Rawan Politis, Dewan Minta Pembagian BLT Usai Pilwali Kota Kediri

KEDIRI - Dinilai rawan politis sebagai pencitraan Walikota Kediri dr. Samsul Ashar yang maju kembali menjadi walikota pada Pilihan Walikota (pilwali) Kota Kediri akhir Agustus mendatang. Kalangan DPRD Kota Kediri meminta agar pemberian program Biaya Langsung Tunai (BLT) diserahkan usai pelaksanaan pilwali mendatang.

Ketua Komisi C DPRD Kota Kediri Hadi Sucipto mengatakan, pemberian BLT yang rencananya akan diserahkan menjelang Pilwali, akan menimbulkan keresahan bagi calon walikota yang lain. “Jika diserahkan mendekati pilwali, maka akan menimbulkan keresahan bagi calon lain,” ujaarnya, Jumat (26/4).

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini menghimbau agar pemberian ditunda, sampai pelaksanaan pilwali. “Memang sesuai dengan amanah anggaran tersebut untuk tahun anggaran 2013, alangkah lebih netralnya jika diberikan usai pilwali,” harapnya.

Masih kata Hadi Sucipto, jika memang terpaksa diberikan sebelum pilwali, pihaknya menghimbau, dalam penyerahan BLT, juga didampingi tokoh partai politik, maupun unsur dewan serta wakil walikota Abdullah Abu Bakar, yang diketahui juga maju menjadi calon walikota. “Kalau memang terpaksa diberikan sekarang, semua unsur harus dilibatkan, mulai tokoh partai politik, unsur DPRD maupun wawali sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Kediri Hariadi mengaku, tidak bisa ditunda penyaluran BLT, karena sudah masuk dalam Rincian Kegiatan Anggaran (RKA). “Sifatnya mendesak, jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi,” ujarnya.

Masih kata Hariadi, pihaknya juga membantah, jika penyaluran BLT tersebut digunakan salah satu kampanye walikota. “Tidak ada unsur politis-politis ini, kegiatannya murni untuk sosial,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pemkot Kediri tahun 2013 ini menganggarkan BLT sekitar Rp 3 milyar yang dibagikan untuk 14 ribu kepala keluarga (KK).