KORUPSI?. Tulisan tebal itu berwarna putih dan kuning. Sedangkan judul berita dibawahnya 'Persiksa 3 Saksi Perusahaan Asuransi' dan sub judul 'Korupsi Asuransi Pemkot Kediri'.

Dibagian paling bawah terdapat gambar Abdullah Abu Bakar mengenakan kopyah hitam yang disilang garis merah. Diatasnya ada tulisan KORUPTOR. Sementara dibawahnya, 'Tunggu dan nantikan kasus-kasus Abu Bakar yang lain di edisi selanjutnya'

Disamping gambar Mas Abu terdapat tulisan tebal berukuran besar dengan warna font putih OJO KETIPU. ABU BAKAR ORA JUJUR ORA BERSIH. ABU BAKAR KORUPSI..!!! YO KASUS...!!! selebaran ini atas nama RAKYAT cinta KEDIRI.

Selebaran 'Mas Abu Korupsi' itu telah menelan korban. Salah seorang relawan Wawali Abdullah Abu Bakar digebuki empat orang pria penembel selebaran di Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Korban adalah Joko Latif mengalami luka memar-memar di bagian pipi dan rahangnya.

Diserang Selebaran Korupsi, Wawali Lapor Polisi

KEDIRI - Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar akhirnya melaporkan adanya serangan kampanye hitam (black compaign) kepadanya, dengan tudingan korupsi dana asuransi pegawai Pemkot Kediri ke Polres Kediri Kota, Senin (10/6).

Orang nomor dua di 'Kota Tahu' itu datang ke markas Polres Kediri Kota menggunakan mobil dinas AG 4 P. Mas Abu, begitu sapaannya datang bersama dua anggota Fraksi PAN Kota Kediri Kholifi Yunon dan Reza Darmawan.

Mereka langsung disambut oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro. Saat ini, peretemuan diantara ketiganya berlangsung secara tertutup di ruang kerja Kapolres. Sehingga wartawan tidak dapat mengambil gambar.

Usai menemui Kapolres Kediri Kota, Mas Abu dengan membawa 1 sak barang bukti selebaran gelap menuju Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) untuk membuat laporan. “Sebenarnya saya tidak ingin melaporkan selebaran ini. Tapi karena ada rekan kami yang menjadi korban pemukulan karena memergoki seseorang yang menempel. Akhirnya, kami melaporkan kejadian ini,” ditemui disela menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro mengatakan, sesuai dengan ketentuan, laporan tetap diterima dan akan diproses sesuai hokum yang berlaku. “Setelah kami menerima laporan, kami akan langsung memeriksa beberapa saksi yang mungkin ada yang mengetahui siapa orang yang menempel selebaran gelap itu,” ungkapnya.

Untuk diketahui, selebaran 'Mas Abu Korupsi' ditempel di sejumlah kantor kelurahan di Kota Kediri maupun disejumlah sudut tembok diparkampungan warga. Seperti yang diketahui di Kantor Kelurahan Banaran, seleberan 'Mas Abu Korupsi' tertempel di pagar dan papan pengumuman pos keamanan. Selebaran tersebut berupa kertas warna dasar merah dan berisi berita tentang rencana pemeriksaan Wakil Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar (Mas Abu) sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi dana asuransi pegawai Pemkot Kediri yang sudah termuat salah satu media cetak harian.

Tulisan teratas pada selebaran itu 'LOH mas ABU kok KORUPSI?. Tulisan tebal itu berwarna putih dan kuning. Sedangkan judul berita dibawahnya 'Persiksa 3 Saksi Perusahaan Asuransi' dan sub judul 'Korupsi Asuransi Pemkot Kediri'.

Dibagian paling bawah terdapat gambar Abdullah Abu Bakar mengenakan kopyah hitam yang disilang garis merah. Diatasnya ada tulisan KORUPTOR. Sementara dibawahnya, 'Tunggu dan nantikan kasus-kasus Abu Bakar yang lain di edisi selanjutnya'

Disamping gambar Mas Abu terdapat tulisan tebal berukuran besar dengan warna font putih OJO KETIPU. ABU BAKAR ORA JUJUR ORA BERSIH. ABU BAKAR KORUPSI..!!! YO KASUS...!!! selebaran ini atas nama RAKYAT cinta KEDIRI.

Pedagang Pasar Grosir Ngronggo kembali Keluhkan HGB Kios

KEDIRI - Para pedagang di Pasar Grosir Kelurahan Ngronggo resah. Pasalnya, hingga saat ini status kios yang ditempati untuk berjualan tidak jelas. Padahal para pedagang telah menyelesaikan kewajibannya untuk mengangsur pembangunan kios. Kondisi ini membuat para pedagang tidak memiliki kepastian hukum atas kios yang digunakan untuk bertransaksi sehari – hari.



Untuk diketahui, di pasar grosir Ngronggo, terdapat 300 kios. Para pedagang mulai menempati bangunan kios itu sejak November 2005 dan melakukan pembayaran untuk bisa menempati kios tersebut. Namun meski sudah menyelesaikan angsuran, para pedagang belum memperoleh hak guna bangunan (HGB) atas kios tersebut. Mereka hanya menempati kios dengan status sewa.
Edi, salah satu pedagang mengungkapkan, belum adanya status HGB menimbulkan rasa tidak aman bagi mereka. Sebab, kendati sudah mengeluarkan banyak uang untuk membayar angsuran, tapi status kios tersebut belum jelas. Kondisi ini membuat para pedagang seolah terombang-ambingkan. “Belum adanya status HGB membuat kami merasa tidak aman karena otomatis tidak ada perlindungan tempat jualan,” ujarnya.



Hal senada disampaikan Hardiono, Ketua Koperasi Podo Rukun Makmur yang mewadahi para pedagang di pasar grosir Ngronggo. Menurutnya, para pedagang sudah sering menyampaikan keluhan itu pada pemerintah daerah. Bahkan tuntutan HGB kios juga disampaikan saat aksi unjukrasa para pedagang beberapa waktu lalu. Sebenarnya, lanjut Hardiono, pemerintah daerah telah menanggapi tuntutan tersebut dengan respon positif. Tapi sampai sekarang realisasi pemberian HGB pada pedagang belum terlaksana. “HGB ini menjadi kebutuhan dasar pedagang karena sehari – hari kios dipakai berjualan. Kami sudah menyampaikan hal itu pada pemerintah. Responnya positif tapi belum ada realisasi,” katanya.



Terpisah, pemrakarsa pendirian Pasar Grosir Ngronggo, Bambang Harianto mengaku prihatin dengan keluhan pedagang yang belum memegang HGB atas kiosnya. Seharusnya, kata Bambang Harianto, begitu angsuran selesai maka otomatis HGB diberikan. Untuk itu, mantan Ketua DPRD Kota Kediri yang hendak maju dalam pemilihan walikota (pilwali) akan membantu para pedagang untuk mendapatkan haknya. “Harusnya HGB otomatis diberikan setelah angsuran kios selesai. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” tandasnya saat berkunjung ke pasar grosir beberapa waktu lalu.



Begitu juga dengan Hartono, tokoh pengusaha Kediri mengatakan, sertifikat HGB sangat dibutuhkan pedagang. Tidak hanya sekedar sebagai pegangan legal pedagang tapi juga dapat dimanfaatkan untuk menambah modal usaha. Dengan adanya sertifikat itu, pedagang bisa memperoleh suntikan dana untuk sirkulasi usahanya. “Tidak hanya aspek hukum, HGB juga bermanfaat untuk aspek bisnisnya karena bisa untuk dapat modal dan pedagang makin mandiri. Ini yang akan kami upayakan agar pedagang bisa memperoleh HGB,” kata salah satu bakal calon wakil walikota itu.

Ketua DPRD Anggap Aturan KPU Kurang Tegas

KEDIRI - Masih bercokolnya sejumlah anggota DPRD yang sudah hijrah ke partai politik lain mendapat sorotan miring dari Ketua DPRD Kota Kediri Wara S. Renny Pramana. Reny menganggap tidak segera mundurnya sejumlah anggota DPRD tersebut wujud ketidaktegasan aturan KPU.

Selain itu, Reny menganggap sejumlah anggota DPRD itu dianggap tidak gentel dengan tidak mentaati aturan KPU tersebut. Seharusnya menurut Renny, anggota DPRD tersebut memilih mundur sebelum masuk parpol lain. “Seharusnya sejak mendaftar dari ke partai lain, yang bersangkutan harus mundur dulu. Kenyataannya, disini mereka masih saja menjadi anggota dewan. Saya rasa kini karena aturannya kurang tegas,” jelas Reny..

Hal senada juga diungkapkan salah seorang anggota DPRD yang enggan disebut namanya. Dirinya berpendapat, jika anggota DPRD tersebut sudah pasti mendaftar melalui partai lain dan masih menjadi anggota dewan, maka nantinya pasti akan bertentangan dengan hukum. Pasalnya, menurut dia hal tersebut bisa menjadi temuan BPK, karena yang bersangkutan tetap menerima gaji sebagai anggota DPRD sementara sudah pindah ke parpol lain. “Jika seperti itu, pasti BPK akan memberikan teguran dan gaji yang mereka suatu saat pasti akan diminta untuk dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisioner KPUD Kota Kediri Nurul Mamnun mengatakan, sebelum dilakukan penetapan daftar calon sementara (DCS) legislatif 2014 sesuai yang dijadwalkan pada 13 Juni mendatang, pihak KPU Kota Kediri meminta agar para calon yang memang belum memenuhi syarat administrasi untuk segera melengkapi. pencoretan nama DPRD akan dilakukan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT). Salah satu persyaratan tersebut yakni surat pengunduran diri dari parpol sebelumnya bagi para caleg yang sebelumnya aktif di parpol lain.

Artinya menurut Nurul Mamnun, KPUD mengakui secara sah yang bersangkutan masuk dan mendaftar ke parpol baru itu sebagai bacaleg dengan memenuhi peryaratan administrasi yang disyaratkan. Nurul Mammnun menjelaskan, KPU tidak memiliki kewenangan untuk menindak bacaleg yang bersangkutan sebelum masa DCT berlaku. “Mundur atau belumnya bacaleg yang bersangkutan sebagai anggota DPRD,itu bukan ranah KPU untuk menindak. KPU hanya bisa mencoret yang bersangkutan jika dalam batas waktu DCT yang bersangkutan tidak bisa melengkapi syarat administrasi,”jelas Nurul Mamnun.

Sebagaimana diketahui, sekitar 4 orang anggota DPRD Kota Kediri hingga saat ini masih aktif. Padahal yang bersangkutan sudah mendaftarkan diri sebagai Bacaleg di Pemilu mendatang melalui parpol lain. Sebagaimana aturan di KPU, yang bersangkutan seharusnya sudah mundur dari parpol sebelumnya. Secara otomatis, jika dirinya mundur dari parpol tersebut seharusnya mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRD. Keempat anggota DPRD tersebut berasal dari PKNU, PPNUI, PKPB, yang tidak lolos dalan verifikasi untuk pemilu 2014 mendatang.

Cairkan BLSM, Pemkot Dinilai Kesampingkan Urusan Wajib

KEDIRI – Pasca dimulainya program Bantuan Langsung Sementara Miskin (BLSM) di Kota Kediri, kalangan dewan menilai, selain sarat muatan politis, pemkot Kediri juga dianggap mengesampingkan urusan wajib berupa pendanaan pendidikan dan kesehatan gratis karena justru memilih melakukan program insidental seperti itu.

Seperti diketahui, mulai awal bulan ini, program BLSM mulai dicairkan. Tercatat sekitar 12.000 KK yang menerima alokasi BLSM sebesar Rp 250.000 per keluarga. Walikota Kediri, dr Samsul Ashar Sp.PD langsung turun tangan untuk membagikan BLSM pada para penerima. 

Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri, Hadi Sucipto mengaku terkejut karena program BLSM telah direalisasi. Padahal dalam pertemuan antara komisi gabungan ( Komisi B dan C ) dengan pemkot beberapa waktu lalu, dewan dijanjikan akan memperoleh tembusan data penerima BLSM yang sudah terverifikasi. Nyatanya, hingga BLSM dicairkan, data itu tidak pernah diterima.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, validasi penerima BLSM dipertanyakan. Contohnya, di Kelurahan Ketami Kecamatan Pesantren ditemukan adanya warga yang sudah pindah rumah tapi masih tercatat sebagai penerima. “Dulu dijanjikan data akan disampaikan tapi sampai hari ini kami belum memperolehnya. Padahal datanya juga masih amburadul karena banyak kesalahan,” katanya.

Selain itu, Hadi Sucipto juga mempertanyakan komitmen pemkot terkait pelaksanaan urusan wajib pemerintah, misalnya kewajiban untuk mengalokasikan APBD sebesar 20 persen untuk pendidikan. Hingga saat ini, kata Hadi Sucipto, pemkot baru mengalokasikan 11,5 persen dana APBD untuk pendidikan. Hal ini dinilai sangat memprihatinkan. Pasalnya, pemkot justru mendahulukan program yang sifatnya sementara daripada program wajib yang diatur undang – undang. “Ada apa dengan pemkot ? Yang wajib kok malah tidak segera dipenuhi. Tugas wajib yang harus dijalankan masih banyak yang belum dituntaskan. Harusnya fokus pada masalah – masalah itu lebih dulu. Itu kan juga untuk kesejahteraan rakyat. Jangan sampai ada permainan uang APBD untuk maksud dan keuntungan pihak tertentu,” tandas Hadi Sucipto.

Ditambahkannya, program peningkatan kesejahteraan pada masyarakat memang sangat baik. Tapi mekanismenya tetap harus sesuai prosedur yang ada. Lebih dari itu, niat pemkot merealisasikan BLSM jangan sampai ditunggangi kepentingan politis.

Sementara itu, Walikota Kediri Samsul Ashar menganggap BLSM merupakan hak warga miskin, sehingga penyalurannya harus dipercepat. “Karena sudah didok dewan berarti sudah sah dan menjadi hak masyarakat, dan harus segera diberikan,” ujarnya.

Selain itu, ia juga membantah jika program ini dimanfaatkan untuk ajang kampanye, sebab belum ada penetapan dari KPU tentang calon walikota. “Menjelang Pilkada apa pun bisa dikaitkan, padahal saya ini Walikota lho, gimana kalau tidak saya sendiri yang mengontrol dan memberikan langsung kepada mereka. Apalagi, KPU juga belum menetapkan daftar calon tetap,” tegasnya.

Untuk diketahui, mulai awal Juni lalu Pemkot kediri sudah mencairkan BLSM atau yang biasa disebut BLT. Anehnya pembagian BLT tidak dilakukan di kantor kelurahan, melainkan di salah satu rumah warga. Kondisi itu memunculkan anggapan, BLT dijadikan alat pencitraan Samsul Ashar yang kembali macung Walikota periode 2014-2019 mendatang. Dalam pembagian BLT, Samsul Ashar langsung terjun ke masyarakat dan minta doa restu untuk pencalonan dirinya pada pilkada mendatang.

RSBI Dihapus, Dinas Pendidikan Kota Kediri Buka Kelas CIBI

KEDIRI -  Pasca dihapusnya program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), Dinas Pendidikan Kota Kediri justru bakal membuka program khusus yang diberi nama kelas cerdas istimewa dan bakat istimewa (CIBI).

Rencananya, program tersebut akan mulai dibuka dalam penerimaan peserta didik baru tahun ini. Mekanisme penerimaan siswa dalam program ini berbeda dengan penerimaan jalur regular.

Data yang dihimpun dari dinas pendidikan diketahui, penerimaan siswa baru untuk program CIBI akan berlangsung mulai 12 Juni 2013 mendatang. Sejumlah persyaratan diterapkan pada siswa yang berminat memasuki program tersebut. Salah satunya adalah tingkat kecerdasan (IQ) minimal 130. Persyaratan IQ ini menjadi syarat utama yang harus dipenuhi. Adapun program CIBI untuk tahun ini diselenggarakan di 8 sekolah, yakni SMPN 1, SMPN 3, SMPN 4, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, SMAN 7 dan SMAN 8.

Sayangnya, proses penerimaan siswa untuk program khusus CIBI ini tidak akan disampaikan secara online. Baru pada saat pengumuman, hasil penerimaan program CIBI disampaikan secara online. Padahal sejumlah tes telah disiapkan bagi pendaftar program ini.  Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait transparansi program dan adanya peluang kongkalikong antara pendaftar dengan pihak sekolah.

Namun kekhawatiran ini dibantah Kepala Dinas Pendidikan, Gunawan Setyo Budi. Menurutnya, meski tidak prosesnya tidak dikabarkan secara online, namun penerimaan siswa program CIBI berlangsung ketat. Salah satunya dengan menyertakan sertifikat hasil tes psikologi. Ketatnya program ini juga dapat dilihat dari output yang dihasilkan di akhir tahun ajaran mendatang. “Yakinlah, penerimaan program ini akan berlangsung transparan. Kami tidak main – main dalam proses seleksinya,” tandasnya dalam jumpa pers di ruang Kilisuci komplek balaikota Kediri.

Di tempat yang sama, Walikota Kediri, dr Samsul Ashar Sp.PD mengatakan, seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan dilakukan secara fair dan transparan. Menurutnya, program PPDB tahun ini merupakan hasil dari evaluasi dan perbaikan dari tahun sebelumnya. “Kami terus memperbaiki proses PPDB agar berjalan lancar, fair dan transparan. Ini semua demi perbaikan kualitas pendidikan kita,” katanya.(

Ratusan Atlet Bertanding Perebutkan Trophy Muspida

KEDIRI - Demi membangkitkan semangat generasi muda yang tangguh dan demi tegaknya NKRI, Kodim Kediri 08/09 mengelar Kejuaraan Tenis Lapangan tingkat Junior se-Jatim. Dalam kejuaraan ini akan diikuti mulai usia 10,12,14,16, dan 21 Tahun Putra dan Putri.

Kejuaraan yang bertajuk Dandim CUP 2013 ini diikuti setidaknya 124 Atlit yaitu Putra 80 peserta dan Putri 44 peserta dengan memanfaatkan 10 lapangan tenis yang ada di Kota dan Kabupaten Kediri. Masing-masing 2 unit lapangan milik Bank Indonesia, 2 Unit Milik PG Pesantren, 2 unit lapang Pencab Kabupaten Kediri, 2 unit milik Polres Kediri Kota dan 1 unit lapang milik Kodim dan LDII.

Memperebutkan hadiah Rp.16 juta dari dukungan Kodim, Pemerintah Kota dan Kabupaten Kediri, serta seluruh donatur yang membantu kelancaran dan kesuksesa penyelenggaraan maupun prestasi. Kejuaraan Tennis lapangan ini akan membutuhkan waktu tiga hari. Mulai Tanggal 6-9 Juni, dengan memperebutkan trophy Muspida Kediri dengan tema “Kita bangkitkan semangat generasi muda yang tangguh sukses penyelenggaraan dan prestasi”. “Ini sebagai bentuk kepedulian yang dilakukan oleh Kodim dalam mendukung prestasi kaum muda.Dan kegiatan ini sebagai bentuk salah satu ekstra pemanasan terhadap atlit Tenis dalam menghadapi kejuaraan Porprov di Madiun 23-30 Juni 2013 mendatang,” kata Walikota Kediri dr. Samsul Ashar.SP.Pd, usai membuka acara, Kamis (6/6).

Sementara itu Komandan Kodim 08/09 Kediri Letkol Infantri Heryadi mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk mengolahragakan olahraga dan memasyarakatkan olah raga dari para atlit yang ikut ambil bagian. “Ini juga sebagai ajang pemanasan bagi atlit tenis untuk menghadapi kejuaraan PORPROV IV Madiun,” tambahnya usai mengikuti pembukaan kegiatan akan dimulai Dandim Cup se-Jatim di Makodim Jalan Ahmad Yani Kota Kediri.

NU Berjaya Saat Presiden Gus Dur

KEDIRI  - Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai masa kejayaan saat Indonesia dipimpin KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ungkapan itulah yang disampaikan Khofifah dihadapan ribuan muslimat se-Kabupaten Kediri, Rabu (5/6).

Selain itu, ketua PP Muslimat NU ini juga menceritakan peran yang saat vital dirinya ketika Gus Dur mencalonkan diri sebagai Presiden RI keempat. Kala itu, Khofifah masih menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI. Dialah satu-satunya orang yang mengetik surat-menyurat berkas pencalonan Gus Dur. Dia pula yang mengantarkan berkas pendaftaran itu di hari terakhir, sebelum penutupan. “Ada surat keterangan tidak sedang pailit yang seharusnya dari Pengadilan Tata Niaga, ada surat keterangan berkelakuan baik dari Kapolres, kemudian ada surat tidak dipidana dari Pengadilan Negeri dan surat keterangan sehat. Tetapi, semuanya itu kita bikin sendiri. Dan Gus Dur yang menandatangani,” ujar Khofifah dihadapan ribuan muslimat NU, dalam acara peringatan harlah Muslimat NU ke-67 di Stadion Chanda Bhirawa Pare, Kabupaten Kediri, Rabu (5/6).

Keempat surat itu tidak berasal dari instansi terkait, melainkan hasil ketikan Khofifah. Semua surat itu ditanda tangani oleh Gus Dur, hari terakhir pencalonan, pada pukul 04.00 WIB. Dan anehnya, hasil sidang MPR RI menyatakan bahwa, berkas sudah lengkap dan Gus Dur memenuhi syarat pencalonan. “Sidang dibuka pada pukul 10.00 WIB. Kemudian ditunda 30 menit untuk verifikasi berkas. Saya meminta tolong agar semua surat itu diurus dari masing-masing instansi terkait. Saya tunggu hingga pukul 10.00 WIB. Ternyata, hingga batas waktu itu, surat belum ada. Namun, hasil sidang, Sekjen MPR RI menyatakan bahwa calon presiden Gus Dur berkasnya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat,” beber mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu disambut tepuk tangan oleh ribuan muslimat dari berbagai daerah se-Kabupaten Kediri.

Setelah terpilih, lanjut Khofifah, Gus Dur memintanya untuk membuatkan lima surat calon wakil presiden. Dia pula yang mengetiknya. Kemudian, esok harinya sekitar pukul 04.00 WIB, Gus Dur memberitahu bahwa nama calon wakil presiden itu adalah ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. “Saya menghubungi seluruh teman-teman dari PDI. Saya meminta kelengkapan berkas ibu Megawati. Tetapi tidak ada satupun yang mengasihkan ke saya. Ketika saya daftar, tidak ada satupun orang yang mau mengantarkan. Jadi, yang mengetik saya sendiri, dan yang mengantar juga saya sendiri," terus Khofifah.

Seandainya Megawati tidak pernah menjadi wapresnya Gus Dur, kata Khofifah, maka beliau tidak pernah menjadi presiden. Dalam perjalanan, Gus Dur diturunkan, kemudian Megawati naik untuk menggantikannya. “Andai bu Mega tidak pernah menjadi wapresnya Gusdur, maka beliau tidak menjadi presiden. Dan yang mengusulkan bu Mega adalah satu satunya Fraksi PKB. Mungkin saudara PDI P yang belum tahu cerita ini. Karena saya tidak pernah menulis di artikel atau surat kabar manapun," jelas Khofifah.

Setelah sampai pendaftaran, kata Khofifah, dirinya sempat ditanya, kenapa hanya satu lembar berkas ibu Megawati?. Khofifah menjawab, lampirannya sama dengan milik Gus Dur. Syarat-syarat yang diajukan persis. Dan yang membuatnya terkegum, persyaratan itu diterima dan dinyatakan lengkap. “Maunah Allah kadang-kadang datangnya injuri time. Diantara dzohiron wa batinan, syarit sudah dilakukan. Mudah-mudahan maunah Allah datang disaat doa terus kita panjatkan. Semoga 29 Agustus mendatang, Jawa Timur akan memperoleh Gubernur dari NU," doa sekaligus harapan Khofifah kepada seluruh muslimat NU yang datang.

Dalam acara Harlah Muslimat NU di Stadion Chanda Bhirawa Pare, Kediri, Ketua DPW PKB Jawa Timur Halim Iskandar turut hadir. Selain itu, hadir pula pengurus PKB Kabupaten Kediri, dan jajaran pengurus Muslimat NU se-Kabupaten Kediri.

Bagikan BLSM, Walikota Sembari Minta Restu

Walikota Kediri Samsul Ashar saat memberikan amplop berisi uang Rp 250 ribu

KEDIRI  - Sempat dipending karena validasi data dianggap amburadul, akhirnya program Bantuan Langsung Sementara Miskin (BLSM) Kota Kediri 2013 terealisasi. Walikota turun langsung untuk membagikan kepada masyarakat pra sejahtera.

“Semoga bantuan ini bisa lebih meningkatkan kesejahteraan panjenengan semuanya. Dan jangan khawatir karena setelah ni, bapak (Walikota, red) juga akan memberikan bantuan kambing bergulir. Bukan bergilir ya. Tetapi setelah kambing itu beranak, ganti dipelihara oleh yang lainnya,” ujar Walikota Kediri Samsul Ashar saat membagi BLSM di salah satu rumah warga di Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Kamis (6/6).

Pak Dokter, begitu sapaannya, juga memohon doa restu dalam pencalonannya sebagai walikota Kediri pereode 2014-2019. Dia meminta penerima BLSM 'mendukungnya' pada Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri, 29 Agustus 2013 mendatang. “Mohon doa serta restunya," kata Walikota sembari membagikan amplop berisi uang BLSM serta bersalaman dengan para penerima. Satu per satu penerima dipanggil oleh petugas secara bergiliran. Setelah menerima, kemudian mereka langsung pulang ke rumahnya masing-masing.

Sesuai pantauan, di Kelurahan Banjarmlati sendiri ada tiga titik tempat pembagian BLSM. Diantaranya, di rumah Ponimin di Lingkungan Gondak. Disini penerima BLSM sebanyak 77 orang. Kemudian di Lingkungan Pulosari sebanyak 133 orang. Dan terakhir di Lingkungan Banjarmlati sebanyak 101 orang. 

Walikota Kediri datang ke setiap titik bersama sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dan Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) setempat. Proses pembagian BLSM dipantau langsung oleh petugas kepolisian dan TNI. 

Sebagaimana telah diberikan, kalangan DPRD Kota Kediri meminta agar distribusi program BLSM 2013 ditunda. Sebab, selain bernuansa politis untuk kepentingan calon incumbent. Sebab, Walikota Samsul Ashar kembali mencalonkan diri sebagai Cawali Kediri bergandengan dengan Sunardi, CEO Persik Kediri. Wakil rakyat khawatir program tersebut dibelokkan untuk kampanye.

Selain itu, sejumlah anggota DPRD menemukan data penerima BLSM yang amburadul. Banyak kesalahan dalam pendataan. Seperti temuan Fraksi PDI Perjuangan, di Kelurahan Ketami ada orang yang sudah pindah tempat, tetapi masih masuk penerima BLSM. Selain itu, ada yang hidupnya mampu tetapi juga masuk data.

Sekadar diketahui, jumlah penerima BLSM tahun ini sekitar 12.000 KK.Jatah dana BLSM untuk setiap keluarga sebesar Rp 250 ribu. Jumlah tersebut mengalami lonjakan dibanding penerima BLSM tahun sebelumnya hanya 3.000 KK.

Sopir Ditemukan Tewas Di Terminal Kargo

KEDIRI – Seorang Sopir truk trailer ditemukan di tewas didalam truk di terminal kargo kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Minggu, (2/6). Saat ditemukan, kondisi jenasah itu sudah dalam keadaan kaku, sehingga diperkirakan sanga sopir sudah meninggal sejak pagi hari.

Sopir nahas tersebut bernama Ade Juwita (49) Warga kelurahan Rajawani, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten majalengka, Jawa Barat. Jenazah sopir tersebut pertama kali di ketemukan oleh keneknya yang bernama Sobirin (35) yang merupakan tetangga sekampung Ade. Sedang truk tersebut merupakan yang biasa dikemudikan oleh Maman (54) yang juga rekan kerja korban satu kampung.

Menurut Sobirin, dirinya mengetahui korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa sekitar pukul 11.00 wib. saat itu dirinya mengaku baru saja mandi dan berniat membangunkan sang sopir. Saat mengetok pintu kabin truk, Ade tidak menjawab, Akhirnya Sobirin berusaha membuka pintu kabin itu. Saat berhasil membukanya, Sobirin mengaku sudah menemukan korban dalam keadaan tidak bernyawa. “Yang pertama mengatahui Ade meninggal saya. Biasanya dia duluan yang membangunkan tidur pagi-pagi sekali dan mengajak sarapan. Tapi tadi pagi sampek siang tidak bangun, akhirnya saya mandi dan setelah itu membangunkan Ade di truk. Saya ketok-ketok pintu truk dia tidak bangun dan kemudian saya buka dia sudah tidak bernyawa,” kata Sobirin. Minggu, (2/6).

Sobirin akhirnya melaporkan hal tersebut ke petugas keamanan termiila lkargo dan petugas itu kemudian menghubungi pihak kepolisian. petugas Kepolisian dari tim idetifikasi Polres Kediri Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sebelum akhirnya mengevakuasi jasad koban ke rumah sakit Bhayangkara Kediri untuk dilakukan visum.

Menurut Sobirin dan Maman, korban sering mengeluhkan mual dan perih diperutnya. Hal tersebut menurut mereka sudah lama dan sering mereka dengan dari korban, bahkan sebelum mereka berangkat dari Majalengka menuju Kediri sekitar seminggu lalu. “korban sering mengeluh mual dan perih pada perutnya. Sebenarnya keluhan ini sudah lama, bahkan sebelum berangkat ke Kediri. tapi dia nekat saja berangkat “untuk refresing” katanya,” jelas Maman

Kedatangan mereka ke Kediri adalah untuk mengirim semen ke Gudang induk Tiga Roda yang berada di wilayah Pesantren Kota Kediri. Mereka tiba di Kediri pada hari Senin lalu, dan saat ini sedang mengantri untuk bongkar muatan di gudang tersebut. truk milik Maman sudah selesai bongkar lebih dahulu, sedang truk milik korban sedang menunggu bongkar muatan.

Untuk menunggu giliran bongkar, korban besama sang kenek ikut beristitarahat Maman di terminal kargo tersebut. Menurut Maman dan sobirin, mereka bertiga sempat ngobrol hingga pukul 24.00 wib pada malam hari sebelum korban meninggal. Korban mengatakan, akan tidur didalam truk milik Maman, sementara Maman dan Sobirin tidur disalah satu ruangan di terminal tersebut.

Kasi humas Polsek Pesantren AIPTU Supeni saat di konfirmasi mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Supeni mengaku pihaknya sedang meminta keterangan dari beberapa saksi termasuk Kenek dan rekan kerja korban. sedang jenazah korban saat ini dibawa petugas ke RS Bhayangkara Kediri untuk dilakukan visum. “kasus ini masih dalam penyelidikan kami, sehingga belum diketahui secara pasti peyebab kematian korban. Beberapa saksi sudah kita mintai keterangan. Dan jenasah korban saat ini kita bawa ke RS Bhayangkara untuk dilakukan Visum untuk mengetahui penyebab kematian korban,” jelas Supeni.(*)