Sunday, February 20, 2011

Kurikulum Pembelajaran Komputer Harus Diubah


KEDIRI - Upaya rasia terhadap software microsoft bajakan seakan menjadi momok masyarakat, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka cendrung enggan menggunakan computer, karena softwere yang mereka pakai adalah bajakan.

Asosiasi Pengusaha komputer (APKOM) Kediri sebagai perwakilan warga dan juga pengusaha jasa computer meminta agar kurikulum pendidikan terkait computer agar diubah. “Kalau memang ternyata akan ada rasia terkait perangkat lunak Microsoft bajakan, mending dinas pendidikan merubah kurikulumnya,” ujar Ketua Apkom Kediri Bagus Suryawan.

Menurutnya, sederatan jenis sofwere gratis non Microsoft yang ditawarkan para peneliti perangkat lunak, tidak bisa mereka menfaatkan karena belum terbiasa. Hal ini Mengingat, sejak berada di bangku sekolah, para siswa telah terbiasa dicekoki dengan pelajaran softwre microsoft untuk mengoperasikan computer, sementara untuk software non microsoft seperti Linux jarang diajarkan. “Masyarakat sudah terbiasa dengan microsoft, jadi jalan satu-satunya merubah sejak dini, dengan mengajarkan para siswa berbagai jenis perangkat lunak, dan teknis penggunaannya,” pintanya

Untuk diketahui, bila user bertekad menggunakan softwere yang original, maka mereka harus merogoh kocek dalam-dalam hingga Rp 8 juta untuk satu perangkat komputer saja. Kondisi inilah yang menjadi kekhawatiran APKOM.. “Harus dilakukan revisi kurikulum, agar tidak membebani masyarakat dengan menggunakan microsoft,” ungkapnya.

Selama ini, dikatakan Bagus, dunia pendidikan cendurung memakai software microsof untuk pola pengajaran, masyarakat belum terbiasa menggunakan software Linux. Pihaknya dalam waktu dekat akan menyurati dinas pendidikan untuk merevisi kurikulum pengajaran computer. “Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan terkait hal ini,” terangnya.

Sebelumnya, upaya rasia terhadap software microsoft ini telah disosialisasikan kepada sejumlah pengusaha dan pemilik warnet. Berdasarkan fakta di lapangan ditemukan ada 80 persen instansi pemerintah yang masih menggunakan soft ware microsoft bajakan.

No comments:

Post a Comment